Stabilitas politik berperan sebagai landasan bagi keberhasilan sistem ekonomi. Menurut teori ekonomi klasik, stabilitas politik menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan kegiatan ekonomi lainnya. Hal ini dikarenakan stabilitas politik mengurangi risiko ketidakpastian yang seringkali menghantui pelaku ekonomi (Friedman, 1962). Dengan adanya kepastian hukum dan kebijakan, investor merasa lebih aman untuk menanamkan modal, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi.
Di Indonesia, stabilitas politik memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan sistem ekonomi. Setelah era Reformasi 1998, Indonesia mengalami transisi politik yang signifikan yang mempengaruhi ekonomi negara. Krisis politik yang melanda Indonesia pada akhir 1990-an menyebabkan ketidakpastian ekonomi yang serius, menghambat pertumbuhan ekonomi dan merusak kepercayaan investor (Henderson & Kuncoro, 2018).
Kasus Indonesia: Stabilitas Politik dan Sistem Ekonomi
Indonesia, sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, menunjukkan betapa stabilitas politik bisa memengaruhi sistem ekonomi. Selama periode transisi politik yang tidak stabil pada akhir 1990-an, Indonesia mengalami krisis ekonomi yang parah, dengan dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat dan sektor-sektor ekonomi utama (Manning, 2008). Namun, dengan penerapan reformasi politik dan penguatan institusi, Indonesia mulai mengalami pemulihan ekonomi.
Pada awal 2000-an, Indonesia berhasil melakukan reformasi yang memperbaiki stabilitas politik dan ekonomi. Pemerintah yang stabil dan kebijakan yang konsisten berperan besar dalam menarik investasi asing dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Rochmat & Alamsyah, 2020). Reformasi ini termasuk desentralisasi kekuasaan, yang memungkinkan daerah untuk mengelola ekonomi mereka dengan lebih efektif, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.
Namun, stabilitas politik Indonesia belum sepenuhnya terjamin. Ketidakstabilan politik yang timbul dari ketegangan sosial, korupsi, dan konflik regional dapat mengancam pencapaian ekonomi yang sudah diperoleh. Misalnya, ketegangan politik menjelang pemilihan umum sering kali menimbulkan ketidakpastian di pasar dan menghambat kegiatan ekonomi (Suryadinata, 2015). Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana sistem ekonomi Indonesia dapat beradaptasi dengan dinamika politik yang ada.
Perbandingan dengan Sistem Ekonomi Lain
Untuk lebih memahami dampak stabilitas politik terhadap sistem ekonomi, penting untuk membandingkan Indonesia dengan negara lain. Misalnya, negara-negara Skandinavia seperti Swedia dan Denmark telah menunjukkan bagaimana stabilitas politik yang tinggi dapat mendukung sistem ekonomi yang sukses. Negara-negara ini memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat terhadap institusi pemerintah dan sistem hukum mereka, yang pada gilirannya menciptakan lingkungan yang mendukung investasi dan inovasi (Esping-Andersen, 1990).
Di sisi lain, negara-negara yang mengalami ketidakstabilan politik seperti Venezuela menghadapi tantangan besar dalam mengelola sistem ekonomi mereka. Krisis politik yang berkepanjangan di Venezuela telah menyebabkan kerusakan signifikan pada sektor ekonomi, termasuk inflasi yang melambung tinggi dan penurunan drastis dalam standar hidup (Madrigal, 2019). Perbandingan ini menunjukkan betapa pentingnya stabilitas politik dalam memastikan keberhasilan dan daya tahan sistem ekonomi.
Dampak Sosial dan Ekonomi dari Ketidakstabilan Politik
Ketidakstabilan politik tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga pada kesejahteraan sosial masyarakat. Ketidakpastian politik dapat menyebabkan pengurangan dalam investasi publik, yang berdampak negatif pada layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur (Przeworski et al., 2000). Di Indonesia, ketidakstabilan politik yang berkepanjangan dapat memperburuk kesenjangan sosial dan menghambat kemajuan pembangunan manusia.
