Menteri-menteri Lama, Jangan Terlalu Berharap Kembali Terpilih!

Dalam kesempatan menjawab pertanyaan wartawan mengenai kabinet mendatang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan kabinet mendatang akan diisi oleh sejumlah wajah lama alias para menteri yang menjabat di Kabinet Kerja Jilid I. Tentu saja, mereka akan bersanding dengan wajah-wajah baru. Singkatnya, Jokowi menyebutkan jumlah wajah baru itu akan lebih banyak.

Tentu saja, bagi menteri-menteri  lama, ada perasaan tak karuan mendengar pernyataan Jokowi itu. Ada keyakinan bahwa dirinya akan terpilih kembali, ada pula yang tak yakin akan kembali dipercaya.

Bagi  sosok menteri yang selama ini sudah bekerja dengan baik, sudah memenuhi apa yang diharapkan atasannya itu, dan juga yang lebih penting lagi, penilaian publik pun tidak mengecewakan, rasanya wajar-wajar saja jika dirinya masih berharap mendapatkan kepercayaan Jokowi.

Akan tetapi, bagi menteri yang belum bisa memenuhi visi dan harapan Jokowi, dan apalagi jika kinerjanya dinilai belum memuaskan publik, sepertinya harapan untuk kembali terpilih sebagai pembantu Presiden di Kabinet Kerja Jilid II, sebaiknya jauh-jauh dihindari.

Mengapa? Bila kenyataannya tak sesuai harapan, hal itu tidak justru menimbulkan sikap dengki atau tidak suka kepada mantan atasannya itu.

Begitu pula, jika banyak media membicarakan kans atau peluang akan terpilih kembali,  sebaiknya jangan pula diambil pusing.  Semua itu adalah hak prerogatif Presiden. Artinya, kepopuleran  di media, bukan jaminan membuat Jokowi akan memilihnya kembali.

Presiden Joko Widodo menceri figur menteri yang terbaik dalam Kabinet /TribunNews.com

Nama-nama yang banyak diberitakan akan tetap dipertahankan Jokowi hanya wacana atau opini dari para pengamat, jangan pula membuat orang yang dibicarakan itu menjadi salah tingkah.  

Misalnya prediksi Pengamat Politik dari Universitas Padjajaran (Unpad) Idil Akbar. Idil memprediksi beberapa menteri akan dipertahankan Jokowi dan akan mengisi Kabinet Kerja II, antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Moeldoko, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Pak Basuki Hadimuljono, Pratikno, Susi Pudjiastuti, dan juga Budi Karya Sumadi (BKS).

Namun, berbeda dengan Idil Akbar, Peneliti Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof Hermawan Sulistyo, justru menolak bila Budi Karya akan terpilih kembali sebagai menteri.

Bahkan, sosok Penyandang sabuk Dan IV Inkai ini berani memberikan bukti-bukti bahwa selama ini BKS, sebutan akrab Budi Karya Sumadi tak berhasil memimpin Kementerian Perhubungan (Kemenhub). 

Dalam evaluasi kabinet yang diselenggarakan Concern Strategic Think Tank bersama Forum Akademisi untuk Demokrasi, BKS menerima skor paling jelek (1 -2) dari skor tertinggi 10.

Seperti dilansir JakartaNews.com, Prof  Hermawan  Sulistyo atau biasa disapa "Kikiek" ini menilai BKS bukan hanya lemah di bidang tata kelola anggaran, yang dibuktikan dengan rendahnya daya serap anggaran di Satker yang ia pimpin, dan itu dianggap sebagai salah satu alasan belum maksimalnya visi Jokowi yang termaktub di dalam Nawacita Jokowi.

"Program bagus yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia, gagal gara-gara Menteri Budi Karya Sumadi mementingkan kepentingan individu dengan melakukan mutasi yang ngawur," ujar Patron Concern Strategic Think Tank, Prof Hermawan "Kikiek" Sulistyo di Jakarta, hari ini (19/10).

Yang lebih parah lagi, Profesor yang S-3 dari Arizona State University ini, mendorong agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa melakukan pengusutan terhadap Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Bahkan, dirinya pun siap membantu KPK dengan data-data akuratnya.

Profesor LIPI ini tak hanya menyebut beberapa proyek mercusuar di lingkungan Kemenhub, yang dianggapnya mangkrak, seperti Bandara Kertajati di Majalengka yang hingga kini masih belum sesuai harapan. Mahalnya tiket jasa angkutan penerbangan pun, yang pemberitaannya sempat viral, menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kegagalan BKS.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, di Kantor Kementerian Perhubungan Jakarta, Selasa (4/9/2016)(Achmad Fauzi)

Apa pun itu, semuanya menjadi hak prerogatif Presiden Jokowi. Partai politik boleh menyetorkan nama, masyarakat boleh menyatakan ketidakpuasannya, dan pengamat pun boleh memberikan prediksinya. Namun, Presiden Jokowi-lah yang akan dituntut pertanggungjawabannya. 

Kita doakan saja, Presiden Jokowi bisa memilih dan sekaligus memilah mana putra-putra terbaik bangsa, yang tidak hanya memiliki kemampuan menjalankan visi Presiden Jokowi, tetapi juga bisa memegang teguh kepercayaan yang diberikan bangsa dan negara ini. Selamat Bekerja!

Salam dan terima kasih!