Pada Rabu (16/10/2019) Genap dua tahun anies rasyid baswedan memimpin Jakarta sejumlah perubahan telah terjadi selama masa kepemimpinannya. Yang mana pada masanya, anies membuat beberapa progam unggulan salah satunya yaitu tentang rumah down payment (uang muka) rumah nol persen bagi warga Jakarta. Program ini muncul setelah anies melihat banyak warga ekonomi menengah kebawah keberatan membayar DP rumah. Selama ini DP rumah selalu besar dan memberatkan warga.
Anies menjelaskan, Persyaratan mengikuti program ini adalah :
- warga memiliki kartu tanda penduduk (KTP) DKI dan telah tinggal dijakarta sekurang-kurangnya 5 tahun.
- warga yang belum punya rumah sendiri
- Â prioritas bagi warga yang sudah menikah
- warga yang memiliki penghasilan 3,6 juta hingga 7 jutaÂ
- bagi warga yang terpilih (lolos seleksi),wajib memiliki rekening Bank DKI.
dan tentunya dengan menabung di bank pemberi kredit selama enam bulan dengan nilai 10 persen dari harga rumah. Dengan cara begitu maka uang tersebut digunakan sebagai pengganti DP.
Namun program ini langsung dinilai tidak masuk akal. Bahkan sampai Bank Indonesia dan pengusaha properti ikut angkat bicara. BI menilai program ini menyalahi aturan kredit kepemilikan rumah (KPR). Dalam  PBI Nomor 18/16/PBI/2016 tentang Rasio Loan to Value untuk kredit properti,uang muka harus dibayarkan dari jenis rumah yang di akusisi, minimal 15 persen. Tak ayal, Anies  pun jadi bulan-bulanan dan dibully di media sosial karena program yang dianggap tak masuk akal. Dan sebagian warga mengklaim bahwa program rumah DP 0 itu merupakan janji manis kampanye.
Anies membela diri. Anies meralat bahwa konsep mereka yakni mencicil rumah dangan uang muka nol rupiah. Dia justru menyalahkan mereka yang mengartikan program tersebut dangan DP 0 persen. Terkait dengan sindiran program rumah DP 0 rupiah salah sasaran, Anies mengatakan hal itu tidak benar. Menurutnya program itu bisa didaftarkan oleh siapa saja. Namun hasilnya pasti hanya untuk orang yang memiliki kriteria tepat. Anies juga ngotot program ini tidak akan menyalahi aturan yang ditetapkan Bank Indonesia. "Tidak menyalahi aturan jika itu termasuk dalam program pemerintah daerah," tegas anies.
Anies merasa idenya membantu warga Jakarta untuk memiliki rumah di permasalahkan. Padahal rencana programnya itu merupakan upaya untuk memberi keadilan bagi warga Jakarta. Anies tidak rela melihat warga Jakarta terkesan hanya boleh menyewa rumah. Karena itu anies mengaku akan melakukan berbagai upaya demi bisa memberikan hunian kepada warga Jakarta. Termasuk mengubah aturan yang ada demi mewujudkan hunian untuk warga Jakarta.
Anies menjelaskan program tersebut bukan merupakan penyediaan rumah secara fisik. Melainkan pengaturan pembiayaan dalam memiliki hunian bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Misalnya kredit pembiayaan rumah (KPR) dan kredit pembiayaan apartemen (KPA). Anies menegaskan, Dia yakin dengan program ini,warga Jakarta bisa sejahtera dan memiliki rumah. Dia melihat ada ketidakadilan, sebab pembelian sepeda motor dan mobil bisa dimudahkan tetapi rumah tidak bisa. Menurutnya, gubernur harus bisa memberikan solusi untuk warganya. Sebab saat ini banyak warga Jakarta yang tinggal dijakarta dengan menyewa.
Lalu yang menjadi pertanyaan besar apakah rumah DP 0 sudah direalisasikan?
Sejauh ini 780 unit rumah telah didirikan,realisasi rumah DP 0 sudah mulai di huni namun tampak masih sepi, kepala UPT fasilitas pemilikan rumah sejahtra, menyebut sudah 3000 lebih pendaftar Rusunami Klapa Vilage. Bank DKI telah menyetujui pengajuan kredit pemilikan rumah (KPR) oleh 165 orang di antaranya 90 orang telah melakukan akad pengajuan kredit dan sekitar 70 orang mengambil kunci unit nya.
Gubernur DKI Jakarta Anies baswedan telah melakukan serah terima kunci rusanami di klapa village ini kepada pemilik pada 31 agustus lalu. Kala itu Anies menyampaikan harapan agar  tertimpangan dalam kepemilikan hunian di ibukota bisa berkurang. Anies menegaskan bagi warga yang mendapatkan unit di rusunami tanpa uang muka itu di larang  menginvestasikan unitnya. Termasuk memperjual belikan hak kepemilikannya. Bagi yang menjual rumahnya bisa dikena Sanksi dan tidak akan adalagi surat peringatan, Bisa langsung di cabut subsidinya.
Pemilik hanya bisa menjual unit rumah DP 0 rupiah melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan prosesnya tak akan mudah. Berbagai aturan ini dibuat agar tak terjadi penyalahgunaan. Saat ini pemprov DKI Jakarta tengah menyusun rencana untuk membangun kembali rumah DP 0 rupiah diwilayah lain. Dan dilihat dari perkembangannya sekarang tampaknya program anies terkait rumah DP 0 ini sudah bisa dikatakan sukses.
