Mohon tunggu...
Sukarja
Sukarja Mohon Tunggu... Desainer - Pemulung Kata

Pemulung kata-kata. Pernah bekerja di Kelompok Kompas Gramedia (1 Nov 2000 - 31 Okt 2014)

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Menteri-menteri Lama, Jangan Terlalu Berharap Kembali Terpilih!

20 Oktober 2019   07:01 Diperbarui: 20 Oktober 2019   07:27 121
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, di Kantor Kementerian Perhubungan Jakarta, Selasa (4/9/2016)(Achmad Fauzi)

Bahkan, sosok Penyandang sabuk Dan IV Inkai ini berani memberikan bukti-bukti bahwa selama ini BKS, sebutan akrab Budi Karya Sumadi tak berhasil memimpin Kementerian Perhubungan (Kemenhub). 

Dalam evaluasi kabinet yang diselenggarakan Concern Strategic Think Tank bersama Forum Akademisi untuk Demokrasi, BKS menerima skor paling jelek (1 -2) dari skor tertinggi 10.

Seperti dilansir JakartaNews.com, Prof  Hermawan  Sulistyo atau biasa disapa "Kikiek" ini menilai BKS bukan hanya lemah di bidang tata kelola anggaran, yang dibuktikan dengan rendahnya daya serap anggaran di Satker yang ia pimpin, dan itu dianggap sebagai salah satu alasan belum maksimalnya visi Jokowi yang termaktub di dalam Nawacita Jokowi.

"Program bagus yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia, gagal gara-gara Menteri Budi Karya Sumadi mementingkan kepentingan individu dengan melakukan mutasi yang ngawur," ujar Patron Concern Strategic Think Tank, Prof Hermawan "Kikiek" Sulistyo di Jakarta, hari ini (19/10).

Yang lebih parah lagi, Profesor yang S-3 dari Arizona State University ini, mendorong agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa melakukan pengusutan terhadap Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Bahkan, dirinya pun siap membantu KPK dengan data-data akuratnya.

Profesor LIPI ini tak hanya menyebut beberapa proyek mercusuar di lingkungan Kemenhub, yang dianggapnya mangkrak, seperti Bandara Kertajati di Majalengka yang hingga kini masih belum sesuai harapan. Mahalnya tiket jasa angkutan penerbangan pun, yang pemberitaannya sempat viral, menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kegagalan BKS.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, di Kantor Kementerian Perhubungan Jakarta, Selasa (4/9/2016)(Achmad Fauzi)
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, di Kantor Kementerian Perhubungan Jakarta, Selasa (4/9/2016)(Achmad Fauzi)

Apa pun itu, semuanya menjadi hak prerogatif Presiden Jokowi. Partai politik boleh menyetorkan nama, masyarakat boleh menyatakan ketidakpuasannya, dan pengamat pun boleh memberikan prediksinya. Namun, Presiden Jokowi-lah yang akan dituntut pertanggungjawabannya. 

Kita doakan saja, Presiden Jokowi bisa memilih dan sekaligus memilah mana putra-putra terbaik bangsa, yang tidak hanya memiliki kemampuan menjalankan visi Presiden Jokowi, tetapi juga bisa memegang teguh kepercayaan yang diberikan bangsa dan negara ini. Selamat Bekerja!

Salam dan terima kasih!

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun