Kasus judi online yang melibatkan anggota DPR menjadi sorotan publik dan mencoreng citra lembaga legislatif. Lebih dari 1.000 anggota DPR-DPRD diduga terlibat dalam transaksi judi dengan nilai fantastis mencapai Rp25 miliar per orang. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang integritas wakil rakyat yang seharusnya menjadi panutan.
Berbagai pihak mendesak Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk bertindak tegas terhadap anggota DPR yang terlibat. Sanksi berat, termasuk pemecatan, diharapkan bisa diberikan agar kasus ini tidak merusak kepercayaan publik lebih lanjut.
Selain merusak citra lembaga, praktik judi online ini juga dikhawatirkan terkait dengan korupsi. Jika anggota DPR terlibat dalam perjudian, kemungkinan besar mereka juga akan mencari sumber dana melalui cara-cara yang tidak sah, sehingga memperburuk masalah korupsi di parlemen.
Kasus ini menjadi ujian bagi integritas dan keseriusan DPR dalam menegakkan kode etik dan menjaga moralitas anggotanya. Publik menunggu tindakan nyata dari MKD dan lembaga terkait untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap DPR.
Rakyat bisa kecewa atau bisa tidak lagi percaya kepada Wakil Rakyat karena maraknya kasus yang terjadi DPR bermain judi online. Bukannya menjadi contoh yang baik bagi rakyat, malah sebaliknya mencontoh kan kepada rakyat yang tidak baik. Jika anggota dewan perwakilan rakyat nya saja seperti itu bagaimana nasib rakyat ke depannya
