Dilema PPPK: Memperkuat Sekolah Negeri, Merugikan Swasta?

5. Pertumbuhan kolektif: Ini akan menghasilkan hubungan yang lebih baik antara sektor pendidikan negeri dan swasta. Ada kemungkinan manfaat limpahan karena kolaborasi semacam itu, yang pada gilirannya akan membawa peningkatan standar.

Kebijakan seperti itu akan memerlukan perencanaan dan koordinasi yang besar di seluruh Kementerian Pendidikan, asosiasi yang mewakili sekolah swasta, dan pemangku kepentingan lain yang terlibat. Ini harus mencakup masalah pemantauan kinerja, perkembangan karir, dan distribusi tenaga pengajar yang merata. Manfaat yang mungkin dimiliki untuk sistem pendidikan Indonesia secara keseluruhan membuat kebijakan semacam itu layak untuk dipertimbangkan.

Pada akhirnya, meskipun komitmen terhadap PPPK telah membuktikan perbaikan revolusioner modern dalam kebijakan pendidikan yang dibuat oleh pemerintah, implementasinya pada periode saat ini telah menimbulkan konsekuensi yang tidak terduga yang telah mengguncang sektor pendidikan swasta Indonesia. Dengan meninjau kembali dan mereformasi kebijakan ini untuk memungkinkan inklusi, pemerintah akan dapat mengembangkan manfaat bersama antara dirinya dan warga negara dalam memperkuat pendidikan negeri dan swasta. Ini akan menyeimbangkan tujuan mempertahankan lanskap pendidikan Indonesia yang beragam dan berkualitas tinggi dengan tujuan memastikan bahwa siswa di sekolah negeri dan swasta mendapat manfaat dari investasi negara dalam kualitas guru. Ini memang saatnya untuk kebijakan yang menyatukan, bukan memecah belah, sumber daya pendidikan Indonesia demi kebaikan bersama meningkatkan standar pendidikan bangsa secara keseluruhan.