(Terima kasih buat bung Pautan Pasaribu )
Saya pikir, ini bisa menjadi wacana diskusi menarik. Terutama hasil KMB Den hag yang menempatkan de Javasche Bank sebagai bank sentral di Indonesia dan menjadi salah satu prasyarat penyerahan kedaulatan dan pengakuan internasional.
Nah disinilah hipotetis, mungkin terletak “rahasianya”, yaitu posisi debit de Javasche Bank terhadap bankers USA ( kreditor ) dan dalam konteks apa saja yang kepentingan mereka menjadi sangat terancam.
Ketika Jepang menyerah kalah dalam Perang Pacific pada 15 Agustus 1945, berarti terjadi kekosongan kekuasaan kenegaraan di Indonesia dan kesempatan ini yang diambil oleh kelompok pemuda pejuang dibawah Sukarni yang ‘ menculik’ Bung Karno ke Rengas Dengklok serta mendesak Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.
Pada bidang keuangan dengan cepat Mr. Djojohadikoesoemo membentuk Bank Negera Indonesia 1946 sebagai bank sentral dan menerbitkan Oeang Republik Indonesia ( ORI ). Jika hal ini terus berlangsung maka de Javasche Bank mesti pailit oleh kemauan politik dan semangat anti penjajah ketika itu..…maknanya lenyaplah seluruh uang para kreditor.
Betapapun, Belanda tidak ingin kehilangan jajahannya lantas membentuk NICA ( Nederland Indie Civil Administration ) melalui tangan Komisi PBB atau disebut juga sebagai Komisi Tiga Negera ( USA – Inggeris dan Australia ). Ketika personil NICA diselundupkan membonceng tentara Inggeris untuk turun di Surabaya mendapat perlawanan sengit…dan Jenderal Mallaby tewas disana pada 10 Nopember 1945.
Tetapi pembentukan NICA ini terlambat karena Bung Karno - Bung Hatta telah lebih dahulu memproklamasikan kemerdekaan membentuk negera Kesatuan Republik Indonesia.
Dengan demikian sepanjang pemahaman saya Belanda tidak punya mandat untuk menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia, karena Gubernur Jenderal Hindia Belanda dan Panglima tertinggi mereka Jenderal Teer Porten menyerah mutlak kepada bala tentara Jepang pada 8 Maret 1942 di Salatiga. Pada persepsi ini maka Indonesia tidak butuh berunding dengan siapapun, tidak perlu memasuki Konferensi Meja Bundar.
Lagi pula terdapat info bahwa ternyata pemegang saham de Javasche Bank adalah privaat atau pribadi pribadi pengusaha Belanda bukan pemerintah ataupun Ratu Wilhelmina
Hal ini diketahui setelah Kabinet Mr. Wilopo pada 1950 melakukan nasionalisasi de Javasche Bank dalam halmana saham yang dimiliki pihak asing harus dijual kepada warga negera Indonesia.
Kembali ke konteks hutang, saya pikir adalah “kesalahan acounting” yang mestinya merupakan kewajiban Ratu Belanda, bukan kewajiban atau lebih tepat disebut sebagai beban rakyat Indonesia. Atau memang sengaja dibikin salah.
Salam Kompasiana
