Ekonomi hijau merupakan model ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial, sekaligus mengurangi risiko lingkungan secara signifikan (UNEP, 2011). Konsep ini menekankan penggunaan sumber daya alam secara efisien, mendorong energi terbarukan, dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Ekonomi hijau berbeda dengan model ekonomi konvensional yang sering kali menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi semata, dengan mengabaikan dampak negatif terhadap lingkungan.
Di Indonesia, potensi untuk menerapkan ekonomi hijau sangat besar, mengingat negara ini memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, termasuk hutan tropis, laut, dan tambang mineral. Namun, untuk memaksimalkan potensi tersebut, Indonesia perlu mengubah pendekatan ekonominya agar lebih berorientasi pada keberlanjutan.
Sistem Ekonomi Indonesia: Campuran antara Kapitalisme dan Sosialisme
Indonesia menerapkan sistem ekonomi campuran, di mana pemerintah dan sektor swasta memiliki peran yang saling melengkapi dalam mengelola perekonomian. Di satu sisi, mekanisme pasar yang didorong oleh prinsip kapitalisme berperan dalam alokasi sumber daya secara efisien melalui kompetisi dan inovasi. Di sisi lain, pemerintah juga memiliki peran penting dalam mengatur sektor-sektor strategis, memberikan subsidi, dan memastikan kesejahteraan masyarakat.
Sistem ekonomi campuran ini menawarkan peluang besar untuk menerapkan ekonomi hijau. Dengan adanya intervensi pemerintah, kebijakan-kebijakan ramah lingkungan dapat diterapkan secara lebih terstruktur. Di sisi lain, sektor swasta yang didorong oleh mekanisme pasar dapat berinovasi dalam menciptakan solusi teknologi hijau yang efisien dan kompetitif.
Perbandingan dengan Sistem Ekonomi Kapitalis dan Sosialis
Jika dibandingkan dengan sistem ekonomi kapitalis murni, seperti yang diterapkan di Amerika Serikat, Indonesia memiliki keunggulan dalam hal regulasi pemerintah yang lebih kuat. Dalam ekonomi kapitalis, mekanisme pasar sering kali mengutamakan keuntungan jangka pendek dan kurang memperhatikan dampak jangka panjang terhadap lingkungan (Smith, 1776). Hal ini membuat negara-negara dengan sistem kapitalis murni sering kali terlambat dalam mengadopsi kebijakan ekonomi hijau, karena ada ketergantungan besar pada industri yang tidak ramah lingkungan seperti minyak dan gas.
Sebaliknya, negara-negara dengan sistem ekonomi sosialis seperti Kuba atau Korea Utara, di mana negara memiliki kontrol penuh atas perekonomian, dapat dengan mudah menerapkan kebijakan hijau melalui regulasi yang ketat. Namun, kekurangan dari sistem ini adalah sering kali kurangnya inovasi dari sektor swasta, yang membuat transisi ke ekonomi hijau berjalan lambat.
Indonesia, dengan sistem ekonomi campurannya, memiliki posisi yang unik. Dengan intervensi pemerintah yang cukup besar, kebijakan ekonomi hijau dapat diterapkan lebih cepat dan terstruktur. Sementara itu, sektor swasta yang beroperasi dalam kerangka pasar bebas dapat mendorong inovasi teknologi hijau, seperti penggunaan energi terbarukan dan efisiensi sumber daya.
Penerapan Ekonomi Hijau di Indonesia
Indonesia sudah mulai menerapkan berbagai inisiatif yang sejalan dengan konsep ekonomi hijau. Salah satu langkah nyata adalah dengan diluncurkannya program Green Sukuk atau obligasi hijau, yang bertujuan untuk mendanai proyek-proyek ramah lingkungan. Sejak diluncurkan pada tahun 2018, obligasi hijau ini telah digunakan untuk mendanai proyek energi terbarukan, transportasi berkelanjutan, dan manajemen sumber daya air yang lebih baik (Kementerian Keuangan RI, 2018).
