3. Pengelolaan yang Transparan
Diperlukan sistem pengelolaan yang transparan dan akuntabel untuk mencegah penyalahgunaan dana dan memastikan bahwa bantuan tersebut benar-benar sampai kepada yang membutuhkan.
4. Resistensi dari Berbagai Pihak
Mungkin akan ada resistensi dari beberapa pihak, termasuk sekolah swasta yang khawatir akan kehilangan otonomi mereka atau pihak-pihak yang menganggap kebijakan ini sebagai pemborosan anggaran negara.
5. Pemerataan Implementasi
Perlu dipastikan bahwa kebijakan ini dapat diimplementasikan secara merata di seluruh daerah, tidak hanya di kota-kota besar.
Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, beberapa langkah dapat dipertimbangkan:
1. Perencanaan Anggaran yang Matang
Pemerintah daerah perlu melakukan analisis mendalam tentang kebutuhan anggaran dan potensi sumber pendanaan. Kerjasama dengan pemerintah pusat dan sektor swasta mungkin diperlukan untuk memastikan keberlanjutan program.
2. Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi
Perlu dikembangkan sistem yang komprehensif untuk memantau penggunaan dana dan mengevaluasi efektivitas program. Ini akan membantu dalam penyesuaian kebijakan dan pencegahan penyalahgunaan.
