Ada Apa dengan Pasar Ekspor?

 

Pertamina dan PLN Sepakat Pasokan LNG untuk Pembangkit Domestik DI dalam Negeri.

Kementerian BUMN atau Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir menyatakan Pertamina dan Perusahaan Listrik Negara atau PLN sudah duduk Bersama dalam hal membahas kepentingan masyarakat tentang prioritas pasokan gas alam cair untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di dalam negeri. pertemuan itu, kata Erick, sudah ada kepastian sinyal dan dilakukan penyerapan LNG liquefied natural gas untuk pembangkit listrik listrik di dalam negeri terutama didaera plosok-plosok di daera terpencil, Produsen kepastian LNG itu mayoritas Pertamina dan PLN, kami komitmen pada kebutuhan rapat dalam negeri," kata Erik dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Kamis, 6 Januari 2022. Adapun penyampaian Presiden Joko Widodo telah meminta agar LNG yang diproduksi di Indonesia juga diutamakan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan di dalam negeri. Artinya produksi LNG terlebih dahulu diutamakan sebelum melakukan pengeksporan ke luar negeri.

Sebelumnya ada pemberitahuan Umum Pemegang Saham RUPS PLN melalui Keputusan kementerian BUMN Badan Usaha Milik Negara nomor SK-2/MBU/01/2022 pada tanggal 6 Januari 2022 telah memutuskan kepastian terkait terpilihnya dan menetapkan Hartanto Wibowo sebagai Direktur Energi Primer selain itu. Erick Thohir meminta Hartanto bergerak cepat dalam menyelesaikan persoalan krisis energi di perseroan. kata erick thohir Saya sudah meminta kepada saudara Hartanto untuk secepatnya memastikan hal-hal yang kita alami seperti ini tidak boleh terulang lagi. Dan Erick juga mengatakan Hartanto adalah salah satu talenta terbaik PLN. pria 45 tahun itu juga diambil setelah kepastian Erick melihat jejak Langkah rekam Hartanto.

Saya akan pastikan dalam satu dua hari ke depan saudara Hartanto harus melakukan perbaikan-perbaikan kesalahan serta kepastian tanggung jawab.Seperti diketahui, perseroan sempat mengalami penurunan pasokan batubara untuk itu pembangkit listrik tenaga uap di Tanah Air. Kondisi ini sempat membuat aliran listrik untuk 10 juta pelanggan PLN terancam padam. Dalam hal ini pemerintah mengatasi permasalahan itu, pemerintah pun melarang ekspor batubara dari 1-31 Januari 2022. Dan menurut erick thohir indonesia sebagai paru-paru dunia sebagai sumber daya alam terbesar komposisi yang cukup aman. Pemerintah akan memastikan sumber daya alam untuk kepentingan masyarakat, oleh karena itu kita haru kerjasama dan memperbaiki sama-sama demi kepentingan masyarakat Indonesia.

Erick Thohir menyediakan pelayanan Kontrak Jangka Panjang Pembelian Batubara PLN.

Kementerian BUMN atau Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir nenilai perlunya ada kontrak pembelian batubara jangka panjang agar kedepan permasalahan pasokan seperti saat ini tidak terjadi lagi kemudian Langkah-langkah yang perluh dilihat dari kesalahan sebelumnya. Untuk itu harus ada Tindakan lantaran telah ada kesepakatan dan kebijakan DMO atau domestic market obligation. Dengan harga yang telah ditentukan, meskipun harga yang lebih murah dari DMO, maka akan diperlukan negosiasi ulang sesuai dengan harga pasaran. Kamis, 6 Januari 2021. Lalu jika harga pasaran lebih mahal dari harga DMO, maka yang harus diambil dari kesepakatan harga DMO untuk sementara, apabila kalau harganya lebih murah dari DMO,maka pakai  dulu DMO. nah karena itu kita memerlukan pemakaian fleksibilitas biar harganya terjangkau bisa lebih murah. Tetapi kontraknya jangka Panjang dan harganya per tahun bisa direview, meskipun bisa dikatakan akan terjadi masalah kalau ada kick back, kalau ini semua dilakukan secara transparan ya kenapa tidak dilakukan tetapi kita harus perlu melihat kesalahan awal, jadi jangan mengambil resiko kalau belum melihat kesalahan awal, kata Erick Thohir.

Menurut Erich, Indonesia adalah negara penghasil sumber daya alam dengan komposisi yang cukup aman. Tetapi banyaknya negara yang tidak memiliki sumber daya alam, tapi kenapa sangat efektif bagi negara tersebut dan tidak mengalami krisis energi. Artinya ada sesuatu yang perlu kita lihat dan harus kita perbaiki sama-sama. Sebelumnya, Kementerian ESDM atau Energi dan Sumber Daya Mineral mengungkapkan Pembangkitan Listrik Tenaga Uap PLTU milik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN sedang mengalami defisit pasokan batubara. Kondisi ini membuat aliran listrik untuk 10 juta pelanggan PLN terancam padam maka dari itu adanya kontrak Panjang, kita harus bekerja sama untuk mengharapkan kesalah tidak terjadi lagi.

Menurut Direktur Jenderal Mineral dan Batubara ESDM Ridwan Jamaludin, penyediaan batubara yang aman di PLTU PLN adalah di atas 20 hari operasi tapi kemungkinan dari hasil 5,1 juta metrik ton (MT) harus memerlukan tingkat pengawasn dari pemerintah, hingga 1 Januari 2022 hanya dipenuhi sebesar 35 ribu MT atau kurang dari 1 persen. tetapi jika Jumlah ini tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat tiap PLTU yang ada. Bila tidak penegasan segera diambil langkah-langkah strategis, apabila tidak maka akan terjadi pemadaman yang meluas," kata Ridwan "untuk itu larangan dan kesepakatan ESDM mengekspor batubara mulai dari tanggal 1-31 januari 2022

 

 

Ekspor Batu Bara Dilarang Keras Kementerian ESDM (ARIFIN)

 

larangan ekspor batubara sejak 1-31 Januari 2022 tidak akan mempengaruhi minat investasi ke Tanah Air. Namun untuk kepentingan masyarakat harus diutamakan dan juga harus optimistis tidak ada stigma buruk dari investor kepada Indonesia lantaran kebijakan tersebut harus dilakukan untuk kepentingan negara, persoalan krisis energi apabila tidak ditangani maka justru berdampak buruk untuk perekonomian di Tanah Air. Jika dilihat mana yang lebih buruk dari apa ya yang kita lihat apakah harus menghentikan ekspor batubara. tapi listrik kita nyala atau kita ekspor tetapi listrik kita mati? Jadi dalam situasi seperti ini nasionalismenya harus keluar dan harus diutamakan ''kata Bahlil.

Apa bilah kita menegaskan bahwa sejatinya ini adalah pihak yang pro investasi. Namun,seharusnya kita lebih mencintai negara ini . Kalau nggak kita maka sipa lagi dan akan bergantung dengan kepastian listrik kita akan mati. Jadi penuhi dulu DMO-nya sebelum melakukan investasi. Menurut Bahlil seharusnya 25% dari total keseluruhan produksi batubara harus dipenuhi seutuhnya dalam negeri dulu. Sehingga, kalau ekspor Indonesia lebih dari 500 juta ton, maka kewajiban untuk pemenuhan masyarakat kebutuhan dalam negeri berkisar 1350140 juta ton.M akah apabila masih banyak perusahaan yang belum memenuhi kewajiban DMO-nya, kata saya eharusnya dipenuhkan dalam negeri dulu. Toh Nantinya kalau kebutuhan

dalam negeri sudah terpenuhi, maka ekspor pasti akan dibuka kembali. Untuk itu saya (Bahlil) pun mengatakan setiap hari harus ada berkomunikasi dengan kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif untuk mencari solusi persoalan itu. Saya tahu banyak negara yang menyampaikan surat agar jangan sampai terjadi pelarangan ekspor karena sekarang kan musim dingin dan apalagi krisis energi di dunia. Kita akan bertanggung jawab juga terhadap kepentingan dunia. Karena sudah ada kesepakatan ekspor yang sebelumnya maka itu kita harus, memenuhi kebutuhan dalam negeri dulu. Untuk itu kita minta percepatan untuk penuhi stok dalam negeri, setelah itu kita ekspor,"

Seperti yang kita ketahui, sebelumnya PLN melaporkan bahwa terjadi defisit pasokan batubara untuk pembangkit listrik tenaga uap di Tanah Air. Untuk itu Lantaran kondisi tersebut Kementerian ESDM pun memberlakukan larangan pengeksporan batubara pada 1-31 Januari 2022.

Maka dari itu GTSI baik LNG yang sudah memastikan pengoprasian selama 30 tahun dan menjadi salah satu peruahan dalam mengoperasikan kapal LNG dan FSRU, dan menyediakan infrastruktur LNG sebagai kebutuhan pembangkit listrik baik PLN.dan Dengan adanya kepastian kepercayaan pendapatan yang disepakati dan hal ini harus ada tantangannya yang dilihat itu bagaimana permasalahan pengelolaan biaya agar tidak terjadi inflasi penerunana uang. Selai itu Tantangan atau permasalahan bagi PT. GTS LNG international adalah perusahan swasta yang dipercaya oleh pemerintah yang harus memastikan konsumen bahwa kapal siap dengan segala permasalahan aturan-aturan yang harus dijalankan, seperti sif regulasi,awak kapal yang harus sudah berpengalaman dan faktor-faktor dampak lingkungan yang harus diperhatikan dan situasi terhadap kinerja LNG yang harus diutamakan. Selain itu dengan adanya penolakan mengekspor batubara, untuk kepentingan masyarakat, dari ke kesalahan yang kita suda lihat dari situ kita harus belajar demi kepentingan negara terutama bagi masyarakat dengan tujuan itu supaya masyarakat bisa merasakan hasil dari kerja pemerintah yang harus ekonomi merata kepada masyarakat.

Lalu seperti apa GTSI melihat kebijakan pemerintah terkait LNG dalam negeri?

Bahwa seluruh pihak, baik dari sektor pertambangan pemerintah yang harus dilihat pengelolaan yang diutamakan kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu sebelum melakukan pengeksporan hal itu sudah dilarang keras kementerian ESDM untuk melakukan Pengeksporan. Maka kebijakan ini harus dipatuhi untuk kepentingan negara dan masyarakat di mana hak negara dan masyarakat harus diutamakan karena sudah tercantum dalam undang-undang.

Dalam undang-undang 1945 pasal 33 ayat 3 bahwa bumi,air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai negara,digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Hal Itu Erick Thohir menyebut pemerintah perlu bijaksana melihat permasalahan suplai batubara dan LNG sebagai sumber energi dalam mendukung pasokan listrik nasional jangka panjang. Selain menjaga pasokan bahan baku, Erick berujar, perlu ada modernisasi sistem logistik dan infrastruktur. Dengan begitu, Indonesia sebagai pengasilan sumber daya alam terbesar tidak akan mengalami ketidakpastian atau penurunan kebutuhan pada masa mendatang. Dengan adanya kebijakan Pemerintah harus menggelar rapat mengenai pasokan batubara pada waktu mendekat atau secepatnya. Dihadiri Erick Thohir sebagai kementerian BUMN dan Arifin Tasrif sebagai kementerian ESDM dan Karya Sumadi, Kejaksaan Agung dan BPKP, pertemuan itu dihelat seusai anjuran Jokowi memberikan pengarahan ihwal dan sumber daya untuk pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri terlebih dahulu untuk kepentingan negara dan masyarakat sebelum kita melakukan ekspor.