Secara teoritis, sistem perbankan memainkan peran sentral dalam berbagai jenis sistem ekonomi. Dalam ekonomi pasar bebas atau kapitalis, perbankan berfungsi sebagai perantara keuangan yang mendistribusikan modal dari pihak yang memiliki surplus kepada pihak yang membutuhkan investasi. Teori ini didukung oleh pemikiran klasik seperti yang diuraikan oleh Adam Smith (1776), yang menjelaskan bahwa pasar yang efisien dapat mendistribusikan modal secara optimal melalui peran lembaga perbankan.
Namun, peran sistem perbankan berbeda dalam ekonomi terencana atau sosialis, di mana perbankan dikendalikan oleh negara untuk memastikan distribusi modal sesuai dengan kebijakan pembangunan nasional (Marx, 1867). Dalam sistem ini, bank lebih berperan sebagai alat negara untuk menggerakkan agenda pembangunan, bukan sekadar sebagai entitas swasta yang mencari keuntungan.
Sementara itu, dalam sistem ekonomi pasar sosial, seperti yang diterapkan di Jerman, sistem perbankan tidak hanya bertujuan untuk menghasilkan keuntungan tetapi juga untuk mendukung kesejahteraan sosial.Â
Bank didorong untuk memberikan kredit dengan syarat yang wajar, khususnya kepada sektor-sektor yang dianggap vital bagi pembangunan ekonomi, seperti usaha kecil dan menengah (Schneider, 2009). Sistem ini menunjukkan bahwa keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan tanggung jawab sosial bisa menjadi pendekatan yang relevan dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia.
Peran Sistem Perbankan dalam Perekonomian Indonesia
Di Indonesia, sistem perbankan telah berkembang menjadi salah satu sektor yang paling berpengaruh dalam perekonomian nasional. Sebagai negara dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa, Indonesia memiliki kebutuhan akan akses ke layanan keuangan yang luas dan inklusif. Bank-bank di Indonesia, baik bank milik pemerintah maupun swasta, memiliki peran besar dalam mendukung sektor riil melalui penyaluran kredit, investasi, dan layanan keuangan lainnya.
Salah satu kontribusi terbesar sistem perbankan di Indonesia adalah dalam mendukung pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Data dari Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap PDB Indonesia dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional (Kemenkop UKM, 2023).Â
Namun, akses UMKM terhadap pembiayaan perbankan masih menjadi tantangan. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah bersama perbankan telah meluncurkan berbagai program, salah satunya adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dirancang untuk memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah kepada UMKM.
KUR menjadi bukti nyata bagaimana perbankan di Indonesia berperan aktif dalam mendorong inklusi keuangan dan pengembangan sektor usaha kecil. Dengan suku bunga yang rendah dan syarat agunan yang ringan, KUR berhasil membuka akses permodalan bagi jutaan pelaku usaha yang sebelumnya sulit mendapatkan pinjaman dari bank konvensional. Melalui program ini, perbankan juga turut mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, mengurangi kesenjangan, serta mendorong pengentasan kemiskinan (Suryahadi, 2020).
Sistem Perbankan sebagai Penjaga Stabilitas Ekonomi
Selain peran dalam mendukung pembiayaan, sistem perbankan juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Bank Indonesia sebagai bank sentral memainkan peran penting dalam mengatur kebijakan moneter, termasuk menentukan suku bunga acuan dan mengendalikan inflasi. Melalui kebijakan suku bunga, Bank Indonesia dapat mengatur jumlah uang yang beredar di perekonomian dan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kestabilan harga.
