Sejak reformasi dan diterapkannya desentralisasi, politik di Indonesia mengalami banyak perubahan, terutama dalam hal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang sekarang dilaksanakan secara langsung. Salah satu provinsi yang menunjukkan perubahan politik lokal yang menarik adalah Jawa Barat. Pilkada langsung di Jawa Barat membawa berbagai dampak, baik yang positif maupun tantangan, dalam hal penguatan demokrasi, pemberdayaan masyarakat, dan juga pembangunan daerah. Makalah ini akan membahas bagaimana Pilkada langsung dijalankan di Jawa Barat, pengaruhnya terhadap politik lokal, serta dampaknya terhadap pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di provinsi tersebut.
Reformasi yang terjadi pada tahun 1998 membawa perubahan besar dalam sistem pemerintahan Indonesia, terutama terkait dengan desentralisasi dan pelaksanaan Pilkada langsung. Sebelumnya, kepala daerah dipilih oleh DPRD, tapi setelah amandemen UUD 1945, masyarakat diberi hak untuk memilih langsung pemimpin daerah mereka. Di Jawa Barat, yang merupakan provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 45 juta jiwa, penerapan Pilkada langsung membawa tantangan besar serta pengaruh besar pada politik lokal, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan daerah. Antara 2014 hingga 2021, beberapa kepala daerah di Jawa Barat diberhentikan karena terbukti terlibat dalam kasus korupsi, termasuk di Kabupaten Karawang, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Sumedang.
Hal - hal yang dapat di tinjau :
1. Â Desentralisasi dan Otonomi Daerah
Otonomi daerah dan desentralisasi di Indonesia adalah sebuah proses yang terus berkembang dan belum selesai. Pemerintah daerah diberi wewenang lebih besar untuk mengatur urusan mereka sendiri, salah satunya adalah pemilihan kepala daerah, yang bertujuan untuk memperkuat otonomi daerah. Desentralisasi ini berlawanan dengan kebijakan sentralisasi dari pemerintah pusat, dengan tujuan memberikan lebih banyak kekuasaan dan tanggung jawab kepada daerah agar bisa mengelola pemerintahan mereka dengan lebih mandiri.
2. Pilkada Langsung
Pilkada langsung di Indonesia adalah cara di mana rakyat memilih langsung pemimpin daerah mereka. Tujuannya adalah untuk memperkuat demokrasi lokal dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan pemimpin yang mereka anggap paling mampu. Namun, meskipun tujuannya baik, Pilkada langsung juga menghadapi masalah besar, terutama soal biaya yang sangat tinggi. Biaya besar ini sering kali memicu praktik politik uang dan penyalahgunaan kekuasaan, yang mengarah pada korupsi oleh para kepala daerah yang terpilih.
3. Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Daerah
      Di Desa Sempurna, pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan cara melibatkan warga dalam setiap langkah perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pemerintah desa memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam musyawarah desa dan ikut mengambil keputusan terkait pembangunan. Ini sesuai dengan prinsip pemberdayaan dalam Islam yang menekankan pentingnya keadilan, kebebasan, dan keterlibatan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pembangunan daerah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi yang ada dan membuat desa menjadi lebih mandiri, yang pada gilirannya juga mempercepat pembangunan di daerah tersebut.
4. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pilkada Langsung di Jawa Barat
Artikel ini menunjukkan bahwa pendidikan politik merupakan langkah penting untuk pemberdayaan masyarakat, terutama bagi pemilih pemula yang baru pertama kali ikut serta dalam Pilkada. Bawaslu Kabupaten Bogor memainkan peran penting dalam memberikan pemahaman politik kepada pemilih pemula agar mereka dapat membuat keputusan yang lebih cerdas dan bertanggung jawab. Meskipun ada tantangan, seperti wilayah yang luas dan jumlah pemilih yang banyak, upaya pendidikan politik ini tetap berlanjut, dengan bantuan sinergi antara Bawaslu dan Kesbangpol serta penggunaan website pribadi Bawaslu untuk mensosialisasikan informasi politik.
