Mohon tunggu...
Ahmad Syaihu
Ahmad Syaihu Mohon Tunggu... Guru - Guru MTsN 4 Kota Surabaya

Guru yang suka menulis dan berbagi kebaikan lewat tulisan

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Reformasi KPK: Menelisik Persoalan, Evaluasi Kinerja dan Kriteria Pemimpin Ideal

13 Juni 2024   16:36 Diperbarui: 13 Juni 2024   18:32 74
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Pengumuman Seleksi Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK (Instagram KPK)

Nama-nama calon pemimpin KPK pun kerap menjadi bahan perbincangan. Ada beberapa nama yang dianggap layak menduduki kursi kepemimpinan KPK mendatang. 

Misalnya, tokoh-tokoh yang telah terbukti berkomitmen dalam memberantas korupsi dan memiliki integritas tinggi. Mereka dinilai mampu membawa perubahan positif bagi KPK dan memperkuat lembaga ini dalam menjalankan tugasnya.

Selain itu, peran Dewan Pengawas KPK juga menjadi sorotan. Dewan Pengawas seharusnya mampu menjalankan fungsi pengawasan dengan baik tanpa menghambat kinerja KPK. Untuk itu, anggota Dewan Pengawas harus dipilih dari orang-orang yang memiliki integritas tinggi dan bebas dari konflik kepentingan.

Transparansi dan Akuntabilitas Mencadi Harga Mati Bagi Pemberantasan Korupsi

Salah satu langkah konkret yang dapat diambil untuk memperbaiki kinerja KPK adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penanganan kasus. 

KPK harus berani membuka diri terhadap kritik dan masukan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil. Dengan demikian, KPK dapat membangun kepercayaan publik dan memperkuat dukungan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi.

Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di KPK juga sangat penting. KPK harus memastikan bahwa para pegawainya memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi. Pelatihan dan pengembangan kapasitas harus terus dilakukan untuk menjaga profesionalisme dan kualitas kerja KPK.

Dalam menghadapi berbagai persoalan ini, peran masyarakat juga sangat penting. Dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat dapat menjadi pendorong bagi KPK untuk terus berbenah dan bekerja lebih baik. Masyarakat harus terus mengawal kinerja KPK dan memberikan masukan yang konstruktif.

Mengembalikan KPK Sebagai Panglima Penegakan Hukum terhadap Kasus Korupsi

Dengan demikian, KPK diharapkan dapat kembali menjadi lembaga yang efektif dan terpercaya dalam memberantas korupsi di Indonesia. Reformasi KPK harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari revisi UU KPK, evaluasi kinerja, hingga penentuan kriteria pemimpin yang ideal.

Pemimpin KPK haruslah orang yang memiliki rekam jejak yang bersih, berkomitmen tinggi, dan memiliki kemampuan untuk memimpin lembaga ini menuju arah yang lebih baik. Dewan Pengawas juga harus menjalankan fungsi pengawasannya dengan baik dan bebas dari konflik kepentingan.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun