Berapa Idealnya Rasio Pajak dalam PDB Kita?

Pajak memegang peranan krusial dalam perekonomian sebuah negara. Tidak hanya sebagai sumber utama pendapatan pemerintah, pajak juga memainkan peran penting dalam redistribusi pendapatan, stabilisasi ekonomi, dan pembiayaan pembangunan infrastruktur dan layanan publik. 

Rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sering digunakan sebagai indikator untuk mengukur efektivitas sistem perpajakan dalam suatu negara. 

Dalam konteks ini, memahami urgensi pajak dalam PDB adalah kunci untuk menyusun kebijakan ekonomi yang efektif dan berkelanjutan.

Sumber Pendapatan Negara

Pajak adalah sumber pendapatan utama bagi pemerintah. Dengan pendapatan ini, pemerintah dapat membiayai berbagai program dan proyek yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keamanan. Tanpa penerimaan pajak yang memadai, pemerintah akan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Misalnya, di Indonesia, pajak menyumbang lebih dari 70% dari total pendapatan negara. Dengan rasio pajak terhadap PDB yang masih sekitar 10%, Indonesia masih memiliki ruang untuk meningkatkan penerimaan pajak guna mendukung pembangunan nasional yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Kementerian Keuangan, 2022).

Redistribusi Pendapatan

Pajak juga berfungsi sebagai alat untuk redistribusi pendapatan. Melalui kebijakan perpajakan yang progresif, di mana tarif pajak lebih tinggi dikenakan pada kelompok pendapatan yang lebih tinggi, pemerintah dapat mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial. 

Pajak dari individu dan perusahaan kaya dapat digunakan untuk mendanai program sosial bagi kelompok berpendapatan rendah, seperti bantuan sosial, subsidi pendidikan, dan layanan kesehatan.

Stabilisasi Ekonomi

Pajak memainkan peran penting dalam stabilisasi ekonomi. Dalam masa resesi, pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal ekspansif, termasuk pengurangan pajak, untuk mendorong konsumsi dan investasi. 

Sebaliknya, dalam masa pertumbuhan ekonomi yang terlalu cepat dan risiko inflasi tinggi, pemerintah dapat meningkatkan pajak untuk mengurangi permintaan agregat.

Contohnya, selama krisis finansial global tahun 2008, banyak negara mengimplementasikan paket stimulus fiskal yang melibatkan pengurangan pajak dan peningkatan belanja publik untuk menstabilkan perekonomian mereka. 

Ini menunjukkan bagaimana kebijakan pajak dapat digunakan secara fleksibel untuk mengatasi berbagai kondisi ekonomi.

Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur dan Layanan Publik

Pembangunan infrastruktur yang memadai sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan sistem transportasi yang efisien dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing suatu negara. Pajak menyediakan dana yang diperlukan untuk membangun dan memelihara infrastruktur ini.

Selain itu, layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan juga bergantung pada penerimaan pajak. Investasi dalam pendidikan dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja, sementara layanan kesehatan yang baik dapat meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas masyarakat. 

Menurut laporan Bank Dunia (2020), negara-negara dengan rasio pajak terhadap PDB yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat pendidikan dan kesehatan yang lebih baik.

Tantangan dalam Optimalisasi Pajak

Namun, optimalisasi penerimaan pajak tidak selalu mudah. Tantangan seperti basis pajak yang sempit, tingkat kepatuhan pajak yang rendah, dan sistem administrasi yang kurang efisien seringkali menghambat upaya peningkatan rasio pajak terhadap PDB. 

Mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan reformasi kebijakan yang komprehensif, mulai dari perluasan basis pajak, peningkatan kapasitas administrasi pajak, hingga pendidikan dan penegakan hukum yang efektif.

Jadi, pajak adalah instrumen vital dalam perekonomian suatu negara. Sebagai sumber pendapatan utama, alat redistribusi pendapatan, mekanisme stabilisasi ekonomi, dan pembiayaan pembangunan infrastruktur serta layanan publik, pajak memiliki peran yang tak tergantikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. 

Oleh karena itu, pemerintah perlu terus berupaya mengoptimalkan sistem perpajakan untuk mencapai rasio pajak terhadap PDB yang ideal, yang pada akhirnya akan mendukung tujuan pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Rasio Pajak terhadap PDB: Menakar Target Pemerintahan Prabowo-Gibran

Rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) adalah indikator penting yang menunjukkan seberapa efektif pemerintah mengumpulkan pajak dibandingkan dengan ukuran ekonominya. 

Target pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mencapai rasio pajak sebesar 10,09-10,29 persen pada tahun pertama kepemimpinan mereka adalah upaya ambisius yang mencerminkan komitmen untuk memperkuat basis penerimaan negara. Namun, target ini juga membawa tantangan signifikan yang harus diatasi melalui kebijakan dan strategi yang efektif.

Pentingnya Rasio Pajak terhadap PDB

Rasio pajak terhadap PDB menggambarkan tingkat kontribusi penerimaan pajak terhadap keseluruhan ekonomi suatu negara. 

Semakin tinggi rasio ini, semakin besar kapasitas pemerintah untuk membiayai pengeluaran publik seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan program sosial tanpa harus bergantung pada utang atau sumber pendapatan lain yang kurang stabil.

Menurut data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, rasio pajak Indonesia selama beberapa tahun terakhir berada pada kisaran 9-10 persen, yang masih relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya. 

Misalnya, di negara-negara OECD, rasio pajak rata-rata berkisar antara 20-30 persen. Oleh karena itu, meningkatkan rasio pajak menjadi 10,09-10,29 persen merupakan langkah yang realistis dan perlu, meskipun penuh tantangan.

Tantangan dalam Meningkatkan Rasio Pajak

1. Basis Pajak yang Sempit: Seperti disebutkan sebelumnya, Indonesia memiliki basis pajak yang sempit dengan banyaknya sektor informal yang belum tersentuh oleh sistem perpajakan formal. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), sektor informal menyumbang lebih dari 50 persen dari total tenaga kerja, tetapi kontribusi mereka terhadap pajak masih minimal.
2. Kepatuhan Pajak yang Rendah: Tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih perlu ditingkatkan. Laporan dari Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa banyak wajib pajak belum melaporkan pendapatan mereka secara benar atau bahkan menghindari pajak. Upaya peningkatan kepatuhan melalui edukasi dan penegakan hukum perlu diperkuat.
3. Efisiensi Administrasi Pajak: Sistem administrasi pajak yang kompleks dan kurang efisien dapat menghambat pencapaian target rasio pajak. Proses yang rumit dan birokratis sering kali menjadi penghalang bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka dengan benar dan tepat waktu.

Strategi untuk Meningkatkan Rasio Pajak

1. Perluasan Basis Pajak: Pemerintah dapat memperluas basis pajak dengan mengintegrasikan sektor informal ke dalam sistem perpajakan formal. Ini dapat dilakukan melalui insentif seperti potongan pajak atau bantuan teknis untuk usaha kecil dan menengah yang mendaftar dan melaporkan pajak mereka.
2. Peningkatan Kepatuhan Pajak: Melalui kampanye edukasi yang intensif, pemerintah dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang pentingnya pajak untuk pembangunan negara. Penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pelanggaran pajak juga perlu diterapkan untuk meningkatkan kepatuhan.
3. Modernisasi Sistem Pajak: Digitalisasi dan modernisasi sistem administrasi pajak dapat meningkatkan efisiensi dan kenyamanan bagi wajib pajak. Implementasi e-filing dan e-payment yang lebih luas, serta penggunaan teknologi untuk transparansi dan keamanan data pajak, dapat mengurangi birokrasi dan meningkatkan kepercayaan wajib pajak.

Meningkatkan rasio pajak terhadap PDB menjadi 10,09-10,29 persen di tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran adalah target ambisius namun dapat dicapai dengan strategi yang tepat. 

Perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, dan modernisasi sistem administrasi pajak adalah langkah-langkah penting yang harus diambil. Dengan pendekatan yang komprehensif dan terukur, pemerintah dapat mencapai target ini dan memastikan stabilitas finansial yang lebih kuat untuk mendukung pembangunan nasional.

Berapa Idealnya Rasio Pajak dalam PDB Suatu Negara

Rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) adalah indikator penting yang digunakan untuk mengukur seberapa efektif pemerintah suatu negara dalam mengumpulkan pajak dibandingkan dengan ukuran ekonominya. 

Rasio ini menunjukkan proporsi pendapatan nasional yang dikumpulkan melalui sistem perpajakan. Menentukan rasio pajak yang ideal adalah tugas kompleks yang melibatkan pertimbangan berbagai faktor ekonomi, sosial, dan kebijakan.

Mengapa Rasio Pajak Penting?

Rasio pajak yang memadai sangat penting untuk memastikan bahwa pemerintah memiliki sumber daya yang cukup untuk membiayai berbagai layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keamanan. 

Selain itu, pajak juga berperan dalam redistribusi pendapatan dan stabilisasi ekonomi. Namun, menentukan rasio pajak yang ideal tidak hanya soal angka, tetapi juga bagaimana pajak dikumpulkan dan digunakan.

Standar Rasio Pajak Global

Secara global, tidak ada satu standar yang berlaku untuk semua negara, mengingat perbedaan dalam struktur ekonomi, tingkat perkembangan, dan kebutuhan fiskal. 

Namun, beberapa studi memberikan gambaran tentang kisaran rasio pajak yang dianggap ideal. Misalnya, negara-negara maju seperti anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) umumnya memiliki rasio pajak terhadap PDB antara 30-40%. 

Negara-negara Nordik, yang terkenal dengan layanan publiknya yang luas dan berkualitas, bahkan memiliki rasio yang lebih tinggi, sekitar 40-50%.

Sebaliknya, negara-negara berkembang biasanya memiliki rasio pajak yang lebih rendah, sering kali di bawah 20%. 

Menurut data dari Bank Dunia, rasio pajak rata-rata di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah berkisar antara 10-20%. Indonesia, misalnya, memiliki rasio pajak sekitar 10% dalam beberapa tahun terakhir, yang menunjukkan ruang untuk peningkatan.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Rasio Pajak

1. Tingkat Perkembangan Ekonomi: Negara-negara dengan ekonomi yang lebih maju cenderung memiliki rasio pajak yang lebih tinggi karena mereka memiliki basis pajak yang lebih luas dan lebih banyak sumber daya untuk mengelola sistem perpajakan yang efektif.
2. Struktur Ekonomi: Negara dengan ekonomi yang lebih terdiversifikasi biasanya memiliki rasio pajak yang lebih tinggi. Sebaliknya, negara yang sangat bergantung pada sektor informal atau industri tertentu mungkin mengalami kesulitan dalam mengumpulkan pajak yang cukup.
3. Kebijakan dan Administrasi Pajak: Kebijakan pajak yang efektif dan administrasi yang efisien sangat penting untuk mencapai rasio pajak yang ideal. Ini termasuk kemampuan pemerintah untuk menegakkan kepatuhan pajak dan mengurangi penghindaran pajak.
4. Tingkat Kepatuhan Pajak: Kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak sangat mempengaruhi rasio pajak. Pendidikan dan kesadaran pajak yang tinggi dapat membantu meningkatkan kepatuhan.

Rasio Pajak yang Ideal

Menentukan rasio pajak yang ideal memerlukan keseimbangan antara kebutuhan pendapatan pemerintah dan dampak pajak terhadap perekonomian. Rasio pajak yang terlalu rendah mungkin tidak mencukupi untuk membiayai layanan publik yang diperlukan, sementara rasio yang terlalu tinggi dapat menekan aktivitas ekonomi dan mengurangi insentif untuk berinvestasi dan bekerja.

Beberapa ahli ekonomi menyarankan bahwa rasio pajak yang ideal untuk negara berkembang seperti Indonesia berkisar antara 15-20%. Ini didasarkan pada kebutuhan untuk membiayai pengeluaran publik yang penting tanpa membebani ekonomi secara berlebihan. 

Menurut International Monetary Fund (IMF), rasio pajak minimal 15% dari PDB diperlukan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan pengurangan kemiskinan.

Strategi Meningkatkan Rasio Pajak

Untuk mencapai rasio pajak yang ideal, pemerintah perlu menerapkan berbagai strategi, antara lain:

1. Reformasi Kebijakan Pajak: Mengembangkan kebijakan pajak yang adil dan efisien, termasuk memperluas basis pajak dan mengurangi penghindaran pajak.
2. Peningkatan Administrasi Pajak: Meningkatkan kapasitas administrasi pajak melalui digitalisasi, pelatihan, dan peningkatan sistem pengumpulan pajak.
3. Edukasi dan Kesadaran Pajak: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak dan manfaatnya bagi pembangunan nasional.
4. Insentif dan Penegakan Hukum: Memberikan insentif bagi kepatuhan pajak dan menegakkan hukum secara tegas terhadap pelanggaran pajak.

Menentukan rasio pajak yang ideal dalam PDB suatu negara adalah tugas kompleks yang memerlukan pertimbangan berbagai faktor. Sementara standar rasio pajak bervariasi antar negara, umumnya, rasio pajak yang berkisar antara 15-20% dianggap ideal untuk negara berkembang. Meningkatkan rasio pajak memerlukan reformasi kebijakan, peningkatan administrasi, dan edukasi masyarakat. 

Dengan strategi yang tepat, pemerintah dapat mencapai rasio pajak yang ideal, yang pada akhirnya mendukung pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

Negara dengan Rasio Pajak Tertinggi dan Terendah dalam PDB Mereka

Rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) adalah indikator kunci yang menunjukkan seberapa besar kontribusi pajak terhadap ekonomi suatu negara. 

Rasio ini memberikan gambaran tentang seberapa efektif pemerintah dalam mengumpulkan pajak dan seberapa besar pendapatan negara yang berasal dari pajak. Dalam esai ini, kita akan membahas negara-negara dengan rasio pajak tertinggi dan terendah terhadap PDB mereka, serta faktor-faktor yang mempengaruhi variasi ini.

Negara dengan Rasio Pajak Tertinggi

Negara-negara dengan rasio pajak terhadap PDB tertinggi biasanya adalah negara-negara maju dengan sistem perpajakan yang komprehensif dan layanan publik yang luas. Beberapa contoh negara dengan rasio pajak yang tinggi adalah:

1. Denmark (46%): Denmark dikenal memiliki sistem perpajakan yang sangat progresif dan komprehensif. Pajak yang tinggi digunakan untuk mendanai berbagai layanan sosial, termasuk pendidikan gratis, layanan kesehatan universal, dan program kesejahteraan sosial yang kuat. Hal ini memungkinkan Denmark untuk memiliki salah satu standar hidup tertinggi di dunia.
2. Prancis (45.4%): Prancis memiliki salah satu rasio pajak tertinggi di dunia. Pajak yang dikumpulkan digunakan untuk membiayai berbagai program sosial, seperti asuransi kesehatan nasional, pensiun, dan tunjangan pengangguran. Sistem perpajakan yang kompleks dan berbagai jenis pajak, termasuk pajak penghasilan tinggi dan pajak pertambahan nilai (PPN), berkontribusi pada tingginya rasio pajak ini.
3. Swedia (44%): Seperti Denmark, Swedia juga memiliki sistem perpajakan yang progresif dan layanan sosial yang komprehensif. Pajak yang tinggi digunakan untuk mendanai pendidikan gratis, layanan kesehatan, dan berbagai program kesejahteraan lainnya. Ini mencerminkan komitmen negara terhadap redistribusi pendapatan dan keadilan sosial.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Rasio Pajak Tinggi

Negara-negara dengan rasio pajak tinggi umumnya memiliki beberapa karakteristik yang sama:

• Pendidikan dan Kesadaran Pajak: Tingkat kesadaran dan kepatuhan pajak yang tinggi di antara warga negara, didukung oleh sistem pendidikan yang kuat.
• Layanan Publik yang Berkualitas: Pemerintah menyediakan layanan publik berkualitas tinggi yang membutuhkan pendanaan yang signifikan.
• Struktur Ekonomi yang Maju: Basis pajak yang luas dengan banyak sektor formal dan pendapatan yang tinggi.

Negara dengan Rasio Pajak Terendah

Di sisi lain, negara-negara dengan rasio pajak terhadap PDB terendah biasanya adalah negara-negara berkembang dengan sistem perpajakan yang kurang berkembang dan tingkat kepatuhan pajak yang rendah. Beberapa contoh negara dengan rasio pajak yang rendah adalah:

1. Nigeria (6.3%): Nigeria memiliki salah satu rasio pajak terendah di dunia. Ketergantungan pada pendapatan minyak dan gas serta sistem perpajakan yang kurang efisien menyebabkan rendahnya penerimaan pajak. Tingkat kepatuhan pajak yang rendah dan ekonomi informal yang besar juga berkontribusi pada rendahnya rasio pajak.
2. Sudan (6.6%): Sudan juga memiliki rasio pajak yang sangat rendah. Konflik internal, ekonomi yang kurang berkembang, dan administrasi pajak yang lemah menyebabkan rendahnya penerimaan pajak. Banyak sektor ekonomi yang tidak terjangkau oleh sistem perpajakan formal.
3. Bangladesh (9.0%): Bangladesh, meskipun mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan, masih memiliki rasio pajak yang rendah. Basis pajak yang sempit dan ekonomi informal yang besar menjadi tantangan utama. Reformasi perpajakan sedang berlangsung untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Rasio Pajak Rendah

Negara-negara dengan rasio pajak rendah umumnya menghadapi beberapa tantangan:

• Basis Pajak yang Sempit: Banyak sektor ekonomi yang tidak tercakup oleh sistem perpajakan formal.
• Tingkat Kepatuhan Pajak yang Rendah: Kesadaran dan kepatuhan pajak yang rendah di antara warga negara dan bisnis.
• Administrasi Pajak yang Lemah: Sistem administrasi pajak yang kurang efisien dan terbatasnya kapasitas penegakan hukum.

Rasio pajak terhadap PDB merupakan indikator penting yang mencerminkan efektivitas sistem perpajakan dan kemampuan pemerintah untuk mendanai layanan publik. Negara-negara maju seperti Denmark, Prancis, dan Swedia memiliki rasio pajak yang tinggi karena sistem perpajakan yang progresif dan layanan publik yang komprehensif. Sebaliknya, negara-negara berkembang seperti Nigeria, Sudan, dan Bangladesh memiliki rasio pajak yang rendah karena berbagai tantangan ekonomi dan administrasi. Meningkatkan rasio pajak memerlukan reformasi kebijakan, peningkatan administrasi, dan peningkatan kesadaran pajak untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik. (2022). "Data Tenaga Kerja Indonesia."

Bank Dunia. (2020). "Revenue Mobilization in Developing Countries."

Bank Dunia. (2020). "Tax Policies for Inclusive Growth in Developing Countries."

Direktorat Jenderal Pajak. (2022). "Laporan Kepatuhan Pajak di Indonesia."

International Monetary Fund (IMF). (2019). "Revenue Statistics in Asian and Pacific Economies."

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). "Laporan Tahunan Pajak."

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). "Strategi Optimalisasi Penerimaan Pajak."

 OECD. (2021). "Revenue Statistics 2021."

OECD. (2021). "Revenue Statistics in Asian and Pacific Economies."

World Bank. (2021). "Indonesia Economic Prospects."

Matriks: Rasio Pajak dalam PDB

Matriks ini memberikan gambaran tentang rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di berbagai negara, baik yang maju maupun berkembang. Data ini membantu dalam memahami bagaimana perbandingan rasio pajak antar negara dan memberikan wawasan mengenai target ideal yang bisa dicapai oleh negara berkembang seperti Indonesia.

Negara Maju

Negara

Rasio Pajak terhadap PDB (%)

Deskripsi

Swedia

44.0

Negara Nordik dengan sistem pajak yang tinggi untuk mendanai layanan publik yang komprehensif.

Prancis

45.4

Salah satu yang tertinggi di Eropa, dengan pendapatan pajak mendukung program kesejahteraan sosial.

Jerman

37.5

Memiliki sistem perpajakan yang kuat untuk mendanai infrastruktur dan layanan sosial.

Amerika Serikat

25.5

Rasio lebih rendah dibandingkan negara Eropa, dengan fokus pada sektor swasta dan inisiatif pribadi.

Negara Berkembang

Negara

Rasio Pajak terhadap PDB (%)

Deskripsi

Indonesia

10.0

Masih rendah, dengan tantangan basis pajak sempit dan kepatuhan pajak yang perlu ditingkatkan.

India

17.0

Sedang dalam peningkatan, dengan reformasi pajak GST membantu meningkatkan penerimaan.

Brasil

33.1

Tinggi untuk negara berkembang, digunakan untuk mendanai program kesejahteraan sosial.

Kenya

16.1

Meningkat melalui reformasi perpajakan dan modernisasi administrasi pajak.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Rasio Pajak

1. Tingkat Perkembangan Ekonomi: Negara maju cenderung memiliki rasio pajak yang lebih tinggi karena basis pajak yang luas dan kapasitas administrasi yang kuat.
2. Struktur Ekonomi: Diversifikasi ekonomi berpengaruh pada kemampuan untuk mengumpulkan pajak dari berbagai sektor.
3. Kepatuhan Pajak: Tingkat kepatuhan wajib pajak berpengaruh langsung pada rasio pajak. Tingkat kepatuhan yang tinggi biasanya terkait dengan kesadaran pajak dan penegakan hukum yang efektif.
4. Kebijakan dan Administrasi Pajak: Efektivitas kebijakan pajak dan administrasi yang efisien meningkatkan kemampuan pemerintah untuk mengumpulkan pajak secara optimal.

Rasio pajak terhadap PDB memberikan gambaran tentang kemampuan suatu negara dalam mengumpulkan pendapatan melalui perpajakan untuk mendanai pengeluaran publik. Negara maju umumnya memiliki rasio yang lebih tinggi karena struktur ekonomi yang lebih matang dan basis pajak yang lebih luas. Negara berkembang, seperti Indonesia, masih memiliki tantangan dalam meningkatkan rasio pajak mereka, namun dengan reformasi yang tepat, ada potensi untuk mendekati rasio pajak ideal yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H