Hal itu sangat berkaitan erat dengan validitas data yang ada. Hingga saat ini, saya memang belum mengetahui secara pasti, pemerintah akan menggunakan data yang mana untuk penyaluran kartu itu. Bukan maksud meragukan, tapi tampaknya kurang begitu valid jika pemerintah hanya menggunakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Sebab itu juga berkaitan dengan jarak waktu data dengan kondisi kehidupan masyarakat yang di luar dugaan. Misalnya, pada saat sensus penduduk kondisi perekonomian suatu keluarga berada di golongan menengah ke atas. Akan tetapi, karena sensus itu dilakukan setiap sepuluh tahun, jika dalam jarak sepuluh tahun itu ada hal buruk terjadi terhadap keluarga itu lantas bagaimana?
Masalah-masalah di atas merupakan masalah-masalah teknis yang harus dipikirkan solusinya. Penyaluran kartu rakyat sudah berjalan dan waktu untuk memutuskan kenaikan harga BBM semakin dekat. Belum lagi masalah inflasi yang ditafsirkan akan naik 7 persen jika harga BBM naik pada bulan ini. Maka masalah-masalah di atas semakin mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya. Semoga sukses!
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H