Viral! Aksi Orang Tua di Bogor Ukur Jarak Rumah ke Sekolah Manual Usai Anak Gagal PPDBÂ (Ahmad Syaihu)
Beredar luas di media sosial, dalam suasana penuh emosi, seorang ayah di Bogor menjadi sorotan setelah mengambil tindakan ekstrem dengan mengukur jarak antara rumahnya dan sekolah secara manual. Pria tersebut, Billy Adhiyaksa, merasa kecewa karena anaknya tidak diterima dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui jalur zonasi, meskipun rumah mereka berada dalam jarak yang sangat dekat dengan SMAN 3 Bogor.
Aksi ini menjadi viral di media sosial setelah diunggah oleh akun Instagram @folkshitt pada Jumat, 21 Juni 2024. Dalam video tersebut, terlihat Billy Adhiyaksa menggunakan sebatang pohon sepanjang satu meter untuk mengukur jarak dari rumahnya ke sekolah. Sambil berjalan kaki, ia secara perlahan menggulingkan batang pohon tersebut di jalanan, berusaha memastikan jarak yang tepat.
Billy mengungkapkan bahwa jarak antara rumahnya dan sekolah hanya sekitar 702 meter atau 10 menit berjalan kaki. Ia merasa bahwa haknya sebagai warga setempat untuk mendapatkan pendidikan bagi anaknya di sekolah terdekat tidak terpenuhi, dan mencurigai adanya kecurangan dalam proses seleksi PPDB. Kecurigaan serupa juga diungkapkan oleh Slamet Riyadi, warga lain yang rumahnya dekat dengan SMAN 3 Bogor namun anaknya juga tidak lolos seleksi.
Bagaimana Sebenarnya Jarak Rumah dengan Sekolah Diukur?
Masalah ini tidak hanya terjadi di Bogor. Tahun lalu, kejadian serupa terjadi di Tangerang, di mana seorang ayah bernama Ayip Amir juga mengukur jarak rumahnya ke SMAN 5 Kota Tangerang setelah anaknya tidak diterima dalam PPDB jalur zonasi. Ayip menggunakan meteran untuk memastikan jarak yang sebenarnya dan menemukan bahwa tidak ada siswa yang diterima dari jarak kurang dari 100 meter, menimbulkan kecurigaan adanya kecurangan.
Unggahan ini memicu berbagai reaksi dari netizen, banyak di antaranya mengkritik sistem PPDB zonasi yang dianggap kontroversial dan rawan kecurangan. Beberapa netizen menyarankan agar sistem nilai akademis kembali diberlakukan, mengingat penurunan kualitas pendidikan di beberapa sekolah favorit setelah penerapan sistem zonasi.
Para orang tua ini berharap adanya perubahan dalam sistem PPDB agar lebih adil dan transparan, sehingga hak warga setempat untuk mendapatkan pendidikan yang layak di sekolah terdekat bisa terpenuhi. Aksi mereka menunjukkan keprihatinan mendalam terhadap pendidikan anak-anak mereka dan menyerukan reformasi dalam sistem yang ada
Solusi dan Kejelasan Peraturan Sistem Zonasi harus Disosialisasikan
Menanggapi permasalahan yang muncul terkait PPDB jalur zonasi, Panitia PPDB dan Dinas Pendidikan perlu mengambil langkah-langkah konkret untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam proses seleksi. Pertama, Dinas Pendidikan harus melakukan audit menyeluruh terhadap data penerimaan siswa, termasuk memverifikasi alamat domisili siswa secara ketat.Â
Penggunaan teknologi seperti sistem informasi geografis (GIS) dapat membantu memastikan jarak antara rumah siswa dan sekolah dihitung dengan akurat.
Panitia PPDB juga perlu meningkatkan sosialisasi mengenai aturan dan prosedur PPDB, serta menyediakan kanal komunikasi terbuka untuk menerima dan menanggapi keluhan masyarakat. Selain itu, pengawasan yang lebih ketat terhadap dokumen-dokumen pendukung seperti Kartu Keluarga dapat mengurangi kemungkinan manipulasi data.
Masyarakat, di sisi lain, harus proaktif dalam mengawasi dan melaporkan jika ada indikasi kecurangan. Mereka juga perlu memahami dan mematuhi aturan yang berlaku, serta mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan sistem pendidikan yang adil dan merata.
Selain itu, dialog antara pihak sekolah, pemerintah, dan masyarakat perlu ditingkatkan untuk mencari solusi bersama. Dengan kolaborasi yang baik, diharapkan masalah yang terjadi dapat diselesaikan dengan lebih efektif, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan dapat dipulihkan. Edukasi mengenai pentingnya integritas dalam proses penerimaan siswa juga perlu digalakkan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan
