Di Tengah Budaya Korup, Teknologi pun Digunakan untuk Membatasi Subsidi BBM

Terhitung mulai hari ini, 1 Juli 2022, PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Patra Niaga, yang mendapat penugasan Pemerintah dalam menyalurkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, berupaya dengan berbagai cara agar penyaluran BBM bersubsidi bisa tepat sasaran dan tepat kuota. 

Salah satu cara yang kini akan mulai dicoba per 1 Juli 2022,  yakni dengan cara pendaftaran BBM lewat website subsiditepat.mypertamina.id, yang saat ini masih dikhususkan untuk kendaraan roda empat (mobil).

Apakah cara membatasi BBM Subsidi 2022 ini melalui aplikasi MyPertamina bisa dikatakan efektif atau bahkan menimbulkan masalah baru. 

Pembelian bensin Pertalite memakai aplikasi MyPertamina (dok Pertamina)

Bisa jadi, pembatasan subsidi BBM 2022 melalui aplikasi ini dianggap lebih efektif, mengingat selama ini, seperti yang diakui sendiri oleh Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting, penyaluran Pertalite dan Solar subsidi masih memiliki berbagai tantangan atau kendala, seperti penyaluran yang tidak tepat sasaran, yang kemudian mempengaruhi kuota yang harus dipatuhi Pertamina Patra Niaga selaku badan usaha yang ditugaskan. 

Untuk diketahui, di tahun 2022 ini, PT Pertamina Patra Niaga mendapatkan kuota untuk menyalurkan 23,05 juta kiloliter Pertalite dan 14,92 juta kiloliter solar. 

Masalahnya, ketika ada kenaikan terhadap Pertamax beberapa bulan lalu, kuota BBM subsidi untuk Pertamina ini kontan membengkak, karena konsumen yang biasa membeli Pertamax beralih ke Pertalite yang ketika itu disparitas haraganya cukup jauh. 

Nah, jika kuota subsidi itu membengkak, kemudian siapa yang akan menanggung biaya kelebihannya, sedangkan Pemerintah sudah memberikan kuota yang disesuaikan dengan anggaran subsidi dari Pemerintah dan DPR. Jelas, bisa merugikan Pertamina.

Menurut hemat penulis, sebaiknya subsidi yang diberlakukan bukan seperti saat ini, yaitu subsidi terhadap komoditasnya. Artinya Subsidi BBM 2022 ini sama seperti dengan subsidi gas 3kg. 

Meskipun gas 3kg ini dinyatakan untuk warga miskin, tapi dalam prakteknya setiap orang boleh membelinya.

Dengan kata lain, di tengah situasi masyarakat kita saat ini, dimana belum adanya kesadaran bahwa masyarakat yang berkecukupan tidak selayaknya untuk membeli sesuatu yang sebenarnya peruntukan bagi warga kurang mampu. 

Artinya, situasinya di Indonesia itu, si kaya gak akan malu-malu membeli gas 3kg, yang pada akhirnya Negara ikut memberikan subsidi kepada masyarakat kaya.

Alangkah lebih efektifnya, jika subsidi itu diberikan langsung kepada masyarakat miskin. 

Artinya, setiap warga masyarakat miskin atau tidak mampu, diberikan dana yang nantinya bisa digunakan untuk membeli BBM Bersubsidi, termasuk dana untuk membeli gas 3Kg. 

Misalnya, setiap keluarga dapat jatah 10 liter Pertalite per bulan yang dikonversi dalam jumlah uang. 

Jika kemudian uangnya digunakan untuk kebutuhan lain, itu tentu saja diluar tanggung jawab Pemerintah. Di sini, artinya Pemerintah juga ikut mendidik warganya.

Ilustrasi Foto Gas 3kg/Detik.com

Bagaimana dengan Aplikasi MyPertamina? 

Mampukah aplikasi ini mendeteksi siapa-siapa yang berhak dan tidak berhak terhadap Subsidi BBM 2022. 

Sebelum jauh berpikir ke arah sana, sebaiknya Pertamina mensosialisasikan dulu keamanan menggunakan telepon seluler (HP) di area SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum), mengingat selama ini Pertamina sudah terlanjur mengkampanyekan untuk tidak memainkan HP saat pengisian BBM.

Di samping itu, jika nantinya warga kurang mampu ini diwajibkan menggunakan aplikasi, bagaimana dengan HP atau pulsanya. Bukankah HP masih merupakan produk yang tidak bisa dikatakan murah, termasuk ketersediaan pulsa.

Bagaimana menurut Anda? Silakan komentari di bawah ini!