Kontroversi Absensi Siang Bagi Guru SMA SMK di Bangka Belitung: Antara Efektivitas dan Produktivitas

"Jangan menyerah pada keadaan, karena kamu memiliki kekuatan untuk mengubahnya."

Kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Bangka Belitung terkait absensi siang bagi guru SMA dan SMK di wilayah tersebut telah menimbulkan kontroversi dan perdebatan di kalangan para guru. 

Di satu sisi, kebijakan ini dianggap sebagai langkah penting untuk meningkatkan disiplin kerja dan akuntabilitas di kalangan pegawai negeri, termasuk di lingkungan pendidikan. 

Di sisi lain, kebijakan ini juga dianggap sebagai beban dan hambatan bagi para guru, terutama yang memiliki jadwal mengajar yang padat dan menggantungkan penghasilannya dari tambahan penghasilan pegawai (TPP). 

Secara umum, saya berpendapat bahwa kebijakan absensi siang bagi guru di Bangka Belitung ini memang perlu dievaluasi lebih lanjut untuk menemukan solusi yang lebih tepat bagi semua pihak yang terlibat. Ada beberapa masalah yang perlu diperhatikan dalam implementasi kebijakan ini.

Pertama, kebijakan ini tidak memperhatikan kondisi riil di lapangan, terutama terkait dengan jadwal mengajar dan jarak antara titik koordinat pengabsenan dengan lokasi mengajar. Seperti yang disebutkan dalam informasi awal, jam mengajar setelah istirahat siang sudah dimulai jam 12.30, sedangkan absensi siang diwajibkan antara jam 13.00 - 13.30. Hal ini membuat para guru harus berlari-lari atau mengorbankan waktu mengajar mereka untuk bisa tepat waktu mengabsen diri di titik koordinat yang ditentukan, sehingga risiko terlambat atau lupa absen tetap ada.

Kedua, kebijakan ini juga tidak mempertimbangkan dampaknya terhadap proses pembelajaran dan pencapaian tujuan pendidikan. Para guru tentu saja memiliki tanggung jawab besar dalam mempersiapkan dan melaksanakan pembelajaran yang efektif dan efisien, sehingga menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi siswa. 

Kewajiban absen siang yang dipaksakan dalam jadwal mengajar dapat mengganggu konsentrasi dan fokus para guru, sehingga kualitas pembelajaran dan pencapaian tujuan pendidikan dapat terganggu.

Ketiga, Kurikulum Merdeka adalah salah satu kebijakan pemerintah dalam rangka memperkuat pendidikan di Indonesia. Namun, hal ini tidak bisa dijalankan secara maksimal jika para guru sulit untuk mengikuti program belajar di luar lingkungan sekolah karena kewajiban absensi siang yang harus dipenuhi.