Mewujudkan Praktik Good Governance melalui Reformasi Birokrasi dalam Upaya Menghapuskan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Tulisan ini berusaha mengkaji tindak korupsi dari perspektif ekonomi politik, sehingga memang dalam penjelasannya akan menimbulkan banyak hal-hal yang berkaitan dengan regulasi, pemerintah, dan pemerintahan. Pada hakikatnya, ekonomi politik memang dua entitas yang sulit untuk dipisahkan satu sama lain, keduanya saling berkaitan, mendukung, dan melengkapi. Mochtar Mas'oed dalam bukunya menjelaskan bahwa ekonomi politik dapat dipahami sebagai studi yang membahas hubungan antara isu atau fenomena politik dengan ekonomi, kemudian hubungan antara negara dan pasar, antara lingkungan domestik dan internasional, serta mengkaji bagaimana hubungan pemerintah dengan masyarakat (Maherul, 2019). Dari pemaparan di atas membuktikan bahwa problematika ekonomi (yang dalam tulisan ini digambarkan oleh korupsi), dapat memengaruhi sektor politik. Politik juga dapat memberikan suatu solusi bagi problematika ekonomi, contohnya melalui reformasi birokrasi. Di masa lampau, studi terkait ekonomi politik berfungsi sebagai pedoman, dan juga nasihat bagi penguasa tentang bagaimana cara mengelola persoalan ekonomi negara, sehingga kebutuhan masyarakat umum dapat terpenuhi (Caporaso & Levine, 2008).

Berdasarkan pembahasan yang telah dikaji dalam tulisan ini, dapat disimpulkan bahwa Indonesia masih jauh dari prinsip good governance. Banyaknya praktik korupsi menjadi salah satu penyebab sulit terwujudnya pemerintahan yang baik. Berada di peringkat yang rendah dalam kriteria negara bebas korupsi sudah cukup menjadi catatan buruk bagi Indonesia baik di ranah domestik atau internasional. Untuk menumpaskan tindak korupsi, diperlukan sebuah upaya perubahan yang dimulai dari aktor-aktor politik yang berkuasa, hingga bagaimana proses pemerintahan dijalankan. Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya untuk menghapuskan tindak korupsi, dan memperbaiki apa yang harus diperbaiki dari pemerintah dan pemerintahan, sehingga dengan adanya reformasi birokrasi, Indonesia diharapkan mampu membuka peluang bagi praktik good governance dan mampu menitikberatkan kepentingannya berdasarkan kepentingan rakyat.