a. Konflik Antar Kelompok
Salah satu bentuk konflik yang sering muncul selama transisi pemerintahan adalah konflik antar kelompok. Dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia, identitas agama, suku, dan budaya sering kali menjadi sumber friksi, terutama ketika ada perubahan dalam struktur kekuasaan. Misalnya, ketika pemerintahan baru dipersepsikan memberikan keuntungan lebih kepada kelompok tertentu, hal ini dapat menimbulkan kecemburuan sosial yang berujung pada konflik horizontal.
Selain itu, ketidakpuasan terhadap hasil pemilu atau proses transisi dapat memicu aksi-aksi protes, terutama dari kelompok-kelompok yang merasa hak-haknya diabaikan. Konflik seperti ini tidak hanya terjadi di tingkat elite politik, tetapi juga bisa melibatkan masyarakat luas, memicu ketidakstabilan sosial yang lebih besar.
b. Ketimpangan Sosial
Ketimpangan sosial juga sering kali memperburuk potensi konflik dalam transisi pemerintahan. Di Indonesia, disparitas ekonomi dan akses terhadap sumber daya sering kali berhubungan erat dengan identitas sosial dan budaya. Kelompok-kelompok yang selama ini termarginalisasi sering kali memandang transisi pemerintahan sebagai kesempatan untuk memperbaiki posisi mereka. Namun, jika pemerintahan baru gagal merespons tuntutan mereka, ketidakpuasan bisa dengan cepat berubah menjadi konflik.
3. Kesepakatan sebagai Alternatif: Mengelola Keberagaman dengan Bijak
Meskipun transisi pemerintahan sering kali dipenuhi dengan potensi konflik, bukan berarti kesepakatan tidak dapat tercapai. Justru, dalam konteks keberagaman sosial dan budaya, pemerintah memiliki peluang besar untuk menciptakan kesepakatan yang lebih luas jika mampu mengelola perbedaan dengan bijak.
a. Dialog dan Partisipasi Masyarakat
Kesepakatan sosial dapat tercapai melalui dialog yang inklusif. Pemerintah yang baru perlu melibatkan berbagai kelompok sosial dan budaya dalam proses pengambilan keputusan. Dialog terbuka dan partisipasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan sangat penting untuk menciptakan rasa memiliki di kalangan masyarakat.
Jika kelompok-kelompok yang berbeda merasa bahwa suara mereka didengarkan dan diperhatikan, konflik dapat diminimalkan dan kesepakatan sosial dapat tercapai. Dalam hal ini, pemerintah harus mampu menjadi fasilitator yang adil dan peka terhadap perbedaan yang ada.
b. Penghormatan terhadap Keberagaman
