Bagi Jabatan, Kapan Lagi Kalau Bukan Sekarang

Kembali ke alinea pertama artikel ini, bahwa rakyat yang sudah cerdas tidak akan mendukung politik transaksional sebab hal ini bertentangan dengan semangat reformasi 1998 yaitu semangat anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme atau KKN. Politik bagi bagi jabatan sebagai imbalan dukungan politik bersifat transaksional dan karenanya diangap sebagai bentuk praktik KKN.

Bahwa rakyat merasa terbombong sebagai “cerdas” dan kemudian menentukan menjatuhkan pilihan kepada pasangan Jokowi/JK. Mungkin disini masalahnya, ketika harus menghadapi realitas adanya bagi bagi jabatan yang senyata nyatanya, rakyat merasa kehilangan kecerdasan dari kepalanya.

Kok dadine kayak gini……ndasku endi