Mohon tunggu...
Syahla Nabila
Syahla Nabila Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa

-

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Efektivitas Implementasi Kebijakan Energi Nasional (KEN)

21 Mei 2024   21:23 Diperbarui: 21 Mei 2024   21:55 224
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Sumber: cleantechnica.com

Hal tersebut dapat dilihat dari fakta bahwa kebijakan ini tidak menyebutkan target konservasi di bagian kebutuhan energi final yang ingin dicapainya pada tahun 2025. Ketidakjelasan ini tentunya menyulitkan masyarakat dalam mengukur apakah sasaran penurunan intensitas energi sebanyak 1% setiap tahun tersebut terwujud dengan baik atau tidak.

Salah satu penyebab lain sulit tercapainya target yang telah ditetapkan pemerintah adalah kurangnya konsistensi dan komitmen dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta pemerintah pusat secara keseluruhan dalam mendorong kebijakan energi terbarukan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Lembaga penelitian Fredrich Ebert Stiftung menunjukkan bahwa pemerintah masih memberikan memberikan ruang yang cukup luas untuk pemakaian energi fosil sehingga mengakibatkan pemanfaatan energi fosil terus mengalami peningkatan. 

Sikap pemerintah yang mendukung penggunaan bahan bakar fosil atas dasar alasan menjaga ketersediaan energi dan meningkatkan ketahanan energi juga merupakan salah satu alasan yang menyebabkan rendahnya implementasi energi terbarukan di Indonesia.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, salah satu upaya yang dapat diambil oleh pemerintah adalah meningkatkan kualitas kepemimpinan. Kepemimpinan yang kuat dan konsisten dari pemerintah dapat menjadi kunci dalam menjalankan kebijakan energi terbarukan. Kepemimpinan  yang memperhatikan masukan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, sangat penting dalam mengimplementasikan kebijakan energi terbarukan. 

Pemerintah perlu mengadopsi gaya kepemimpinan inklusif yang tidak hanya mengarahkan dari atas, tetapi juga mendengarkan dan mempertimbangkan aspirasi dari bawah. Kepemimpinan yang demikian dapat memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan lebih relevan dan dapat diterima oleh semua pihak terkait. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam implementasi kebijakan energi terbarukan serta memiliki peluang yang lebih terbuka untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan yang telah ditetapkan benar tercapai. 

Dengan demikian, Indonesia dapat mempercepat transisi menuju energi terbarukan sehingga dapat mengurangi keterikatan dengan energi fosil dan mendukung upaya global dalam mengatasi perubahan iklim dengan energi terbarukan.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun