Mengoptimalkan Penggunaan Anggaran Publik

"Transparansi adalah kunci mengintegrasikan penganggaran yang efektif dengan pengawasan internal yang berkualitas"

Mengutip berita Kompas (15/06/2023), Rapat Koordinasi Pengawasan Internal 2023 di Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, Jakarta, Rabu (14/6/2023), mendapat sorotan tajam dari Presiden Joko Widodo. Presiden tak hanya menyentil model penganggaran di pusat dan daerah yang tidak berorientasi pada hasil, tetapi juga mengkritik pengawasan internal pemerintah yang hanya prosedural sehingga tidak memberikan hasil nyata dari manfaat anggaran.

Mencermati berita tersebut ada beberapa hal menarik diantaranya mengenai tantangan dan peluang dalam meningkatkan efektivitas penganggaran dan pengawasan internal, serta dampaknya terhadap pembangunan negara secara keseluruhan.

Perbaikan Model Penganggaran

Pertama, perbaikan model penganggaran menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran publik. Saat ini, terdapat kekhawatiran mengenai alokasi anggaran yang tidak tepat sasaran, seperti yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam contoh anggaran penanganan stunting. 

Perlu adanya peninjauan yang lebih seksama terhadap alokasi anggaran agar dana yang tersedia dapat digunakan secara efisien dan efektif. Penekanan pada aspek kualitatif dalam penganggaran, yang mencakup kebutuhan nyata masyarakat dan hasil yang diharapkan, harus menjadi fokus utama. 

Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam proses penganggaran juga harus ditingkatkan agar masyarakat dapat memantau dan mengevaluasi penggunaan dana publik.

Peran Pengawasan Internal yang Berorientasi pada Hasil

Kedua, pengawasan internal yang berorientasi pada hasil menjadi kunci dalam memastikan efektivitas penggunaan anggaran. Seperti yang ditekankan oleh Presiden Joko Widodo, pengawasan yang hanya bersifat prosedural tidak akan memberikan hasil yang memadai. 

Diperlukan perubahan paradigma dalam pengawasan internal, di mana orientasi pada hasil harus menjadi fokus utama. Pengawasan yang berorientasi pada hasil akan memastikan bahwa anggaran digunakan untuk kepentingan yang konkret dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. 

BPKP sebagai lembaga pengawas perlu mengarahkan instansi pemerintah untuk mengalokasikan anggaran pada hal-hal yang lebih konkret dan produktif, seperti pembelian peralatan atau pengembangan infrastruktur yang mendukung program-program pembangunan.

Pelaksanaan Rencana dan Anggaran yang Efektif

Ketiga, peningkatan pelaksanaan rencana dan anggaran merupakan aspek penting dalam meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran publik. Dalam banyak kasus yang disoroti oleh Presiden Joko Widodo, ditemukan kelemahan dalam pelaksanaan rencana dan alokasi anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan yang nyata. 

Untuk mengatasi hal ini, diperlukan peran yang lebih proaktif dari pemerintah dalam mengawasi pelaksanaan program dan mengendalikan penggunaan anggaran. Pemerintah harus memastikan bahwa program-program yang diusulkan memiliki tujuan yang jelas dan spesifik, serta mengalokasikan anggaran secara tepat untuk mencapai hasil yang diharapkan. 

Selain itu, mekanisme pemantauan dan evaluasi yang kuat perlu diterapkan untuk memastikan bahwa anggaran digunakan sesuai dengan rencana dan memberikan manfaat yang maksimal.

Dampak bagi Pembangunan Negara

Peningkatan efektivitas penganggaran dan pengawasan internal akan memiliki dampak positif yang signifikan bagi pembangunan negara secara keseluruhan. 

Pertama, dengan mengalokasikan anggaran pada hal-hal yang konkret dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, pemerintah akan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Hal ini akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan manusia yang lebih baik. 

Kedua, dengan memastikan penggunaan anggaran yang transparan dan akuntabel, pemerintah akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengelolaan keuangan negara, yang pada gilirannya akan meningkatkan iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi. 

Ketiga, dengan meningkatkan pelaksanaan rencana dan anggaran secara efektif, pemerintah akan dapat mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan, baik dalam hal peningkatan ekonomi, pengentasan kemiskinan, maupun pembangunan berkelanjutan.

"Penganggaran yang efektif dan pengawasan internal yang baik adalah elemen kunci dalam memastikan penggunaan anggaran publik yang tepat dan menghasilkan manfaat yang nyata bagi masyarakat". 

Kesimpulan

Meningkatkan efektivitas penganggaran dan pengawasan internal adalah tantangan yang kompleks, namun memiliki peluang besar untuk memperbaiki penggunaan anggaran publik dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan. 

Diperlukan langkah-langkah konkret dalam memperbaiki model penganggaran, memperkuat pengawasan internal yang berorientasi pada hasil, dan meningkatkan pelaksanaan rencana dan anggaran. 

Upaya ini harus didukung oleh komitmen politik yang kuat, transparansi yang tinggi, partisipasi masyarakat yang lebih aktif, serta kerjasama yang erat antara pemerintah, lembaga pengawas, dan pemangku kepentingan lainnya. 

Dengan adanya perubahan yang signifikan dalam sistem penganggaran dan pengawasan internal, negara akan mampu mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.