Bisakah Serikat Pekerja Jadi Senjata Politik Lawan Negara?

Bagaimana mungkin Jokowi memecat SMI yang prestasinya begitu diakui dunia itu. 

Begitu juga dengan Nicke Widyawati. Dunia mengakui keandalannya memimpin Pertamina. Di tangan dinginnya, Pertamina kembali tercatat dalam daftar Fortune Global 500 pada 2021. Sebagai satu-satunya perusahaan Indonesia, Pertamina tercatat pada peringkat 287 dengan total pendapatan US$41,47 miliar.

Bersama Ahok, Nicke mampu membawa Pertamina untung besar, sehingga bisa menyetorkan pajak dan keuntungannya bagi negara. Lebih-lebih di masa sulit seperti saat ini, dari mana lagi kalau bukan dari BUMN yang produktif.

Apa yang dilakukan FSPPB tidak lantas mendapat dukungan dari koleganya sesama serikat pekerja. 

Menurut Sekjen FSP BUMN Bersatu Tri Sasono, aksi mogok yang direncanakan FSPPB Pertamina dinilai tidak sesuai dengan semangat berorganisasi dan perjuangan serikat pekerja.

"Sebagai sesama serikat pekerja, kami menyayangkan rencana aksi mogok tersebut, karena tidak sesuai dengan tujuan berorganisasi dari serikat pekerja," kata Tri Sasono dikutip pada Minggu (26/12/2021) dikutip oleh Kompas.com.

Kekecewaan upaya FSPPB ini juga datang dari politikus Senayan. Salah satunya datang dari Anggota Komisi VI DPR-RI yang membidangi urusan BUMN, Andre Rosiade, yang menilai tuntutan FSPPByang mendesak pemberhentian Dirut Pertamina, sangat berlebihan, dan berpotensi memiliki motif politik, tidak semata-mata terkait hubungan industrial.

Bagi penulis, mogok kerja adalah hak karyawan. Ya, make nuranilah. Saat ini, masih banyak masyarakat kita yang karena pandemi mengalami pemutusan hubungan kerja, bahkan gajinya ada yang dipotong dan belium dibayar. 

Para pekerja Pertamina merupakan pekerja yang bisa dibilang memiliki gaji yang cukup lumayan jika harus dibandingkan masyarakat lain di Indonesia. 

Seharusnya mereka bersyukur dan tidak lantas kufur nikmat, lebih-lebih mengikuti imbauan pemimpin pekerja yang tidak bisa melihat kepentingan masyarakat yang lebih luas. 

Contohlah Eko Sumantri, Ketua Umum Serikat Pekerja PLN Indonesia, yang punya sikap jelas dan lebih berpihak pada kepentingan rakyat dan negara saat ada imbauan mogok kerja menyoal penolakan terhadap RUU Cipta Kerja setahun lalu.