Transformasi digital menjadi faktor kunci dalam meningkatkan produktivitas di berbagai sektor. Adopsi teknologi yang cepat---mulai dari otomatisasi di sektor manufaktur hingga e-commerce dalam perdagangan---dapat mendongkrak efisiensi dan mengurangi biaya operasional. Indonesia memiliki potensi besar dalam ekonomi digital, yang diproyeksikan mencapai nilai 146 miliar dolar AS pada tahun 2025.
Pemerintah perlu mendorong digitalisasi di sektor-sektor tradisional seperti pertanian dan manufaktur. Penggunaan teknologi Internet of Things (IoT), kecerdasan buatan (AI), dan big data analytics dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing produk Indonesia di pasar global. Selain itu, perluasan akses internet ke wilayah-wilayah terpencil menjadi keharusan untuk mempercepat inklusi digital dan ekonomi.
3. Reformasi Birokrasi dan Regulasi
Birokrasi yang rumit dan regulasi yang berlapis-lapis sering kali menjadi penghambat investasi di Indonesia. Untuk menarik lebih banyak investasi asing dan lokal, pemerintah perlu menyederhanakan proses perizinan dan memperbaiki kepastian hukum. Program reformasi struktural, seperti Omnibus Law yang telah diperkenalkan pada tahun 2020, harus terus diperluas dan dievaluasi efektivitasnya.
Reformasi regulasi juga harus mencakup sektor-sektor strategis seperti energi dan transportasi. Dengan mengurangi hambatan regulasi di sektor energi terbarukan, misalnya, Indonesia dapat menarik lebih banyak investasi di bidang ini dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Selain itu, pemerintah juga harus memastikan bahwa iklim investasi yang diciptakan tidak hanya menguntungkan investor besar, tetapi juga mendorong pertumbuhan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah).
4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tidak dapat dicapai tanpa tenaga kerja yang terampil dan berdaya saing tinggi. Indonesia perlu melakukan investasi besar-besaran dalam pendidikan, pelatihan kejuruan, dan pengembangan keterampilan. Program pendidikan vokasional yang fokus pada kebutuhan industri masa depan harus diperluas, sementara kurikulum di sekolah dan universitas perlu disesuaikan dengan tuntutan era digital.
Selain pendidikan formal, pemerintah juga perlu memfasilitasi pelatihan ulang (re-skilling) dan peningkatan keterampilan (up-skilling) bagi angkatan kerja yang sudah ada. Hal ini penting untuk memastikan bahwa para pekerja dapat beradaptasi dengan perubahan teknologi dan transformasi industri yang cepat.
5. Investasi dalam Infrastruktur
Meskipun Indonesia telah membuat kemajuan besar dalam pembangunan infrastruktur, masih banyak wilayah yang tertinggal. Pembangunan infrastruktur fisik, seperti jalan tol, pelabuhan, dan bandara, harus terus dilanjutkan, terutama di daerah-daerah terpencil dan tertinggal. Namun, selain infrastruktur fisik, infrastruktur digital juga harus menjadi prioritas. Akses internet yang cepat dan terjangkau akan meningkatkan inklusi ekonomi dan mendorong pertumbuhan sektor-sektor baru seperti e-commerce dan fintech.
Sumber pembiayaan infrastruktur dapat diperoleh melalui kemitraan publik-swasta (PPP) dan obligasi infrastruktur. Pemerintah harus menciptakan skema pembiayaan yang menarik bagi sektor swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur nasional.
