Robohisasi Infrastruktur

Di Indonesia, konsep pembangunan infrastruktur hijau masih dalam tahap embrionik. Namun, beberapa proyek, seperti pembangunan bendungan yang memperhatikan restorasi daerah tangkapan air atau pengembangan energi terbarukan di wilayah yang rusak ekologis, menunjukkan bahwa hal ini mungkin dilakukan. Kebijakan pemerintah harus lebih proaktif dalam mengintegrasikan aspek-aspek keberlanjutan ini ke dalam rencana pembangunan nasional.

Korupsi dan Pengelolaan Lingkungan

Salah satu masalah besar yang sering memperparah dampak lingkungan dari pembangunan infrastruktur adalah korupsi. Ketika proses pengambilan keputusan mengenai proyek-proyek infrastruktur tidak transparan dan dipengaruhi oleh kepentingan elite, prioritas keberlanjutan sering diabaikan. Izin-izin lingkungan bisa dengan mudah dilanggar atau diabaikan demi keuntungan cepat.

Proyek-proyek besar seperti pembangunan jalan tol atau kawasan industri sering kali dilakukan tanpa studi dampak lingkungan yang memadai atau tanpa melibatkan masyarakat setempat dalam proses konsultasi. Akibatnya, proyek tersebut tidak hanya menghancurkan ekosistem, tetapi juga menimbulkan konflik sosial antara masyarakat lokal dan pengembang.

Dalam konteks ini, good governance dan transparansi adalah kunci untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur dilakukan dengan mempertimbangkan keberlanjutan ekologis. Pemerintah harus memperketat pengawasan terhadap proyek-proyek yang berpotensi merusak lingkungan dan memastikan bahwa seluruh proses perizinan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Selain itu, keterlibatan masyarakat lokal dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek juga sangat penting untuk memastikan bahwa kepentingan ekologis dan sosial terjaga.

Arah Masa Depan: Pembangunan yang Berkelanjutan

Di tengah tantangan perubahan iklim global, kita tidak bisa lagi memisahkan pembangunan ekonomi dari pelestarian lingkungan. Pembangunan infrastruktur harus dilakukan dengan pendekatan yang holistik, yang mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap ekosistem. Pemerintah dan sektor swasta harus bekerja sama untuk mengembangkan kebijakan dan praktek yang mendukung infrastruktur berkelanjutan.

Masa depan pembangunan infrastruktur di Indonesia harus berorientasi pada pemulihan ekosistem, bukan sekadar mengorbankannya demi keuntungan ekonomi jangka pendek. Dengan adopsi teknologi hijau, penerapan good governance, serta keterlibatan aktif masyarakat, kita dapat membangun infrastruktur yang tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga melestarikan lingkungan dan ekosistem yang menjadi dasar dari kehidupan kita.

Infrastruktur yang berkelanjutan bukanlah pilihan, melainkan keharusan. Jika kita terus merusak hutan dan ekosistem demi beton dan aspal, kita bukan hanya kehilangan paru-paru dunia, tetapi juga masa depan kita sendiri. Saatnya kita membalikkan arah pembangunan yang merusak ekosistem menuju pembangunan yang mendukung kelestarian alam dan keberlanjutan generasi mendatang.