Hubungan antara sistem pemerintahan dan kebijakan ekonomi adalah hubungan yang kompleks dan saling mempengaruhi. Demokrasi menawarkan inklusivitas dan transparansi, sementara otoritarianisme menawarkan efisiensi dan stabilitas. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun, sejarah menunjukkan bahwa sistem yang paling berhasil adalah sistem yang mampu menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial.
Negara-negara yang berhasil menciptakan kesejahteraan ekonomi jangka panjang adalah negara-negara yang mampu menggabungkan elemen-elemen positif dari kedua sistem ini.Â
Singapura, misalnya, meskipun secara teknis memiliki elemen otoritarianisme, juga memiliki sistem pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan rakyatnya.Â
Sementara itu, negara-negara demokratis seperti Norwegia dan Finlandia telah menunjukkan bahwa inklusivitas dalam pengambilan keputusan ekonomi tidak harus mengorbankan pertumbuhan ekonomi.
Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh sistem politik, tetapi juga oleh kepemimpinan yang visioner, partisipasi aktif rakyat, dan kerangka institusi yang kuat. Demokrasi dan otoritarianisme hanyalah alat. Bagaimana alat tersebut digunakan akan menentukan masa depan ekonomi suatu negara.
