Pilpres 2019 Ibaratnya Referendum, Pilih NKRI atau Khilafah?

Benarkah Pilpres 2019 ini yang mempertemukan antara Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandi bisa juga disebut sebagai ajang pertarungan  dua ideologi, yakni Pancasila dan Khilafah?

Tentu saja, kita semua meyakini, bukan tanpa alasan, analisa, dan juga pengamatan yang mendalam apabila Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono mengatakan hal demikian.

"Saya lihat sekarang ini pemilu beda dengan pemilu-pemilu yang pernah kita laksanakan sepanjang sejarah hidup bangsa kita. Pemilu kali ini yang berhadap-hadapan bukan saja hanya subjeknya, orang yang berhadapan, bukan hanya kubu, kubu dari Pak Jokowi dan kubu dari Pak prabowo, bukan, tapi ideologi," kata Hendropriyono.

"Dua ideologi ini sudah nyata kita lihat, kita jalan aja di luar kira-kira semua orang tuh dengan sepintas saja tidak perlu terlalu rumit, sudah tahu bahwa yang berhadap-hadapan adalah ideologi Pancasila berhadapan dengan ideologi khilafah. Tinggal pilih yang mana," sambung Hendro.

Suasana kampanye terbuka Calon presiden nomor 02 Prabowo Subianto di Cibinong/Kompas.com

Sepertinya, kita juga tak perlu lagi menutup mata atau bahkan mencari-cari alasan untuk menyangkal bahwa Pilpres 2019 ini bukanlah pertarungan antara Pancasila dan Khilafah. Boleh-boleh saja, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menilai ucapan Mantan Pangdam Jaya AM Hendropriyono itu sebagai sebuah fitnah.

Namun, apa yang terjadi di Kampanye Akbar Prabowo-Sandi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, 7 April 2019 lalu, bisa menjadi ajang show of force bahwa kekuatan khilafah benar-benar diberi angin segar oleh Prabowo-Sandi. Entahlah, siapa yang menunggangi  dan siapa yang ditunggangi. 

Intinya, kampanye akbar itu tidak memperlihatkan keragaman, bahkan cenderung eksklusif pada kekuatan tertentu. Hal ini pula, sepertinya  yang disesali Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). 

Kenyataan dan  indikasinya, bahwa kubu Prabowo-Sandi ini sepertinya cenderung mengakomodasi dukungan dari Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), ormas yang sudah dibatalkan izin pendiriannya karena terindikasi bertentangan dengan ideologi negara  Pancasila.

HTI masuk dan mendukung Prabowo-Sandi melalui gagasan #2019GantiPresiden yang diinisiasi Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera.  Kita pun memahami bahwa gagasan Ganti Presiden hakikatnya sama dengan gagasan mengubah sistem kenegaraan, dari Pemerintahan yang berbentuk Republik, dimana Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, diubah menjadi negara dengan sistem Khilafah, dengan pimpinan tertinggi bukan lagi di tangan Presiden.