Zaken Kabinet Prabowo-Gibran: Mampukah Menembus Dominasi Parpol dan Mewujudkan Pemerintahan?

Prabowo dan Zaken Kabinet: Mampukah Lulusan Taruna Nusantara Mendominasi Kabinet Baru yang Profesional? (Ahmad Syaihu)

Dengan pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang dijadwalkan pada 20 Oktober 2024, perhatian publik kini tertuju pada formasi kabinet baru. 

Hashim Djojohadikusumo, Ketua Dewan Pembina Forum Masyarakat Indonesia Emas (Formas) dan adik Prabowo, menyinggung pentingnya memilih menteri dari kalangan profesional. Salah satu yang mencuri perhatian adalah wacana bahwa empat alumni SMA Taruna Nusantara akan menjadi bagian dari kabinet tersebut.

Pernyataan Hashim dalam Dialog Nasional Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Indonesia Emas 2045 menyiratkan bahwa Prabowo berniat melibatkan lulusan Taruna Nusantara dalam pemerintahannya. 

Hal ini menggambarkan bagaimana Prabowo memandang pentingnya pendidikan militer dan kepemimpinan dari sekolah tersebut. SMA Taruna Nusantara telah dikenal sebagai lembaga yang mencetak generasi penerus yang tidak hanya berkarier di bidang militer, tetapi juga eksekutif di berbagai sektor.

Hashim menyebutkan bahwa akan ada setidaknya empat lulusan SMA Taruna Nusantara yang dipertimbangkan untuk posisi menteri. Namun, dia enggan membeberkan siapa saja yang akan mengisi posisi tersebut hingga pengumuman resmi. Ini menimbulkan spekulasi di kalangan publik, terutama terkait kualifikasi dan kompetensi para kandidat tersebut dalam memimpin kementerian yang strategis.

Zaken Kabinet VS Dominasi Parpol Pendukung

Lebih lanjut, Ahmad Muzani, Sekjen Partai Gerindra, mengonfirmasi bahwa Prabowo saat ini tengah menyusun kabinetnya dengan mempertimbangkan calon dari partai-partai pendukung. Namun, Muzani menegaskan bahwa Prabowo ingin membentuk "zaken kabinet," di mana para menterinya adalah orang-orang ahli di bidangnya. Hal ini sesuai dengan janji Prabowo untuk menciptakan pemerintahan yang lebih profesional, meskipun beberapa calon menteri diusulkan oleh partai politik.

Namun, konsep zaken kabinet ini bukan tanpa tantangan. Indonesia, dengan sistem politiknya yang berbasis koalisi, sering kali terjebak dalam kompromi politik. Partai-partai yang mendukung Prabowo tentu memiliki ekspektasi untuk menempatkan kader mereka di kursi menteri. Ini menjadi ujian bagi Prabowo untuk menyeimbangkan tuntutan koalisi dengan visi profesionalisme yang diusungnya.

Lulusan Taruna Nusantara Mendominasi?

Mengapa lulusan Taruna Nusantara mendapatkan sorotan dalam pembentukan kabinet baru ini? Sekolah tersebut dikenal sebagai tempat pelatihan bagi para pemimpin masa depan, dengan disiplin, integritas, dan kepemimpinan yang kuat. Lulusan-lulusan ini telah membuktikan kemampuan mereka di berbagai bidang, baik militer maupun sipil. Namun, apakah latar belakang pendidikan mereka cukup untuk memastikan mereka siap mengisi posisi penting dalam pemerintahan?

Meskipun Prabowo bertekad membentuk kabinet yang berbasis kompetensi, realitas politik Indonesia tidak bisa diabaikan. Parpol tetap memiliki peran signifikan dalam menentukan susunan kabinet. Ini membuat masyarakat bertanya-tanya, apakah zaken kabinet ini benar-benar akan terwujud? Apakah kabinet ini bisa menghindari intervensi politik yang sering kali menghambat profesionalisme dalam pemerintahan?

Jika Prabowo berhasil membentuk zaken kabinet seperti yang ia impikan, ini akan menjadi langkah maju dalam sejarah politik Indonesia. Pemerintahan yang dipimpin oleh orang-orang yang ahli di bidangnya tentu akan lebih efisien dan akuntabel. Namun, jika tekanan dari parpol terlalu besar, zaken kabinet ini bisa saja hanya menjadi konsep ideal yang sulit diwujudkan dalam praktik.

Wasasa Kata

Pada akhirnya, keberhasilan kabinet Prabowo akan sangat bergantung pada bagaimana ia mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan politik dan profesionalisme. Lulusan Taruna Nusantara mungkin memiliki peluang besar untuk memainkan peran penting dalam kabinet ini, tetapi hanya waktu yang akan membuktikan sejauh mana zaken kabinet ini bisa menjadi kenyataan di tengah dinamika politik Indonesia.