Sistem Ekonomi Indonesia (107), Demokrasi atau Otoritarianisme?

Otoritarianisme: Stabilitas dan Kontrol dalam Kebijakan Ekonomi

Sebaliknya, dalam sistem otoritarianisme, kekuasaan politik terpusat pada segelintir elit, yang sering kali menggunakan wewenang mereka tanpa pengawasan yang kuat dari rakyat atau lembaga perwakilan. Dalam konteks kebijakan ekonomi, otoritarianisme sering kali menekankan stabilitas dan kontrol yang ketat, dengan tujuan mencapai pertumbuhan ekonomi yang cepat dan efisien.

Sistem ini memberikan keleluasaan bagi pemerintah untuk mengambil keputusan secara cepat tanpa harus melalui proses panjang negosiasi dan debat politik, seperti yang sering terjadi di negara-negara demokratis.

China adalah contoh klasik dari sistem otoritarianisme yang berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Di bawah kepemimpinan Partai Komunis, China menerapkan model ekonomi yang berorientasi pada pasar namun tetap dengan kontrol negara yang kuat. 

Pemerintah China mampu mengambil kebijakan ekonomi yang drastis, seperti reformasi agraria pada era 1980-an dan kebijakan "Made in China 2025" yang bertujuan untuk menjadikan China sebagai pemimpin industri teknologi global. Tanpa hambatan politik dari oposisi atau lembaga perwakilan, pemerintah China dapat melaksanakan kebijakan tersebut dengan cepat dan efektif (Pei, 2016).

Namun, otoritarianisme juga memiliki kelemahan yang signifikan. Ketika kekuasaan terpusat, kebijakan ekonomi sering kali menguntungkan segelintir elit, sementara rakyat banyak tidak mendapatkan manfaat yang proporsional. 

Ketidakadilan distribusi kekayaan dan ketimpangan sosial sering kali menjadi ciri khas dari sistem otoritarianisme. Selain itu, kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan dapat menyebabkan korupsi yang meluas, yang pada akhirnya merugikan ekonomi negara dalam jangka panjang.

Demokrasi vs. Otoritarianisme: Mana yang Lebih Efektif?

Pertanyaan yang sering muncul adalah, sistem pemerintahan mana yang lebih efektif dalam menciptakan kebijakan ekonomi yang menguntungkan rakyat banyak? Apakah demokrasi dengan prosesnya yang lambat namun inklusif lebih baik, atau otoritarianisme dengan keputusan cepat namun eksklusif yang lebih efisien?

Secara teori, demokrasi menawarkan kerangka kerja yang lebih adil dalam distribusi sumber daya dan kesejahteraan. Namun, sistem ini juga memiliki tantangan tersendiri. 

Dalam banyak kasus, proses pengambilan keputusan yang lambat dan melibatkan banyak pihak dapat menghambat pelaksanaan kebijakan ekonomi yang mendesak.