Mohon tunggu...
Syahrullah
Syahrullah Mohon Tunggu... Dosen - semoga saya hadir karena memang harus hadir!

Dosen di Universitas Muhammadiyah Bima

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Di Atas Kereta Api Turangga

22 Desember 2020   09:51 Diperbarui: 22 Desember 2020   09:54 176
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Pemerintahan. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Kereta Api Turangga sore itu merapat di Stasiun Gubeng Surabaya. Sudah hampir 4 jam saya menunggu. Perjalanan panjang dari Sumenep - Gubeng lebih kurang  5 jam, cukup melelahkan. Saya menghadiri acara perkawinan ponaan dengan putri Sumenep.

Suasana lelah terobati dengan kenyamanan di atas gerbong kereta. Paduan warna biru putih dengan "physical distancing" menjadikan suasana tambah nyaman. Ya sudah guys, laptop bertindak.

Di akhir tahun 2020 berita penangkapan dua menteri, tewasnya 6 orang anggota FPI, penahanan Rizieq Shihab,  Vaksin, dan pilkada, mewarnai  dan memenuhi media massa maupun  media sosial. Di sela-sela berita itu Masyarakat dikejutkan dengan berita bagi masyarakat yang melakukan perjalanan wajib ikut Rapid Test  antigen.

Rapid test antigen ini dimaksudkan oleh pemerintah   untuk memutus dan mencegah menyebarnya virus corona. Lumrah. Tapi banyak juga warga yang kaget, tanpa ada pemberitahuan yang masif, langsung diterapkan. Jadi banyak masyarakat yang tidak jadi  libur, atau mudik natal dan tahun baru.

Peningkatan penyebaran virus corona ditandai dengan positivity rate nasional yang masih tinggi di wilayah Indonesia. Kompas memberitakan "Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mencatat bahwa kasus aktif Covid-19 di Indonesia pada Senin (21/12/2020), mencapai 104.809". Total jumlah kasus sejak 2 Maret samapai 21 desember mencapai  671.778.

Kemudian datang lagi  libur panjang natal dan tahun baru,  pergerakan  masyarakat yang melakukan kegiatan keagamaan,  keluarga maupun wisata pasti tinggi. Ini memungkinkan  meningkatnya laju penyebaran virus corona .

Mau tidak mau pemerintah mengeluarkan "Surat Edaran nomor 3 tahun 2020 tentang Protokol kesehatan perjalanan orang selama hari raya natal dan menyambut tahun baru 2021 dalam masa pandemic corona virus disease (covid-19)." Untuk mencegah terjadinya penyebaran virus ini.

Catatan akhir tahun ini pula diwarnai dengan isue  reshuffle kabinet. Wacana ini  bertiup kencang menyertai dinamika politik yang terjadi akhir-akhir  ini. Dua Menteri  yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan Menteri Sosial  Juliari P Batubara, ditangkap KPK karena diduga korupsi, menjadikan kursi keduanya kosong dan harus diisi.

Reshuffle atau pergantian menteri sering kita dengar dalam berbagai pidato Presiden Joko Widodo. Pertama ketika Presiden mengumumkan nama-nama menteri beliau berujar bila kinerjanya buruk siap diganti.

Kedua pidato beliau yang disiarkan  pada tanggal 28 Juni 2020 akan me-reshuffle kabinet bila kinerja menterinya tidak ada perubahan. Pidato kemarahan Presiden yang pertama mungkin sejak 6 tahun beliau menjabat.

Aiman Witjaksono (Kompas, 21/12/2020) merilis kembali   pidato Presiden dengan nada marah saat disiarkan  28 Juni lalu:

"Bisa saja membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya.  Entah buat perpu yang lebih penting lagi kalau memang diperlukan karena memang suasana ini harus ada. Kalau suasana ini, bapak/ibu tidak merasakan itu, sudah. Artinya tindakan-tindakan yang extra ordinary keras akan saya lakukan."  ..."Asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya. Sekali lagi tolong ini betul-betul dirasakan kita semuanya. Jangan sampai ada hal yang justru mengganggu."

Hayo kita, tunggu. Reshuffle kali ini banyak yang berpendapat pasti terjadi. Tinggal siapa yang mendapatkan gerbong itu. Ada sejumlah nama yang tersiar dimedia. Banyak yang meramal dua menteri itu bakal di isi oleh kader partai. Ada juga  yang berpendapat dari kalangan teknokratatau praktisi.

Nama  santiaga Uno, Fadli zon ada disebut. Ibu Risma yang walikota Surabaya  dan Wahyu Sakti Trenggono Wakil Menteri Pertahanan juga disebut. Di samping itu menteri-menteri yang anggap prestasinya kurang memuaskan juga beredar untuk diganti.

Seperti Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan dan Menteri Agama menjadi buah bibir masyarakat. Terawan Agus Putranto, Fachrul Razi perlu diganti. Kinarjanya  belum memuaskan.

Ya sudah kita tunggu saja. Ini hak Prerogatif Presiden. Begitu sistem yang dianut di Indonesia dengan sistem Presientialnya.

Kereta melaju dengan kecepatan tinggi, kemudian pelan. Tut... Tut... Tut..., bunyi suara kereta api ke mana hendak  turun?  Ke Bandung? Bukan, ke Yogyakarta!

Semoga tulisan ini hadir karena memang harus hadir!

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun