Sementara itu, metode rukyat yang digunakan pemerintah dan NU memang lebih tradisional, namun masih relevan untuk digunakan. Metode ini mengacu pada perintah dalam Al-Quran untuk melihat hilal atau bulan sabit sebagai tanda awal bulan baru Hijriah. Meski demikian, metode rukyat juga memiliki kelemahan, seperti kemungkinan terhalang awan sehingga hilal tidak terlihat.
Perbedaan dalam menggunakan metode hisab dan rukyat ini sebenarnya sudah menjadi perdebatan yang berkepanjangan di kalangan umat Islam. Namun, yang terpenting adalah bagaimana umat Islam dapat saling menghargai perbedaan tersebut dan tetap menjaga persatuan dalam merayakan hari besar keagamaan.
Dalam konteks penetapan awal Ramadhan dan Idul Fitri tahun ini, Muhammadiyah dan pemerintah berpeluang untuk memberikan contoh persatuan dan kesatuan umat Islam. Meski berbeda dalam menetapkan awal Ramadhan, keduanya kemungkinan besar akan sama dalam menetapkan Idul Fitri. Hal ini tentu menjadi momentum yang baik untuk menunjukkan bahwa perbedaan tidak harus menjadi penghalang dalam merayakan momen sakral keagamaan.
Umat Islam di Indonesia diharapkan dapat menyikapi perbedaan penetapan awal Ramadhan dengan bijaksana dan lapang dada. Yang terpenting adalah tetap menjalankan ibadah puasa dengan khusyuk dan merayakan Idul Fitri dengan penuh kegembiraan dan kekeluargaan. Perbedaan penetapan tidak seharusnya menjadi sumber perpecahan, melainkan justru menjadi pemersatu umat dalam keragaman.
Di sisi lain, pemerintah dan ormas-ormas Islam seperti Muhammadiyah dan NU juga diharapkan dapat terus menjalin dialog dan musyawarah untuk meminimalisir perbedaan penetapan di masa mendatang. Dengan adanya dialog yang intensif dan saling menghargai, diharapkan akan tercapai kesepakatan yang dapat mempersatukan umat Islam dalam merayakan hari-hari besar keagamaan.
