Efisiensi Anggaran dan Keseimbangan Demokrasi
Dalam mengatasi tantangan pembiayaan pilkada, efisiensi anggaran tidak boleh menjadi satu-satunya pertimbangan. Demokrasi yang inklusif tetap harus dijaga, sehingga mekanisme pemilihan kepala daerah dapat mencerminkan aspirasi rakyat. Pilkada oleh DPRD mungkin lebih hemat biaya, tetapi risiko terhadap kualitas demokrasi harus diantisipasi melalui reformasi kelembagaan dan pengawasan yang ketat.
Sebagai negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia perlu menemukan keseimbangan antara efisiensi anggaran dan kualitas demokrasi. Dengan pendekatan yang tepat, proses pemilihan kepala daerah dapat menjadi lebih hemat, transparan, dan tetap menjunjung prinsip-prinsip demokrasi yang inklusif.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H