"Pembaruan pendidikan membutuhkan guru yang siap mengembangkan diri dan berkomitmen penuh pada tugasnya."
Pemerintah Indonesia saat ini tengah merencanakan merekrut Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Rencana ini menuai beragam tanggapan dan perdebatan di masyarakat. Meskipun ada potensi manfaat yang dapat diperoleh dari merekrut PPPK paruh waktu, terdapat juga sejumlah tantangan dan risiko yang perlu dipertimbangkan. Terutama jika yang direkrut adalah profesi guru.
Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah untuk melakukan pertimbangan yang matang dan mengevaluasi implikasi dari rencana ini sebelum mengambil keputusan yang dapat mempengaruhi kualitas pendidikan dan stabilitas sistem pendidikan nasional.
Salah satu alasan utama mengapa guru ASN sebaiknya tidak dikerjakan secara paruh waktu adalah kualitas pendidikan. Profesi guru memiliki peran sentral dalam membentuk masa depan anak-anak negara.Â
Kualitas pendidikan yang baik memerlukan guru yang berkomitmen, berkualitas, dan memiliki dedikasi penuh terhadap tugas mereka. Dalam situasi paruh waktu, risiko terjadinya penurunan kualitas pendidikan menjadi lebih tinggi.Â
Guru mungkin tidak memiliki waktu dan perhatian yang cukup untuk persiapan pelajaran, membimbing siswa, atau memberikan umpan balik yang memadai. Hal ini dapat berdampak negatif pada pemahaman dan perkembangan siswa, serta pada reputasi pendidikan di Indonesia secara keseluruhan.
Kontinuitas pembelajaran merupakan faktor penting lainnya yang harus dipertimbangkan. Pembelajaran yang efektif membutuhkan konsistensi dan kelanjutan. Ketika seorang guru hanya bekerja paruh waktu, terdapat risiko gangguan dalam kontinuitas pembelajaran.Â
Siswa dapat mengalami kesulitan dalam mengikuti materi pelajaran dan proses pembelajaran yang terputus-putus. Kehadiran guru secara penuh waktu sangat penting untuk menjaga stabilitas dan kelancaran operasional sebuah sekolah.Â
Dalam situasi keadaan darurat, pelatihan, rapat, atau kegiatan ekstrakurikuler, kehadiran guru yang konsisten menjadi krusial. Dengan merekrut guru PPPK paruh waktu, terdapat risiko kekurangan guru saat diperlukan, yang dapat mengganggu rutinitas sekolah dan merugikan siswa.
Pengembangan profesional adalah aspek penting lainnya yang harus diperhatikan dalam konteks merekrut guru PPPK paruh waktu. Profesi guru membutuhkan komitmen untuk mengembangkan diri secara terus-menerus. Guru perlu mengikuti pelatihan, seminar, atau kegiatan pengembangan profesional lainnya untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka.Â
Namun, dengan bekerja secara paruh waktu, guru mungkin memiliki keterbatasan waktu dan kesempatan untuk mengikuti kegiatan pengembangan profesional yang penting bagi peningkatan kualitas pengajaran mereka. Hal ini dapat berdampak negatif pada pembaruan kurikulum, penggunaan teknologi dalam pembelajaran, dan implementasi metode mengajar terbaru.Â
Untuk mencapai sistem pendidikan yang unggul, perlunya guru yang terus berkembang dan mengikuti perkembangan terkini dalam bidang pendidikan.
Tanggung jawab administratif juga merupakan pertimbangan penting dalam merekrut guru PPPK paruh waktu. Selain mengajar, guru juga memiliki tanggung jawab administratif seperti menyusun rencana pelajaran, membuat laporan, dan berinteraksi dengan orang tua siswa.Â
Memiliki waktu kerja penuh memungkinkan guru untuk menyelesaikan tanggung jawab administratif mereka secara efektif, yang dapat memengaruhi keberlanjutan sistem administrasi sekolah. Jika guru bekerja paruh waktu, mereka mungkin tidak dapat melaksanakan tugas administratif dengan optimal, yang dapat berdampak pada efisiensi dan kelancaran operasional sekolah.
Meskipun terdapat sejumlah tantangan dan risiko dalam merekrut PPPK paruh waktu untuk profesi guru, bukan berarti rencana ini harus sepenuhnya diabaikan. Terdapat beberapa kasus di mana penggunaan guru paruh waktu dapat dijustifikasi, seperti untuk mengisi kekosongan sementara atau memberikan pelajaran spesifik yang tidak memerlukan kehadiran penuh waktu.Â
Namun, penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implikasi dari rencana ini sebelum menerapkannya secara luas. Diperlukan penelitian dan perencanaan yang matang untuk memastikan bahwa kualitas pendidikan dan stabilitas sistem pendidikan tidak terganggu.
Selain itu, penting juga bagi pemerintah untuk mempertimbangkan alternatif lain dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan memenuhi kebutuhan tenaga pengajar. Investasi dalam pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru ASN, peningkatan insentif dan kesejahteraan, serta perbaikan manajemen sumber daya manusia dalam sektor pendidikan dapat menjadi solusi yang lebih berkelanjutan dan berpotensi menghasilkan perubahan yang lebih baik dalam jangka panjang.
Kesimpulannya, pemerintah perlu mempertimbangkan dengan matang rencana merekrut guru PPPK paruh waktu dalam konteks sistem pendidikan nasional. Terdapat risiko yang signifikan terkait dengan penurunan kualitas pendidikan, gangguan kontinuitas pembelajaran, hambatan dalam pengembangan profesional, dan tantangan administratif yang dapat memengaruhi stabilitas sistem pendidikan secara keseluruhan.Â
Diperlukan pendekatan yang hati-hati dan strategi yang berkelanjutan untuk memastikan pendidikan yang berkualitas dan memberikan kesempatan yang adil bagi generasi mendatang.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H