Pemerintah berperan penting dalam menetapkan kerangka regulasi yang mendukung keberlanjutan sumber daya alam. Kebijakan penggunaan lahan yang lebih ketat, serta penegakan hukum yang lebih baik terhadap kegiatan penebangan liar, harus menjadi prioritas utama untuk mencegah deforestasi yang tak terkendali. Selain itu, integrasi kebijakan lingkungan ke dalam strategi ekonomi nasional dapat memperkuat upaya perlindungan hutan dan pengelolaan air.
Dalam konteks global, kolaborasi internasional juga sangat penting. Deforestasi merupakan isu yang lintas batas, sehingga kerja sama antara negara-negara yang memiliki kawasan hutan yang signifikan, seperti Brazil, Indonesia, dan Republik Demokratik Kongo, dapat memperkuat upaya global dalam menjaga hutan dan air. Perjanjian multilateral tentang perubahan iklim dan perlindungan hutan, seperti Kesepakatan Paris, dapat menjadi landasan bagi negara-negara untuk berkomitmen dalam mengurangi laju deforestasi dan dampaknya terhadap sumber daya air.
Dari perspektif ekonomi dan organisasi industri, robohisasi dan krisis air yang diakibatkannya menuntut solusi yang komprehensif dan berkelanjutan. Deforestasi tidak hanya merusak lingkungan alam, tetapi juga menghadirkan ancaman nyata terhadap ketersediaan dan kualitas air, yang pada akhirnya memengaruhi masyarakat dan industri secara luas. Melalui kombinasi kebijakan ekonomi yang tepat, keterlibatan industri, serta inovasi teknologi, dampak deforestasi terhadap air dapat dikendalikan dan diminimalisir. Peran penting dari kerangka regulasi dan kolaborasi global juga menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ini secara berkelanjutan.
