Pendapatan dari Freeport akan kita gunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. pic.twitter.com/lBQpFIq2r4--- Joko Widodo (@jokowi) December 21, 2018
Seperti yang dikatakan Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia Rhenald Kasali, pengambilalihan sebagian besar saham PTFI ini merupakan langkah berani yang ditempuh Presiden Jokowi.
Meskipun Freeport memang akan beralih ke tangan ke Indonesia, karena kontraknya akan habis 2021. Namun, sebelum itu dilakukan Jokowi, nyatanya tak satupun Presiden kita sebelumnya, yang secara tegas bersikap untuk merebut Freeport untuk dikuasai Indonesia.
Apa yang dikatakan Fadli Zon dianggap menyesatkan, karena yang dimiliki Indonesia saat ini adalah kekayaan alamnya, yang meliputi tanah, tambang emas, tembaga, dan sebagainya. Sementara itu, PTFI merupakan perusahaan yang mengelola kekayaan alam Indonesia. Jadi, PTFI juga tetap membayar pajak hingga royalti, bahkan sebagai salah satu penyumbang pajak terbesar.
Sekadar untuk diketahui, PTFI bukanlah milik Indonesia. Jika PTFI selesai masa kontraknya, dan kemudian diusir dari Tanah Papua, mereka tentu akan membawa semua apa yang mereka miliki yang selama ini digunakan untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi Papua.
Dengan kata lain, Indonesia tidak bisa mengelola emas yang ada di Papua dengan cara-cara konvensional. Seperti yang dikatakan Rhenald Kasali, kalau kita mau kita harus membayar kompensasinya.
Begitu juga, jika Indonesia hanya ingin menguasai tanahnya. Indonesia bisa saja mengusir Freeport dan membangun perusahaan baru di atasnya. Namun, kata Rhenald, butuh waktu puluhan tahun untuk membangunnya dan membutuhkan biaya jauh lebih besar.
Fadli Zon atau yang lainnya dari Prabowo-Sandi seakan tidak mau mengakui bahwa apa yang terjadi dengan PTFI merupakan kebijakan yang dahulu diambil oleh rezim Orde Baru (Orba).Â
Saat ini, rezim tersebut melalui Partai yang diketuai Hutomo Mandala Putra Suharto (Tommy Soeharto), yang tidak lain adalah putra bungsu penguasa Orba Soeharto. Tommy Soeharto bersama kakak-kakaknya menjadi salah satu pendukung koalisi Prabowo-Sandi.
Tentu saja, Fadli zon dan lainya akan membela mati-matian dan mengatakan kebijakan yang diambil Jokowi ini merupakan kebijakan sontoloyo.
Dengan begitu, rakyat juga dibuat seakan percaya dengan apa yang dilakukan Soeharto terhadap Freeport adalah sesuatu yang benar. Bayangkan selama hampir 51 ini, dengan nilai saham sebesar hanya 9,36%, begitu tak sebanding dengan besarnya kekayaan alam kita yang dilarikan keluar.
