"Investasi terbaik sebuah negara adalah mencurahkan sumber daya dengan bijak untuk mendidik generasi penerusnya."
Pernyataan mantan Menteri Pendidikan Nasional, M. Nuh dalam rapat dengar pendapat umum Panitia Kerja (Panja) Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR dengan tokoh masyarakat yang pernah bertugas sebagai menteri pendidikan, Selasa (2/7/2024), menarik untuk diulas. M Nuh menyampaikan pernyataan bahwa penggunaan anggaran fungsi pendidikan yang efektif menekankan tiga aspek kunci: berbasis unit cost, berbasis prioritas, dan berdampak maksimal. Artikel ini akan mengulas lebih dalam mengenai pentingnya ketiga aspek tersebut dalam optimalisasi anggaran pendidikan di Indonesia.
Pertama, pendekatan berbasis unit cost merupakan langkah fundamental dalam memastikan distribusi dan alokasi anggaran yang adil. Unit cost atau biaya satuan pendidikan adalah perhitungan biaya rata-rata per siswa per tahun yang diperlukan untuk menyelenggarakan pendidikan di suatu sekolah secara layak. Penerapan konsep ini dalam pengalokasian anggaran pendidikan memiliki beberapa keuntungan signifikan:
1. Pemerataan kualitas: Dengan menghitung unit cost secara akurat untuk setiap daerah, pemerintah dapat memastikan bahwa setiap siswa, terlepas dari lokasi geografisnya, mendapatkan standar pendidikan yang setara.
2. Efisiensi anggaran: Perhitungan unit cost yang tepat membantu mencegah pemborosan anggaran dengan mengalokasikan dana sesuai kebutuhan riil di lapangan.
3. Transparansi: Penggunaan unit cost sebagai dasar alokasi anggaran mempermudah proses audit dan evaluasi, meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana pendidikan.
4. Perencanaan jangka panjang: Dengan pemahaman yang jelas tentang biaya per siswa, pemerintah dapat membuat proyeksi anggaran yang lebih akurat untuk tahun-tahun mendatang.
Kedua, penentuan prioritas dalam penggunaan anggaran pendidikan menjadi kunci dalam mengatasi berbagai permasalahan pendidikan secara efektif. Beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan prioritas meliputi:
1. Pemetaan kebutuhan: Melakukan analisis menyeluruh terhadap kondisi pendidikan di berbagai daerah untuk mengidentifikasi kebutuhan yang paling mendesak.
2. Keselarasan dengan visi nasional: Prioritas anggaran harus sejalan dengan tujuan pembangunan nasional dan target-target pendidikan yang telah ditetapkan.
