Kabinet Merah Putih: Perpaduan Kekuatan Politik dan NU di Era Kepemimpinan Prabowo-Gibran (Ahmad Syaihu)
Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara resmi mengumumkan susunan kabinet pemerintahan baru pada Minggu malam, 20 Oktober 2024, di Istana Kepresidenan Jakarta. Kabinet yang diberi nama "Kabinet Merah Putih" ini menjadi simbol kekuatan dan harapan baru untuk menghadapi berbagai tantangan nasional maupun internasional. Penamaan tersebut dipilih setelah kesepakatan dengan ketua-ketua partai dalam koalisi pemerintah. Kabinet ini terdiri dari tujuh menteri koordinator, 36 kementerian, dan lima kepala badan setingkat kementerian, dengan total keseluruhan 48 kementerian dan lima badan.
Jumlah kementerian ini meningkat dari 34 pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin. Dalam kabinet ini, peran Nahdlatul Ulama (NU) terlihat dominan, dengan lima kader NU yang menduduki posisi strategis di pemerintahan. Keterlibatan NU dalam Kabinet Merah Putih memperkuat sinergi antara kepemimpinan nasional dan organisasi Islam terbesar di Indonesia, menandai komitmen Prabowo terhadap penguatan moderasi beragama serta pembangunan sosial.
Peran Nahdlatul Ulama dalam Kabinet Merah Putih
Dari total 48 kementerian, lima di antaranya dipimpin oleh tokoh-tokoh NU yang memiliki pengalaman serta pengaruh signifikan. Pertama, Rais Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Prof. KH Nasaruddin Umar ditunjuk sebagai Menteri Agama, menggantikan Gus Yaqut Cholil Qoumas. Penunjukan Nasaruddin dianggap sebagai upaya untuk melanjutkan peran NU dalam menjaga moderasi dan harmoni dalam kehidupan beragama di Indonesia.
Kedua, Sekretaris Jenderal PBNU H. Saifullah Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Ipul, dipercaya untuk memimpin Kementerian Sosial. Dengan rekam jejaknya yang kuat di bidang sosial dan pemerintahan, Gus Ipul diharapkan dapat mengatasi berbagai masalah sosial, termasuk kemiskinan dan ketimpangan ekonomi yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah.
Selanjutnya, Arifah Choiri Fauzi, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muslimat NU, ditunjuk sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Dengan latar belakang yang kuat dalam organisasi perempuan NU, Arifah dipandang mampu mendorong kebijakan yang lebih responsif gender dan memperkuat peran perempuan dalam pembangunan.
Erick Thohir, Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) NU, kembali dipercaya sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Di periode sebelumnya, Erick berhasil membawa BUMN menjadi lebih efisien dan transparan. Melalui kepemimpinannya, diharapkan BUMN terus berkembang dan berkontribusi dalam memajukan perekonomian Indonesia.
Nusron Wahid, yang saat ini masih menjabat sebagai Wakil Rais Syuriyah PWNU DKI Jakarta, ditunjuk sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Nusron menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan diharapkan mampu menyelesaikan berbagai masalah pertanahan yang kerap menjadi sumber konflik di berbagai daerah.
Dinamika Politik dan Tantangan Kabinet Merah Putih
Dengan terbentuknya Kabinet Merah Putih, Prabowo mengonsolidasikan kekuatan politik dari berbagai elemen, termasuk partai-partai besar dalam koalisi dan organisasi seperti NU. Hal ini mencerminkan pendekatan Prabowo yang inklusif, dengan berusaha merangkul banyak pihak untuk mencapai stabilitas politik dan sosial.
Meski demikian, tantangan yang dihadapi kabinet ini tidaklah mudah. Dari sektor ekonomi hingga masalah lingkungan, kabinet Prabowo-Gibran dihadapkan pada tugas berat untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, mengatasi kesenjangan sosial, dan memastikan keberlanjutan lingkungan hidup. Keputusan Prabowo untuk memperbanyak jumlah kementerian, dari 34 menjadi 48, menunjukkan bahwa pemerintahannya akan berfokus pada peningkatan efisiensi dalam berbagai bidang pemerintahan.
Beberapa pos kementerian strategis lainnya juga diisi oleh tokoh-tokoh berpengalaman. Misalnya, Budi Gunawan yang dipercaya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Airlangga Hartarto sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dan Zulkifli Hasan sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan. Pengisian pos-pos tersebut menandakan komitmen Prabowo untuk menjawab kebutuhan masyarakat dalam hal ketahanan pangan, stabilitas politik, dan pembangunan ekonomi.
 Harapan dan Prospek Kabinet Merah Putih
Kabinet Merah Putih diharapkHarapanan dapat membawa angin segar dalam pemerintahan Indonesia. Dukungan yang luas dari berbagai kalangan, termasuk NU, memberikan keyakinan bahwa kabinet ini mampu bekerja secara efektif untuk menghadapi tantangan bangsa. Selain itu, kolaborasi antara tokoh-tokoh politik, profesional, dan organisasi masyarakat memberikan dasar yang kuat bagi pemerintahan Prabowo untuk mewujudkan visinya.
Namun, kesuksesan kabinet ini akan sangat bergantung pada kemampuan para menteri dalam bekerja secara sinergis dan efektif. Dengan tantangan yang semakin kompleks, terutama di bidang ekonomi global, ketahanan pangan, dan isu-isu lingkungan, pemerintah harus cepat beradaptasi dan merespons perubahan.
Wasana KataÂ
Dalam konteks ini, keterlibatan NU dalam pemerintahan bukan hanya memperkuat legitimasi politik Prabowo, tetapi juga memberikan fondasi yang kuat dalam menjaga kerukunan dan stabilitas sosial di tengah pluralitas masyarakat Indonesia. Kabinet Merah Putih pun menjadi harapan baru bagi Indonesia untuk melangkah maju menuju masa depan yang lebih baik dan sejahtera.
Selamat bertugas semoga amanah
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
