Kebijakan Jakarta-sentris Tidak Bisa Dijadikan Acuan

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengakui, banyak kebijakan saat ini bersifat Jakarta-sentris atau Jawa-sentris. 

Banyak kebijakan saat ini bersifat Jakarta-sentris atau Jawa-sentris. Sebelumnya, apa itu Jakarta-sentris? Jakarta-sentris adalah istilah untuk menyebut dominasi budaya, ekonomi, dan politik Jakarta terhadap wilayah-wilayah lain di Indonesia. 

Kawasan sosial dan budaya Jakartasentrisme tidak hanya meliputi Jakarta, melainkan meluas termasuk di dalamnya Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Atau dikenal dengan istilah Jabodetabek. 

Padahal, setiap daerah memerlukan kebijakan yang berbeda-beda sesuai dengan potensi masing-masing. 

Muhadjir mengingatkan para pembuat kebijakan untuk tidak selalu melihat Jakarta dan pulau Jawa sebagai acuan dalam mengambil keputusan atau kebijakan.

"Banyak kebijakan helikopter, hanya lihat dari jauh dan kebijakan itu sangat Jakarta-sentris", ujar Muhadjir dilansir dari situs web Kemenko PMK, Rabu (13/9/2023). 

Sebagai salah satu contoh wilayah yang tidak seharusnya mendapat kebijakan bersifat Jakarta-sentris atau Jawa-sentris adalah wilayah pesisir. 

Wilayah pesisir memainkan peran yang strategis dalam perekonomian, keanekaragaman hayati, pariwisata, perikanan, dan sektor lainnya. 

Jika kebijakan serta perlindungan dan pengelolaan yang berkelanjutan tepat sasaran maka akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat pesisir.

Hal tersebut juga akan berdampak pada perkembangan sosial dan ekonomi. Saat ini, data menyebutkan ada 327 atau 63,2% kabupaten atau kota di Indonesia berada di wilayah pesisir. 

Wilayah pesisir masih diselimuti oleh berbagai masalah seperti kemiskinan ekstrem, ketertinggalan, permasalahan pendidikan, dan kesehatan. 

Pembangunan ekonomi maritim di wilayah pesisir yang tepat dapat memperkuat perekonomian Indonesia. 

Ekonomi maritim dapat berkontribusi positif untuk target pertumbuhan ekonomi sebesar 6-7% pada 2042 dan menyumbang 15% terhadap produk domestik bruto pada tahun 2045. 

Dengan membangun wilayah pesisir yang tangguh dapat mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan maju, Muhadjir menegaskan, "Persoalan ini harus diperhatikan. Sehingga negara kepulauan di Indonesia yang dilukiskan oleh Bung Karno sebagai Zamrud Khatulistiwa bisa benar-benar tampak indah, baik dari luar maupun dari dalam"

Anies pun mengatakan, selama ini perekonomian Indonesia masih terpusat di Pulau Jawa, khususnya pesisir Utara Jawa. Oleh karena itu, diperlukan ekspansi ke wilayah-wilayah lain yang ada di indonesia.

Sehingga pusat pertumbuhan ekonomi tidak hanya di tempat-tempat tertentu, tetapi di sebagian besar wilayah Indonesia. "Jadi kesetaraan adalah sesuatu yang ingin kami tindaklanjuti di bidang pembangunan ekonomi, di bidang pendidikan yang sangat penting. Kika pendidikan berkualitas ada di seluruh Indonesia, maka orang tua tidak perlu menyekolahkan anaknya di kota-kota besar di Jawa untuk mendapatkannya. Itu nomor dua, yang ketiga adalah sistem kesehatan di seluruh Indoensia" Ujarnya.