Hukum perdagangan internasional merupakan aturan hukum internasional yang berlaku untuk perdagangan barang dan jasa dan perlindungan hak kekayaan intelektual (HAKI). Schmidhoff saat ini mendefinisikan hukum perdagangan internasional sebagai:
"Aturan Tentang Hubungan Dagang Yang Bersifat Hukum Privat Antar Negara Yang Berbeda" Dari definisi mempunyai beberapa unsur-unsur sebagai berikut:
1. Hukum Perdagangan Internasional adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan komersial di bawah hukum perdata;
2. Undang-undang ini mengatur perdagangan di berbagai negara.
Definisi di atas dengan jelas menunjukkan bahwa aturan ini bersifat komersial. Schmidhoff membuat perbedaan yang jelas antara hukum privat ("sifat hukum privat") dan hukum publik. Yang termasuk dalam wilayah hukum publik ini adalah tindakan atau aturan yang mengatur perilaku suatu Negara dalam mengatur perilaku komersial yang mempengaruhi wilayahnya. Definisi ini juga mempengaruhi ruang lingkup hukum perdagangan internasional. Schmidhoff menguraikan bidang-bidang berikut sebagai ruang lingkup wilayah hukum ini:
1) Jual beli dagang internasional:
  i. pembentukan kontrak;
  ii. Perwakilan-perwakilan dagang (agency);
  iii. Pengaturan penjualan eksklusif
2) Surat-surat berharga.
3) Hukum mengenai kegiatan-kegiatan tentang tingkah laku mengenai perdagangan internasional.
4) Asuransi.
5) Pengangkutan melalui darat dan kereta api, laut, udara, perairan pedalaman
6) Hak milik industry
7) Arbitrase komersial.
Perjanjian WTO mencakup empat perjanjian di bawah hukum perdagangan internasional yaitu Perjanjian Perdagangan Barang, Perjanjian Perdagangan Jasa, Perjanjian Perdagangan Hak Kekayaan Intelektual, Perjanjian Penyelesaian Sengketa, Perjanjian Mekanisme Tinjauan Kebijakan Perdagangan, dan empat perjanjian plurilateral terlampir perjanjian perdagangan. Perjanjian dan lampiran WTO sampai saat ini menjadi perjanjian perdagangan multilateral utama yang mengatur perdagangan internasional. Perjanjian WTO harus ditegakkan dengan benar terhadap pelanggaran. Pelanggaran hukum WTO tersebut dapat menimbulkan perselisihan antar anggota WTO. Untuk itu, WTO Dispute Settlement Agreement merupakan elemen yang sangat penting dalam pelaksanaan hukum WTO.
Sistem dan mekanisme penyelesaian sengketa WTO diatur oleh pemahaman tentang aturan dan prosedur yang mengatur penyelesaian sengketa, atau sering disebut Dispute Resolution Understanding (DSB). Pada dasarnya, DSB merupakan pengembangan lebih lanjut dari GATT 1947 untuk melakukan prosedur penyelesaian sengketa (Pasal XXII dan XXIII GATT 1947). Di bawah DSB, Badan Penyelesaian Sengketa WTO (WTO DSB) didirikan untuk menangani sengketa WTO. DSB WTO memiliki dua badan: Panel dan Badan Banding. Di bawah DSB, prinsip otomatisasi berlaku untuk mekanisme penyelesaian sengketa WTO. Prosedur dan Paragraf Penyelesaian Sengketa WTO untuk Penyelesaian Sengketa, Berdasarkan Prinsip Otomasi
Mengenai penyelesaian sengketa DSB WTO, sejak 1 Januari 1995 hingga pertengahan Agustus 2016, Sekretariat WTO diwajibkan untuk mendaftarkan 509,8 sengketa WTO yang diselesaikan oleh DSB WTO di bawah mekanisme dan prosedur DSB. Prosedur penyelesaian sengketa WTO dimulai dengan konsultasi antara para pihak yang bersengketa. Musyawarah dalam penyelesaian sengketa WTO adalah perundingan untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan kesepakatan antara para pihak yang bersengketa. Konsultasi harus dilakukan 30 hari setelah permintaan konsultasi dari Pelapor. Jangka waktu konsultasi maksimal 60 hari. Jika perselisihan tidak diselesaikan melalui musyawarah, pihak penggugat dapat mengajukan permohonan kepada DSB untuk membentuk panel. Panel WTO terdiri dari tiga anggota yang dipilih dari antara anggota WTO yang tidak memiliki kepentingan langsung dalam sengketa. Pihak yang bersengketa berhak untuk menggugat panel jika ada indikasi bahwa panel tersebut bukan panel yang netral. Badan-badan WTO memeriksa fakta-fakta sengketa, ringkasan hukum dari kedua belah pihak, pernyataan lisan langsung dari salah satu pihak, dan undang-undang dan peraturan yang mungkin berlaku untuk menyelesaikan sengketa. Setelah mempertimbangkan sengketa, panel WTO menarik kesimpulan dan mengadopsi laporan. Masa peninjauan dan penerimaan panel adalah 6 bulan, dengan maksimal 9 bulan.
Mengenai sifat final dan mengikat dari keputusan DSB, Robert Reed mencatat bahwa setelah laporan akhir atau Badan Banding telah diterima oleh DSB, rekomendasi dan keputusannya menjadi mengikat para pihak yang bersengketa dan terdakwa yang tidak berhasil. untuk mengajukan penyelesaian transaksi. Sesuai dengan peraturan WTO. Pelaksanaan keputusan DSB WTO (Keputusan dan Rekomendasi) bersifat sukarela oleh para pihak yang bersengketa atas dasar kewajiban mereka untuk mematuhi semua hukum dan keputusan WTO setelah aksesi ke WTO.
 Jika keputusan DSB WTO tidak dipatuhi dan dilaksanakan oleh pihak yang kalah, Negara Anggota yang terkena dampak berhak untuk mengambil tindakan pembalasan terhadap pihak yang kalah. Berdasarkan Pasal 22 DSB, pembalasan perdagangan dilakukan terhadap sektor/produk yang sama (pembalasan paralel). Jika pembalasan perdagangan paralel kalah, anggota yang terkena dampak dapat membalas terhadap sektor/produk yang berbeda. Pembalasan perdagangan bukanlah cara yang cukup dan efektif untuk menegakkan keputusan DSB WTO.
WTO tidak memberikan sanksi atas pelanggaran keputusan DSB WTO selain trade retaliation. Juga, WTO tidak memiliki badan atau institusi, seperti polisi, jaksa, jurusita, atau penjara, yang menegakkan hukum dan keputusan WTO. Dalam beberapa kasus, pemenang penyelesaian sengketa WTO harus menggunakan upayanya sendiri untuk memaksa pihak yang kalah melaksanakan keputusan DSB WTO. Sebagai sistem penyelesaian sengketa yudisial, keputusan DSB (Decisions and Recommendations) WTO harus dipertimbangkan dan diperlakukan sebagai keputusan Mahkamah Internasional (Judicial Decisions). Sebagai putusan yudisial, keputusan WTO DSB WTO dalam penyelesaian sengketa dapat digolongkan sebagai sumber hukum internasional dalam pengertian Pasal 38(1)d Statuta Mahkamah Internasional (ICJ).
Sebagai keputusan yudisial, keputusan DSB WTO mengikat secara hukum, berdasarkan sumber sekunder teori peradilan dan teori hukum internasional yang dikembangkan oleh hakim berdasarkan Pasal 38(1) Statuta ICJ. Sebagai sumber sekunder hukum internasional, putusan pengadilan oleh hakim ICJ diajukan kepada ICJ dengan menggunakan sumber utama hukum internasional yang digunakan ketika suatu sengketa tidak dapat diselesaikan.
Sistem penyelesaian sengketa peradilan DSB WTO memiliki beberapa kelemahan. DSB WTO dan badan pendukungnya, Komisi dan Badan Banding. Badan peradilan WTO, Panel dan Badan Banding, tidak memiliki kekuatan untuk membuat keputusan yang independen dan mengikat. Kewenangan pengambilan keputusan untuk penyelesaian sengketa WTO berada pada WTO-DSB, yang merupakan badan politik daripada badan yudisial. Oleh karena itu, keputusan DSB WTO dalam penyelesaian sengketa WTO dapat dikatakan sebagai keputusan organisasi internasional.
Namun ada beberapa kelemahan sistem penyelesaian sengketa WTO, Ernst-Ulrich Petersmann mencatat bahwa baik arbiter ad hoc maupun WTO sering melihat diri mereka sebagai "agen" bagi para pihak yang bersengketa dan memberi mereka "kesempatan yang cukup untuk mengembangkan hubungan yang saling memuaskan solusi" (Pasal 11 DSB). Kelemahan utama dari penyelesaian sengketa peradilan WTO adalah bahwa WTO tidak memiliki badan dan instrumen penegakan yang memadai untuk melaksanakan keputusannya (keputusan dan rekomendasi DBS WTO).
