Salah satu dampak langsung dari transisi politik adalah pengaruhnya terhadap iklim investasi. Ketika ada perebutan kekuasaan yang tidak terkontrol, investor dapat merasa khawatir tentang perubahan kebijakan mendadak yang mempengaruhi sektor yang mereka operasikan. Ini bisa memicu aliran modal keluar (capital outflow), yang melemahkan pasar keuangan domestik dan membuat biaya pinjaman negara meningkat. Hal ini juga berisiko menyebabkan krisis fiskal jika pemerintah tidak mampu memenuhi kewajiban utang atau menjaga defisit anggaran.
Sebaliknya, konsolidasi kekuasaan menciptakan iklim investasi yang lebih stabil dan mendukung. Investasi jangka panjang seperti pembangunan infrastruktur, pembukaan lapangan kerja, dan inovasi teknologi sangat bergantung pada kestabilan kebijakan ekonomi. Pemerintah yang berhasil mengonsolidasikan kekuasaan memiliki peluang lebih besar untuk memperkenalkan reformasi struktural yang diperlukan, misalnya reformasi pasar tenaga kerja atau perbaikan dalam sistem perpajakan, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Selain itu, dalam transisi pemerintahan yang diwarnai oleh konsolidasi, program-program strategis nasional dapat berjalan lebih mulus tanpa harus terganggu oleh ketidakpastian politik. Ini juga berlaku dalam sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan pengembangan sumber daya manusia, yang memerlukan kebijakan berkesinambungan.
4. Sisi Sosial-Ekonomi: Kesejahteraan Masyarakat dalam Transisi Politik
Dari perspektif ekonomi, perebutan kekuasaan yang disertai ketidakstabilan politik dapat berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Ketidakpastian politik sering kali menyebabkan inflasi yang tidak terkendali, terutama jika pemerintah tidak mampu menstabilkan mata uang atau harga barang-barang pokok. Masyarakat lapisan bawah, yang paling rentan terhadap fluktuasi ekonomi, akan merasakan dampaknya secara langsung melalui kenaikan harga kebutuhan pokok dan menurunnya daya beli.
Di sisi lain, konsolidasi kekuasaan yang menghasilkan stabilitas ekonomi dapat mendorong pertumbuhan yang inklusif, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan konsolidasi politik yang baik, pemerintah dapat merancang kebijakan fiskal dan moneter yang lebih terarah, misalnya dengan menyediakan subsidi bagi kelompok masyarakat miskin atau program bantuan sosial yang tepat sasaran.
Selain itu, konsolidasi memungkinkan pemerintah untuk berfokus pada penyelesaian masalah ekonomi struktural, seperti pengangguran, ketimpangan sosial, dan kemiskinan, yang memerlukan perhatian jangka panjang dan kestabilan politik.
Perebutan atau Konsolidasi?
Dalam ilmu ekonomi, transisi politik memiliki dampak yang signifikan terhadap dinamika ekonomi suatu negara. Perebutan kekuasaan cenderung menciptakan ketidakpastian yang merugikan iklim investasi, menyebabkan fluktuasi pasar, dan mengancam stabilitas ekonomi. Sebaliknya, konsolidasi kekuasaan yang berhasil menciptakan stabilitas politik dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Bagi Indonesia, proses transisi pemerintahan harus dikelola dengan bijak agar tidak menimbulkan gejolak politik yang merugikan ekonomi nasional. Pemerintahan baru perlu segera menunjukkan kepastian kebijakan ekonomi, memastikan stabilitas politik, dan membangun kepercayaan publik serta investor. Dengan demikian, transisi ini tidak hanya menjadi momen pergantian kekuasaan, tetapi juga momentum bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan inklusif.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
