[caption id="" align="aligncenter" width="500" caption="Gagasan revolusi mental mulai dikumandangkan oleh Bung Karno di pertengahan tahun 1950-an. Tepatnya di tahun 1957. Saat itu revolusi nasional Indonesia sedang ‘mandek’. Padahal, tujuan dari revolusi itu belum tercapai. (Photo Ilustrasi : Syaifud Adidharta)"][/caption]
Akhirnya KPU Pusat (Komisi Pemilihan Umum) mengumumkan hasil terakhir rekapitulasi hitungan suara untuk kedua pasangan Capres-Cawapres RI 2014 pada tanggal 22 Juli 2014 kemaren di kantor Pusat KPU-RI di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Pada agenda terakhir tersebut KPU Pusat mendapatkan penjagaan ekstra ketat dai pihak kepolisian RI dan TNI gabungan.
Pada saat itu KPU Pusat menuntaskan rekapitulasi suara Pilpres untuk wakil provinsi seluruh Indonesia, jelang buka puasa Selasa sore 22 Juli 2014, tanpa diwarnai gaduh, meski perwakilan Capres-Cawapres RI 2014 dari kubu Prabowo-Hatta walk out, meninggalkan rapat pleno.
Rapat pleno rekapituasi suara tingkat nasional yang sedianya selesai Senin namun alot hingga molor di Selasa 22 Juli 2014, pasangan Capres Joko Widodo (Jokowi) dan Cawapres Yusuf Kalla (JK) berhasil mengumpulkan total suara lebih unggul dari pasangan Pramowo Subianto dan Hatta Radjasa.
Dan perolehan suara Jokowi-JK total 70.997.895 suara. Sedang Prabowo-Hatta meraup 62.576.444 suara. Total perolehan suara ini kumulasi tambahan dari hasil rekapitulasi suara provinsi Sumatera Utara yang sempat mengalami penundaan saat dibahas pada Senin malam sebelumnya tanggal 21 Juli 2014.
Saat hitungan rekapitulasi terkahir terjadi, suasana ruang pleno KPU Pusat berubah menjadi kegembiraan dari kubu Jokowi-JK, sementara dari kubu Prabowo-Hatta harus menelah pil pahit. Jokowi-JK menyambut gembira atas perolehan suara terakhir yang dapat mengungguli perolehan suara Prabowo-Hatta.
Saat itu perwakilan pasangan Capres-Cawapres RI 2014, Jokowi-JK langsung menyambut gembira begitu diumumkan jumlah suara Capres dan cawapresnya unggul dari pasangan Nomer Urut 1. Prabowo-Hatta.
Dan akhirnya Ketua KPU Pusat Husni Kamil Manik mengetuk palu dengan ekspresi gembira karena dapat merampungkan pembahasan rekapitulasi suara Sumatera Utara yang sempat berjaan alot.
Total perolehan suara Pilpres tersebut, setelah Rapat Pleno mengesahkan perolehan suara PPLN (Panitia Pemilihan Luar Negeri) di 96 negera.
Kali ini telah terjadi sejarah baru di KPU Pusar atas sejarahnya dalam rekapitulasi suara Pilpres RI 2014, dimana KPU Pusat saat itu mendapatkan sebuah sok terapi dari kubu Prabowo-Hatta.
Saat sidang pleno rekapitulasi suara hitungan terakhir KPU Pusat harus mendapatkan tekanan dari kubu Prabowo -Hatta, dimana kubu Prabowo-Hatta dengan lantang mengeluarkan permintaan untuk penundaan hasil rekapitulasi terkahir Pilpres RI 2014 tersebut, dan diikuti penarikan diri dari seluruh proses satu jam menjelang pengumuman.
Akan tetapi KPU Pusat akhirnya mengumumkan bahwa Jokowi-JK terpilih sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia untuk lima tahun ke depan, periode 2014-2019. Dan ternyata KPU Pusat dengan tegas tidak peduli atas sok terapi yang dilakukan oleh kubu Capres-Cawapres RI 2014 nomor urut 1 tersebut, Prabowo-Hatta.
Dan akhirnya berdasarkan perhitungan resmi KPU, perolehan suara pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa sebanyak 62.576.444 suara, sedangkan pasangan Jokowi-JK memperoleh 70.997.895 suara.
Ketua KPU Pusat, Husni Kamil Malik di Jakarta, Selasa, membuka penetapan presiden dan capres terpilih dengan membaca perolehan suara per provinsi.
Pembacaan sempat terhenti karena capres terpilih Joko Widodo memasuki ruangan sidang. Suasana pun gemuruh, terutama insan pers yang sibuk mengabadikan momentum tersebut.
Dan isu yang berkembang hingga saat ini bahwa Presiden-Wakil Presiden RI 2014 yang terpilih, Jokowi-JK segera melakukan penyusunan kabinetnya dengan julukan "Kabinet Revolusi Mental."
Hal itu jelas ditegaskan oleh Sekretaris Jendral Partai PDIP Tjahjo Kumolo, dirinya menegaskan kepada media (lensaindonesia.com) bahwa kabinet presiden dan wakil presiden terpilih Jokowi-JK diumumkan setelah pelantikan Presiden RI, Oktober 2014 mendatang.
"Yang saya pahami soal Kabinet akan diumumkan setelah pelantikan Presiden dan wakil presiden pada Oktober 2014 nanti, sesuai jadwal dan tahapan-tahapan," kata Tjahjo Kumolo, kepada lensaindonesia.co, Jakarta, Rabu 23 Juli 2014.
Dan menurutnya, Jokowi-JK sudah punya misi besar akan melakukan revolusi mental untuk membangun Indonesia Baru, dan Jokowi-JK akan tetap konsisten dengan pernyataan yang disampaikan sebelumnya, yakni tidak ada bagi-bagi kursi kabinet kepada partai anggota koalisi pendukungnya.
Tjahjo menambahkan, Jokowi-JK akan membangun kabinet profesional. "Yang saya pahami ukurannya bukan bagi-bagi kursi partai pendukung siapa pun dia dan berasal dari mana asalnya yang pasti punya kapasitas punya pendidikan pengetahuan dibidangnya nanti.
Namun apa yang dimaksud dengan Kabinet Revolusi Mental tersebut?.
Menurut penulis bahwa Sejarah mencatat dalam gagasan "Revolusi Mental" menggoda banyak orang. Bagi mereka, revolusi mental dibutuhkan untuk membabat habis mentalitas, mindset, dan segala bentuk praktik buruk yang sudah mendarah-daging sejak jaman Orde Baru hingga sekarang. Namun, tidak sedikit pula yang mencibir gagasan ini sebagai "ide komunistik".
Gagasan revolusi mental, sebagai usaha memperharui corak berpikir dan bertindak suatu masyarakat, bisa ditemukan di ideologi dan agama manapun. Dalam Islam pun ada gagasan revolusi mental, yakni konsep "Kembali ke fitrah", yaitu kembali suci atau tanpa dosa. Jadi, gagasan ini bukanlah produk komunis atau ideologi-ideologi yang berafiliasi dengan marxisme.
Namun, terlepas dari polemik itu, Pilpres 2014 beberapa waktu lalu patut diapresiasi. Sebab, bukan hanya berhasil mencuatkan kembali nama dan figur Bung Karno, tetapi juga berhasil mempopulerkan kembali gagasan-gagasan revolusi nasional Indonesia, dan Salah satunya Revolusi Mental.
Dalam revolusi nasional Indonesia, gagagasan revolusi mental memang tidak bisa dipisahkan dari Bung Karno. Dialah yang menjadi pencetus dan pengonsepnya. Dia pula yang mendorong habis-habisan agar konsep ini menjadi aspek penting dalam pelaksanaan dan penuntasan revolusi nasional Indonesia.
Gagasan revolusi mental mulai dikumandangkan oleh Bung Karno di pertengahan tahun 1950-an. Tepatnya di tahun 1957. Saat itu revolusi nasional Indonesia sedang "mandek". Padahal, tujuan dari revolusi itu belum tercapai, dan ada beberapa faktor yang menyebabkan revolusi itu mandek.
Pertama, terjadinya penurunan semangat dan jiwa revolusioner para pelaku revolusi, baik rakyat maupun pemimpin nasional. Situasi semacam itu memang biasa terjadi. Kata Bung Karno, di masa perang pembebasan (liberation), semua orang bisa menjadi patriot atau pejuang. Namun, ketika era perang pembebasan sudah selesai, gelora atau militansi revolusioner itu menurun.
Kedua, banyak pemimpin politik Indonesia kala itu yang masih mengidap penyakit mental warisan kolonial, seperti "hollands denken"" (gaya berpikir meniru penjajah Belanda). Penyakit mental tersebut mencegah para pemimpin tersebut mengambil sikap progressif dan tindakan revolusioner dalam rangka menuntaskan revolusi nasional.
Sementara di kalangan rakyat Indonesia, sebagai akibat praktek kolonialisme selama ratusan tahun, muncul mentalitas "nrimo" dan kehilangan kepercayaan diri (inferiority complex) dihadapan penjajah saat itu.
Ketiga, terjadinya "penyelewengan-penyelewengan" di bidang ekonomi, politik, dan kebudayaan. Penyelewengan-penyelewengan tersebut dipicu oleh penyakit mental rendah diri dan tidak percaya diri dengan kemampuan sendiri. Juga dipicu oleh alam berpikir liberal, statis, dan textbook-thinkers(berpikir berdasarkan apa yang dituliskan di dalam buku-buku).
Dan singkatnya sejarah Revolusi Mental tersebut akhirnya Bung Karno menyerukan perlunya "Revolusi Mental". Soekarno mengatakan, karena itu maka untuk keselamatan bangsa dan negara, terutama dalam taraf nation building dengan segala bahayanya dan segala godaan-godaannya itu, diperlukan satu Revolusi Mental.
*****
[caption id="" align="aligncenter" width="500" caption="Presiden-Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih untuk periode 2014-2019 dengan semangat Membangun Indonesia Baru. (Photo Ilustrasi : Syaifud Adidharta)"]
Ini sejaran baru bagi Republik Indonesia. Indonesia akan dipimpin oleh Presiden-Wakil Presiden dari kalangan sipil untuk kesekian kalinya.
Namun dari keberhasilan Jokowi-JK atas hasil terakhir yang resmi dari rekapitulasi suara terkahir pada tanggal 22 Juli 2014 kemaren, JK mampukah mendampingi Jokowi sebagai wakilnya.
Sejarah sebelumnya saat JK menjadi Wakil Presiden mendampingi Presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) pada periode pertama (Kabinet Indonesia Bersatu edisi I), alhasil saat itu Indonesia belum mengalami perubahan positif dalam perkembangannya diberbagai sektor kebangsaan. Saat itu justru semakin banyak problem bangsa yang terus terjadi. Lalu saat itu dimana kesalahannya, apakan ada pada SBY atau JK sendiri.
Harapan segenap rakyat republik ini, JK dapat lebih inovatif, kreatif dan produktif dalam menjalan fungsinya nanti sebagai Wakil Presiden RI periode 2014-2019 mendampingi Presiden Jokowi. Dan JK harus bisa menjadikan pengalamannya saat menjadi Wakil Presiden di masa Presiden SBY periode pertama. Kekurangan dan kelebihan yang dimilikinya harus menjadi sebuah modal perbaikan bangsa ini.
Sementara itu bagi Jokowi sendiri harus berani memberikan kepercayaan penuh kepada JK sebagai wakilnya nanti. Berikan kesempatan seluar-luasnya bagi JK untuk bersama-sama membangun bangsa ini menjadikan Indonesia Baru yang sejahtera, aman, tentram dan berkemakmuran. Selain itu bisa menjadikan Republik Indonesia ini sebagai negara yang berwibawa di mata dunia.
Dan Jokowi jangan sewena-wena menjadikan JK hanya sebagai baground dalam kepemimpinannya nanti. Berikan tugas khusus bagi JK. Dan kita bisa berkaca kepada Amerika Serikat dalam sejarah terakhir soal kepemimpinan bangsa.
Di Amerika Serikat, Presiden bertugas khusus menangan persoalan bangsa dalam urusan luar negeri, sementara itu Wakil Presiden lebih dikuatkan menangani persoalan dalam negeri.
Akan tetapi Jokowi tetap harus memberikan program dan visi misinya terhadap JK dalam membangun Indonesia Baru, hal itu perlu agar tidak terjadi kesalahan paham dikemudian hari, artinya Jokowi dan JK benar memiliki visi dan misi yang sama.
Selain itu keduanya harus komitmen dalam tugas dan tanggung jawabnya memimpin Republik Indonesia nanti di periode 2014-2019 dengan adanya hitam diatas putih dalam kabinetnya.
*****
Penulis : Syaifud Adidharta atau Syaifud Adidharta Edisi : 2
