Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai reformasi dalam kebijakan subsidi. Salah satu langkah signifikan adalah pengurangan subsidi BBM yang dimulai pada tahun 2014. Reformasi ini dilakukan dengan alasan bahwa anggaran subsidi yang besar lebih baik dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan program-program sosial yang lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun keputusan ini sempat menimbulkan pro dan kontra, namun dalam jangka panjang, langkah ini dianggap sebagai keputusan yang tepat untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara (OECD, 2022).
Reformasi lainnya adalah pergeseran dari subsidi universal ke subsidi yang lebih terarah. Pemerintah mulai mengalihkan subsidi dari harga komoditas langsung kepada subsidi berbasis tunai, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), yang ditujukan langsung kepada masyarakat miskin. Pendekatan ini dinilai lebih efektif karena dapat mengurangi kebocoran subsidi dan memastikan bahwa bantuan benar-benar diterima oleh mereka yang membutuhkan.
Secara keseluruhan, subsidi memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan sistem ekonomi nasional. Melalui stabilisasi harga, dukungan terhadap sektor-sektor strategis, dan peningkatan kesejahteraan sosial, subsidi telah menjadi instrumen kebijakan yang krusial dalam perekonomian Indonesia. Namun, untuk memastikan bahwa subsidi benar-benar efektif, diperlukan mekanisme implementasi yang tepat sasaran, serta reformasi kebijakan yang berkelanjutan. Dengan demikian, subsidi dapat terus berperan sebagai alat yang efisien dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.
