Makan Siang Bersama Bakal Capres dan Upaya Presiden Jokowi Menjaga Netralitasnya di Pilpres 2024

Undangan makan siang di Istana dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada ketiga bakal calon presiden (capres) pada 30 Oktober 2023 lalu, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan merupakan langkah yang bisa dianggap sebagai upaya untuk menciptakan dialog dan kolaborasi antara berbagai pihak dalam politik. 

Upaya seperti ini juga diharapkan bermanfaat, termasuk dapat meredakan ketegangan politik, meningkatkan komunikasi antara pemimpin politik, dan juga membantu menciptakan suasana politik yang lebih kondusif.

Namun, penting untuk selalu diingat bahwa efektivitas dari diplomasi meja makan ala Jokowi ini sangat tergantung pada bagaimana pertemuan tersebut dijalankan, sejauh mana peserta bersedia untuk bersikap terbuka, dan apakah mereka benar-benar bersedia untuk mencapai kesepakatan atau setidaknya mengurangi konflik. 

Ketiga bakal capres diundang makan siang di Istana/sumber: presidenri.go.id

Diplomasi di meja makan biasanya berhasil ketika semua pihak yang terlibat benar-benar merasa dihormati dan mendapat kesempatan yang sama untuk berbicara.

Tentu saja, ada kekhawatiran terkait netralitas Presiden Jokowi dalam Pilpres 2024, terutama karena putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, ikut dalam kontestasi politik sebagai bakal cawapres Prabowo Subianto. 

Kritik terhadap dugaan penggunaan posisi presiden untuk kepentingan politik pribadi bisa menjadi masalah serius, dan tentu saja bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap integritas lembaga presiden. 

Oleh karena itu, sangat penting bahwa segala upaya untuk meredakan ketegangan politik melalui pertemuan semacam ini harus dilakukan secara transparan dan jujur, serta harus mematuhi prinsip-prinsip demokrasi yang sehat, termasuk netralitas lembaga-lembaga negara.

Pada akhirnya, efektivitas upaya seperti ini dalam menciptakan suasana politik yang lebih adem tergantung pada sejauh mana peserta bersedia untuk bekerja sama dan mencapai kesepakatan, serta pada bagaimana masyarakat dan pemimpin politik mengawasi dan menilai pelaksanaan upaya tersebut.

Undangan Buka Bersama Presiden SBY kepada Dua Capres dan Cawapres/Tempo.co

Apa yang dilakukan Presiden Jokowi dengan mengundang ketiga bakal capres makan siang di Istana, juga pernah dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 20 Juli 2014.

Ketika itu, SBY mengundang berbuka puasa bersama kedua capres dan cawapresnya, yakni Joko Widodo-Mohammad Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. 

Undangan buka bersama di Istana itu juga dihadiri undangan lainnya, di antaranya Ketua MPR Sidarto Danusubroto, Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali, Ketua DPD Irman Gusman. Sebagai catatan, Hatta Rajasa ketika itu juga merupakan besan dari Presiden SBY. 

Inilah tradisi yang perlu dipertahankan oleh setiap Presiden menjelang diselenggarakannya pemilihan presiden.

Untuk memperlihatkan bahwa Presiden Jokowi berkomitmen penuh menjaga netralitasnya di Pilpres 2024, Presiden harus mengambil serangkaian langkah yang tegas dan transparan. 

Berikut ini adalah beberapa cara bagaimana Presiden Jokowi dapat dianggap menjaga netralitasnya dan mendukung prinsip-prinsip demokrasi yang sehat:

1. Memisahkan Peran Pribadi dan Jabatan

Presiden Jokowi harus dengan secara tegas memisahkan perannya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dari perannya sebagai ayah dari Gibran. Ini berarti dia harus menjaga jarak antara urusan pribadi dan politik. 

Dia juga harus meyakinkan masyarakat bahwa keputusan politiknya didasarkan pada kepentingan negara dan bukan pada kepentingan keluarganya. 

Dalam setiap pernyataan publik dan kebijakan yang diambil, Presiden Jokowi harus selalu menegaskan bahwa dia bertindak sebagai pemimpin negara, bukan sebagai ayah yang mendukung anaknya dalam politik.

2. Membangun Komisi Etik Independen

Pemerintah dapat membentuk sebuah komisi etik independen yang bertugas untuk memantau dan mengevaluasi segala tindakan atau kebijakan yang dapat dianggap memengaruhi netralitas Presiden. 

Komisi ini, tentu saja harus terdiri dari anggota yang independen dan memiliki kredibilitas yang tinggi dalam bidang hukum dan etika. 

Komisi ini juga akan membantu memastikan bahwa kebijakan dan tindakan presiden tetap sesuai dengan prinsip-prinsip netralitas.

3. Transparansi dan Akuntabilitas

Presiden Jokowi harus berkomitmen untuk secara transparan dalam setiap tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintahnya. 

Hal ini juga mencakup dalam memberikan penjelasan yang jelas tentang keputusan-keputusan politik dan memastikan bahwa segala bentuk interaksi dengan para pasangan calon di Pilpres 2024 dilakukan dengan integritas dan tanpa ada kepentingan pribadi yang terlibat. 

Upaya ini tentu akan membantu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap integritasnya sebagai pemimpin negara.

4. Netralitas Lembaga-lembaga Negara

Presiden Jokowi harus secara terus-menerus mengingatkan kepada seluruh aparat negara, termasuk birokrasi dan kepolisian, untuk menjaga netralitas dalam proses pemilu. 

Setiap upaya untuk menggunakan sumber daya negara untuk kepentingan politik tertentu harus dihindari. 

Presiden juga harus memberikan dukungan penuh kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan lembaga-lembaga terkait dalam mengawasi dan mengelola pemilu secara adil dan transparan.

5. Mendengar dan Berkomunikasi dengan Masyarakat

Presiden Jokowi harus tetap mendengarkan aspirasi masyarakat dan memahami kekhawatiran mereka terkait dengan netralitas lembaga presiden. 

Hal ini dapat dilakukan melalui dialog terbuka dengan warga negara, pertemuan dengan pemimpin oposisi, dan mendengarkan masukan dari berbagai pihak. 

Presiden juga harus menunjukkan bahwa dia adalah pemimpin yang peduli terhadap aspirasi masyarakat dan siap untuk mendengarkan pandangan dari semua pihak.

6. Menunjukkan Ketegasan dan Kemandirian

Presiden Jokowi juga harus secara tegas menunjukkan bahwa dia tidak akan mempengaruhi proses pemilu dan bahwa dia akan memastikan pemilu berlangsung secara adil dan transparan. 

Hal ini juga akan membantu untuk menghilangkan segala keraguan tentang netralitasnya dan juga menjaga kepercayaan masyarakat terhadap integritasnya sebagai pemimpin negara.

Sudah barang tentu, masa-masa menjelang Pilpres 2024, Presiden sejauh mungkin perlu menghindari upaya-upaya memberhentikan atau mengangkat pejabat baru yang dianggapnya strategis untuk bisa digunakan untuk memenangkan salah satu pasangan capres. Hal ini merupakan upaya untuk menghilangkan rasa curiga di antara pasangan Pilpres.

Foto Presiden Jokowi dan Gibran di depan Istana Merdeka/Tempo.co

Dengan mengambil langkah-langkah di atas dan mematuhi prinsip-prinsip demokrasi yang sehat, Presiden Jokowi dapat berusaha menjaga netralitasnya dalam Pilpres 2024, bahkan saat anaknya terlibat dalam kontestasi politik. 

Upaya ini, tentu saja akan membantu memastikan bahwa pemilu berlangsung dengan integritas dan keadilan, serta memelihara kepercayaan masyarakat terhadap lembaga presiden.

Semoga kualitas Pilpres 2024 tidak dirusak karena ambisi pribadi yang mengatasnamakan kepentingan keluarga. Semoga!