Berdasarkan berbagai kendala tersebut, saya sepakat bahwa kebijakan perekrutan kepala dan pengawas sekolah dari guru penggerak perlu ditinjau ulang. Proses rekrutmen sebaiknya dibuka untuk semua guru, baik penggerak maupun non-penggerak.Â
Yang terpenting, Kemendikbudristek perlu menerapkan sistem rekrutmen yang objektif dan kompetitif untuk mendapatkan calon terbaik dari seluruh guru. Proses seleksi harus mengedepankan kompetensi, integritas, visi misi, rekam jejak mengajar, dan potensi kepemimpinan calon.
Bukan hanya sekadar memenuhi syarat administratif sertifikat guru penggerak. Dengan demikian, mutu pemimpin dan pengawas sekolah bisa terjaga bahkan meningkat. Mereka dipilih berdasarkan kapabilitas dan kinerja terbaik, bukan sekadar label tertentu.
Sertifikasi guru penggerak tentu tetap diperlukan untuk meningkatkan kompetensi guru secara berkala. Namun, sertifikat itu seharusnya tidak dijadikan syarat mutlak untuk menentukan kelayakan seorang guru menduduki jabatan struktural seperti kepala dan pengawas sekolah.Â
Pada akhirnya, semua kebijakan harus menuju pada satu tujuan: memperoleh pemimpin dan pengawas sekolah yang berkualitas dan berdedikasi tinggi demi meningkatkan mutu pendidikan secara nasional. Kepentingan siswa dan sekolah harus diutamakan, bukan sekadar memenuhi persyaratan birokrasi yang kadang tidak relevan.
Dengan menyelami analisis tajam terhadap kebijakan rekrutmen kepala dan pengawas sekolah, sangat jelas bahwa terdapat peluang besar untuk meningkatkan objektivitas dan orientasi pada mutu. Upaya evaluasi ini bukan sekadar kritik, melainkan suara yang menggema untuk membantu menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik di Indonesia. Semoga refleksi ini dapat dijadikan pijakan berharga oleh Kemendikbudristek dalam merancang perubahan regulasi yang lebih efektif, membawa kemajuan yang substansial bagi dunia pendidikan tanah air.
