Tantangan Global dan Keamanan Maritim Regional
Selain tantangan internal, Indonesia juga menghadapi tekanan dari luar terkait keamanan maritim. Wilayah Laut Cina Selatan, yang berbatasan langsung dengan Indonesia di Kepulauan Natuna, merupakan titik panas konflik antara beberapa negara, termasuk Cina, Vietnam, dan Filipina. Meski Indonesia bukan pihak yang terlibat langsung dalam klaim wilayah, ketegangan yang terjadi di wilayah tersebut bisa berdampak langsung pada stabilitas dan keamanan maritim Indonesia.
Dengan menguatnya pengaruh Cina di kawasan, Indonesia perlu memperkuat kerjasama keamanan maritim dengan negara-negara di ASEAN serta negara-negara besar lainnya seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Australia. Kerjasama ini dapat berupa latihan militer bersama, pertukaran informasi intelijen, serta pelatihan untuk memperkuat kapasitas penjaga pantai dan angkatan laut Indonesia. Meski demikian, Indonesia perlu mempertahankan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang tidak berpihak, agar dapat menjaga kedaulatan dan tidak terjebak dalam konflik kekuatan besar.
Inisiatif Indonesia dalam Diplomasi Maritim
Di bawah visi Indonesia sebagai poros maritim dunia, diplomasi maritim menjadi salah satu langkah strategis dalam memperkuat posisi Indonesia. Diplomasi maritim bertujuan untuk memperkuat posisi Indonesia di kawasan dan dunia dengan menjadi aktor utama dalam menjaga keamanan maritim, pelestarian lingkungan laut, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. Indonesia telah memprakarsai berbagai forum internasional, seperti Bali Process dan IORA (Indian Ocean Rim Association), untuk mempromosikan kerjasama dalam penanganan ancaman maritim non-tradisional, seperti perompakan, perdagangan manusia, dan pencurian ikan.
Indonesia juga memainkan peran penting dalam memperjuangkan hak-hak negara kepulauan di berbagai forum internasional. Sebagai contoh, Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) memberikan hak kepada Indonesia untuk mengontrol zona ekonomi eksklusif sejauh 200 mil dari garis pantai. Hak ini memungkinkan Indonesia untuk memanfaatkan sumber daya laut secara optimal, asalkan disertai kemampuan pertahanan yang memadai untuk mengamankan wilayah tersebut.
Mewujudkan Poros Maritim Dunia Melalui Pendekatan Ekonomi dan Keamanan
Indonesia sebagai poros maritim dunia tidak hanya berarti kekuatan militer, tetapi juga penguatan ekonomi berbasis maritim. Dengan mengembangkan industri perikanan, pelabuhan, dan pariwisata bahari, Indonesia bisa menjadikan sektor maritim sebagai pilar utama perekonomian. Potensi ekonomi maritim ini diperkirakan mencapai 1,33 triliun dolar AS per tahun, yang mencakup sektor perikanan, transportasi laut, energi laut, dan pariwisata. Namun, untuk mewujudkan potensi ini, Indonesia memerlukan infrastruktur yang memadai, baik dari segi pelabuhan, kapal logistik, hingga teknologi transportasi laut yang efisien.
Selain itu, integrasi antara sektor pertahanan dan ekonomi maritim akan memperkuat ketahanan nasional secara keseluruhan. Misalnya, pengembangan kawasan industri maritim yang didukung oleh pelabuhan internasional dan infrastruktur penunjang dapat meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global. Dukungan terhadap nelayan lokal, usaha mikro kecil menengah (UMKM) maritim, dan pemberdayaan masyarakat pesisir juga menjadi langkah konkret untuk membangun kekuatan ekonomi maritim yang berkelanjutan.
Tantangan dan Harapan
Sebagai negara kepulauan yang bercita-cita menjadi poros maritim dunia, Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kedaulatan maritim dan memperkuat industri pertahanan. Langkah-langkah strategis seperti alih teknologi, penguatan industri pertahanan dalam negeri, diplomasi maritim, serta integrasi ekonomi maritim merupakan fondasi yang perlu diperkuat.
