Golput adalah singkatan dari "golongan putih" yang merujuk pada sikap untuk tidak menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum atau pemilihan lainnya. Dalam konteks politik dan pemilu, golput dianggap sebagai sikap politik di mana seseorang memilih untuk tidak memilih, biasanya sebagai bentuk protes atau ketidakpuasan terhadap sistem politik atau kandidat yang tersedia. Golput dapat dianggap sebagai bentuk penolakan terhadap pilihan yang ada atau sebagai upaya untuk menunjukkan ketidakpuasan terhadap proses politik yang ada.
Beberapa alasan yang mungkin mendasari golput dalam perspektif politik dan pemilu termasuk:
Ketidakpuasan terhadap kandidat yang tersedia: Banyak pemilih mungkin merasa bahwa tidak ada kandidat yang mewakili nilai atau kepentingan mereka, sehingga mereka memilih untuk tidak memilih sama sekali.
Ketidakpercayaan terhadap sistem politik: Sebagian orang mungkin merasa bahwa sistem politik yang ada tidak adil atau korup, sehingga mereka memilih untuk tidak terlibat dalam proses tersebut sebagai bentuk protes.
Perasaan putus asa atau apatis: Beberapa individu mungkin merasa bahwa partisipasi dalam pemilihan tidak akan membuat perubahan yang signifikan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka memilih untuk tidak memilih.
Meskipun golput dapat dipandang sebagai bentuk ekspresi politik yang sah, beberapa kritikus menganggapnya sebagai tindakan yang tidak produktif karena tidak memberikan kontribusi dalam mempengaruhi hasil pemilihan. Sebaliknya, ada juga pandangan yang berpendapat bahwa golput dapat menjadi cara yang efektif untuk menunjukkan ketidakpuasan terhadap sistem politik dan mendorong perubahan yang lebih baik dalam jangka panjang.
Sejarah golput di Indonesia meliputi periode yang panjang dan beragam, terkait dengan perkembangan politik, sosial, dan budaya negara tersebut. Beberapa momen penting dalam sejarah golput di Indonesia meliputi:
Masa Kolonial: Sebelum kemerdekaan Indonesia, partisipasi politik terbatas bagi sebagian besar penduduk, terutama di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Pada saat itu, terdapat gerakan-gerakan perlawanan terhadap penjajahan Belanda, tetapi akses terhadap proses politik formal sangat terbatas.
Masa Kemerdekaan dan Awal Kemerdekaan: Setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia menghadapi berbagai tantangan politik dan sosial dalam membangun negara baru. Pada beberapa pemilihan umum awal, partisipasi masyarakat mungkin masih rendah karena banyaknya isu-isu politik dan ekonomi yang belum terselesaikan.
Era Orde Lama: Selama periode Orde Lama di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno dan kemudian Presiden Soeharto, partisipasi dalam pemilihan umum seringkali dianggap sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintah. Namun, ada juga momen di mana golput digunakan sebagai bentuk protes terhadap rezim otoriter yang ada.
Era Reformasi: Sejak keruntuhan rezim Orde Baru pada tahun 1998 dan dimulainya era Reformasi, terjadi perubahan signifikan dalam dinamika politik Indonesia. Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum meningkat, tetapi juga terjadi peningkatan dalam gerakan golput sebagai bentuk protes atau ketidakpuasan terhadap sistem politik yang baru.
