Pertemuan antara Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto  pada Sabtu 13 Juli  2019, bisa dianggap sebagai pertemuan bersejarah di antara keduanya usai gelaran Pilpres 2019.
Pertemuan tersebut menjadi syarat makna, mengingat rivalitas keduanya yang dimulai sejak Pilpres 2014 lalu, yang berujung pada polarisasi di antara para pendukungnya semakin lama semakin melebar, bahkan dikhawatirkan bisa menjadi contoh yang tidak baik bagi demokrasi di Tanah Air.
Menjadi syarat makna, karena pertemuan di Stasiun MRT Lebak Bulus itu, bisa dikatakan sebagai akhir dari segala 'pertikaian" politik antara Jokowi dan Prabowo. Apa sebab? Karena inilah periode terakhir kepemimpinan Jokowi. Dengan kata lain, jika Prabowo masih berniat mengikuti Pilpres 2024, Prabowo tidak lagi berhadapan dengan Jokowi yang menjadi rivalnya selama dua kali Pilpres.
seperti kita ketahui, antara Jokowi dan Prabowo adalah dua insan manusia yang saling bersahabat. Persaingan  di ranah politiklah, yang membuat keduanya seakan menjaga jarak, dan itu dimaknai berbeda oleh para pendukungnya. Hal inilah yang membuat polarisasi di akar rumput sebagai sesuatu yang tak bisa dihindari lagi.
Namun, ketika ajang persaingan keduanya selesai, tak lagi ada alasan keduanya untuk tidak saling bertemu. Siapa yang tak menghendaki pertemuan tersebut, itulah sosok 'setan gundul' yang tak menginginkan bangsa ini bersatu.
Dalam kancah politik di Tanah Air, antara Jokowi dan Prabowo memang tak memiliki perselisihan apa-apa. Keduanya hanya menjalani 'takdir politiknya' masing-masing. Jika kita menoleh kebelakang, semua orang tentunya memahami, tampilnya Jokowi dan Ahok di Pilkada DKI Jakarta 2012 adalah atas jasa Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Bahkan, kerja sama itu sudah dimulai ketika Prabowo mendampingi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri di kontestasi Pilpres 2009.
Namun, semuanya berubah, ketika dinamika politik di internal PDI Perjuangan, mencalonkan Gubernur DKi Jakarta saat itu Jokowi untuk berlaga di Pilpres 2014. Kisah inilah yang dianggap Partai Gerindra sebagai sebuah penghianatan janji antara PDI Perjuangan dan Partai Gerindra di Istana Batu Tulis, Bogor. Pasalnya, menurut Gerindra, PDI P semestinya membantu pencalonan Prabowo di Pilpres 2014, bukan justru saling berhadap-hadapan. Untuk soal itu, pihak PDI Perjuangan pun berdalih, perjanjian itu tak lagi berlalu, karena kekalahan Mega-Prabowo di Pilpres 2009 lalu.
Seiring waktu, hubungan antara Megawati dan Prabowo kembali pulih seperti sedia kala. Namun, dalam percaturan politik, keduanya masih enggan untuk bicara bersama dalam ruang rekonsiliasi yang lebih luas.
Oleh karena itu, kembalinya Jokowi menjadi lawan Prabowo di Pilpres 2019, sebenarnya tidak bisa dimaknai bahwa hubungan antara Megawati dan Prabowo masih menyisakan ganjalan. Kedua pimpinan partai tersebut hanya menjalani takdir politiknya untuk kedewasaan demokrasi di Tanah Air, dimana perbedaan dalam politik tidak seharusnya dimaknai sebagai permusuhan.
