Tantangan Kepemimpinan Pasca-Jokowi: Siapa Penerus dan Nasib Proyek Ibu Kota Baru?

Setiap pemimpin negara, termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi), tentu berharap untuk mengakhiri masa jabatannya dengan lancar dan bermartabat. Terlebih lagi, pemimpin akan merasa lega jika semua pencapaian selama masa jabatan dapat diselesaikan tanpa hambatan. 

Namun, pertanyaannya adalah, apakah proyek-proyek yang belum selesai akan dapat dilanjutkan oleh presiden berikutnya?

Prabowo, Ganjar, dan Jokowi/Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden

Jaminan kelanjutan program Jokowi oleh presiden terpilih pada Pemilihan Presiden 2024 masih belum dapat dipastikan. 

Dari tiga calon presiden yang ada, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo tampaknya lebih vokal mengenai kelanjutan program-program Jokowi, termasuk rencana pemindahan Ibu Kota. 

Di sisi lain, banyak yang meragukan potensi kelanjutan proyek-proyek di bawah Anies Baswedan.

Muncul harapan bahwa Ganjar Pranowo dapat menjadi pilihan yang menguntungkan, terutama karena dia merupakan kader PDI Perjuangan seperti Jokowi. 

Selain itu, rencana pembangunan Ibu Kota Baru juga mencerminkan cita-cita Bung Karno, pendiri Partai Nasional Indonesia (PNI) dan presiden pertama Republik Indonesia. Kedekatan ideologi ini memberi keyakinan bahwa proyek tersebut akan terus dilanjutkan di bawah kepemimpinan Ganjar.

Ganjar Pranowo saat berdiskusi dengan Presiden Joko Widodo. (Instagram @pramonoanungw)

Namun, apakah Jokowi dapat mengandalkan sepenuhnya pada Prabowo? Meskipun Prabowo selalu menyatakan niatnya untuk melanjutkan program-program Jokowi yang belum terselesaikan, perubahan situasi ekonomi dan politik di masa depan bisa mempengaruhi skala prioritas pemerintah. 

Hal ini menunjukkan bahwa jaminan atas kelanjutan program-program tersebut masih perlu dikaji lebih lanjut.

Peran seorang presiden akan terus menjadi topik pembicaraan publik meskipun masa jabatannya telah berakhir. Pengalaman dari masa pemerintahan Sukarno, Soeharto, Megawati, dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tetap relevan dan diperbincangkan. 

Contohnya, keputusan Megawati terkait penjualan Indosat dan kegagalan proyek wisma Atlet di Hambalang era SBY masih menjadi sorotan.

Sejalan dengan itu, ada pandangan bahwa amandemen UUD 1945 perlu dipertimbangkan, termasuk mengembalikan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), untuk memastikan kelanjutan pembangunan tanpa tergantung pada pergantian kepemimpinan. 

Pandangan ini juga mengakui bahwa rencana pemindahan ibu kota bukan hanya proyek "cita-cita" Jokowi, melainkan kebutuhan jangka panjang negara.

Apa pendapat Anda? Silakan berikan komentar mengenai pandangan dalam tulisan ini. Merdeka!