Pemilu sudah dekat, 9 April 2014 jika dihitung mundur mulai hari ini berarti tinggal 31 hari lagi. Pemilihan umum sebagai pilar utama kehidupan demokrasi sejatinya digunakan untuk menentukan sikap bagaimana kehidupan kita bermasyarakat bernegara kedepan diselenggarakan.
Aspirasi politik yang sejatinya disalurkan melalui pemilu bermakna menentukan arah jalannya kehidupan berbangsa bernegera. Dengan demikian kehidupan kita dapat berlangsung normal, pemilu sebagai landasan membentuk masa depan kehidupan yang sejahtera lahir batin. Melalui pemilihan umum kita dapat berpartisipasi menentukan arah perubahan yang sesuai dengan aspirasi atau keinginan politik setiap warga negara.
Perubahan memang keniscayaan karena pola pikir yang cenderung dinamik sejalan dengan perkembangan zaman dan regenerasi. Karena manusia memang diciptakan sebagai mahkluk generative. Pemilu pada dasarnya adalah reformasi politik dalam prespektif demokrasi. Namun lahirnya generasi baru tentu tidak lantas membunuh sang bunda yang melahirkannya. Ibu pertiwi yang telah meletakkan pondasi bagi kehidupan bayinya dimasa depan.
Para founding father negeri ini meletakan dasar dasarnya, Indonesia lahir dengan pondasi filosofis Panca Sila. Dengan demikian pemilu pada dasarnya adalah reformasi politik dalam prespektif ideologis – Panca Sila. Liberalisme liar yang kita jalani sekarang adalah akibat reformasi diluar prespektif ideologis Panca Sila.
Reformasi
Pola kehidupan kenegaraan yang berfalsafah Panca sila berbentuk Demokrasi Panca Sila coba dirombak dengan pola kehidupan kenegaraan yang lain dalam bentuk demokrasi yang transparan, akuntable dan lainya yang nampaknya ideal ditelinga rakyat. Dari perspektif ideologis, reformasi adalah perlawanan terhadap TAP MPR Tahun 1983 tentang Azas Tunggal Panca sila. Karena TAP II MPR 1983 tersebut diangap sebagai bentuk pengekangan terhadap kebebasan berserikat, berpendapat dan demokrasi. Azas Tunggal Panca Sila mengakibatkan ideology lain menjadi subordinate dan terkooptasi.
Bentuk ideology lainnya secara murni tidak dapat masuk kedalam tatanan kehidupan kenegaraan karena harus difilter oleh prinsip azas tunggal Panca Sila. Dengan demikian Demokrasi Panca Sila tidak diterima sebagai bentuk demokrasi karena kehilangan semangat liberalismenya. Karena itulah dalam gerakan reformasi isue sentralnya adalah demokratisasi, akuntabilitas, transparansi dan sub isu lainnya.
Demokrasi Panca Sila yang dibawa Orde baru dianggap tidak mengakomodir seluruh ideology politik rakyat kedalam tatanan kehidupan kenegaraan. Jadi reformasi Indonesia 1998 adalah gerakan politik untuk mengembalikan seluruh ideology politik rakyat kedalam tatanan kehidupan kenegaraan Indonesia.
Liberalisme liar yang melekat pada system demokrasi sekarang, dijalankan mengelola kehidupan kenegaraan yang memberikan kebebasan setiap ideologi politk rakyat untuk berkiprah dalam setiap sudut kehidupan bermasyarakat bernegara. Karena katanya azas liberalism adalah kebebasan, kesetaraan dan persaudaraan Liberty, equality, fraternity. Inilah yang menjadi argumentasi komponen masyarakat yang membantah bahwa kita sekarang tidak terlibat dalam kisruh pertarungan ideologis.
Pertetangan Ideologis.
Namun realitasnya apakah kita tidak dapat menghindar dari berbagai implikasi social politik yang muncul di berbagai media sebagai akibat gesekan ideologis. Kelompok ideologis mayoritas merasa berkewajiban untuk mengatur kehidupan sesuai dengan kehendak mayoritas. Sehingga suatu kondisi bernuansa disharmoni dimana kelompok ideologis minoritas merasa terpinggirkan. Suatu kondisi yang memunculkan semacam protes social yang menuding liberalism itu sendi sebagai pemicu ketimpangan kehidupan bermasyarat.
Pada sisi lainnya terdapat fakta yang sangat jelas menunjukan adanya perlakuan tidak adil terhadap minoritas pada tataran empirik masyarakat. Liberalisme yang katanya kebebasan, persaudaraan dan kesetaraan namun realitasnya menunjukan bahwa kebebasan itu menyandera kebebasan warga lainnya. Diberbagai pelosok negeri terjadi bentrok, ricuh , rusuh terjadi hampir setiap hari dapat disaksikan melalui tayangan televisi. Kita rasakan tiada hari tanpa kericuhan. Nampaknya pemerintah menganggapnya sebagai dinamika perubahan paradigma, sebagai proses perubahan menuju masyarakat yang maju karena bangsa ini sedang dalam tahap belajar berdemokrasi.
Pandangan pemerintah mungkin didasari dengan pendekatan intelektual matematis, pendekatan kuantitas, pendekatan statistik. Argumentasinya, jika dihitung dengan prosentasi penduduk Indonesia yang berjumlah 251.857.940 orang dibandingkan dengan berapa jumlah yang ricuh rusuh prosetasinya kecil sekali.
Nampaknya masalah ini tidak didasari dengan pendekatan azas Kemanusian yang adil dan beradab yang terkandung dalam Panca Sila. Upaya penyelesaian dilakukan cukup dengan menghimbau. Karena keputusan mayoritas menentukan otonomi daerah sehingga tangung jawab utama untuk mengatasi masalah rusuh ricuh ini titik beratnya ada pada pemerintah daerah otonom.
Dalam konteks ini timbul pertanyaan, dimanakah Panca Sila sebagai Jiwa dari konstitusi negara diletakkan, kemanakah Panca Sila sebagai filosofi kehidupan bernegara dicampakan? Melalui Pemilu 2014 mari kita kembalikan Panca Sila kedalam tatanan kehidupan kenegaraan.
Salam.
